Haier G7 Tampil dengan Warna-Warni yang Ceria, Cocok untuk Padu Padan Tampilan Busana

MAJALAH ICT – Jakarta. Haier melalui PT. Datascrip selaku authorized distributor perangkat smartphone Haier di Indonesia, memperkenalkan seri Haier G7 yang memiliki tampilan warna-warni yang ceria. Smartphone ini cocok digunakan bagi Anda yang gemar padu padan untuk tampilan gaya busana sehari-hari maupun bagi Anda yang berjiwa muda nan dinamis.

Haier G7 memiliki desain back cover yang menarik dengan tampilan warna-warni pilihan. Ada lima warna pilihan untuk seri G7 ini, seperti King (gold), Knight (hitam), Ocean (biru laut), Sun (kuning), dan Tosca (hijau tosca).

Haier G7 memiliki layar berukuran 5 inci yang memberikan kepraktisan untuk dibawa kemana saja serta mudah disimpan di dalam saku pakaian. Layarnya juga dilengkapi dengan teknologi High Definition (HD) yang dapat memberikan pengalaman visual menarik dan nyaman di mata.

Agar dapat mendukung kegiatan produktivitas sehari-hari, jaringan komunikasi LTE dapat dinikmati melalui Haier G7 ini. Memutar video streaming, mengunduh dokumen, maupun melakukan video call dapat dilakukan dengan baik dan cepat.

“Kinerjanya semakin optimal dengan kehadiran prosesor 64-bit Quad-core di dalamnya dan sistem operasi Android 6.0 Marshmallow. Kapasitas baterai yang besar diusung oleh Haier G7 untuk menunjang kebutuhan komunikasi sepanjang hari,” ujar Bobby Ivan – Manajer Divisi pt. Datascrip.

Di bagian penyimpanan, Haier G7 dilengkapi dengan kapasitas sebesar 16GB yang dapat ditambah dengan menggunakan memori eksternal tambahan, sehingga bisa menampung lebih banyak data.

Pada bagian kameranya, Haier menyematkan kamera beresolusi 5 megapiksel di bagian belakang yang dilengkapi dengan lampu flash, dan kamera 5 megapiksel pada bagian depan yang juga dilengkapi dengan lampu flash agar hasil foto selfie menjadi lebih optimal.

Mendengarkan musik maupun bermain game menjadi lebih seru dengan hadirnya teknologi DTS Sound Effect. Berkat hadirnya teknologi tersebut, kualitas audio yang dihasilkan menjadi lebih stereo dan nyaman di kuping.

Dukungan Layanan Purnajual

Sementara untuk urusan purnajual, Haier Mobile mempunyai 16 service center yang tersebar di seluruh Indonesia dan juga bekerja sama dengan Datascrip Service Center yang tersebar di 16 cabang di berbagai daerah, yaitu: Jakarta, Bekasi, Bandung, Surabaya, Semarang, Padang, Palembang, Pekanbaru, Medan, Balikpapan, Makassar, Jambi, Manado, Yogyakarta, Madiun, dan Banjarmasin dengan komitmen “same day service”, dimana servis diselesaikan pada hari yang sama dan smartphone Leisure ini diberikan garansi selama 18 bulan sejak pembelian dan tidak dikenakan biaya apapun apabila ada kerusakan pabrikan.

Datascrip selaku distributor tunggal smartphone Haier di Indonesia memasarkan Haier G7 dengan harga Rp 1.149.000.

 

Tiga dari Empat Serangan DDoS Menggunakan Metode Multi Vektor

MAJALAH ICT – Jakarta. Tiga daripada empat serangan distributed denial of service (DDoS) dalam kuartal kedua 2017 menggunakan metode multi vektor, menurut Laporan Ancaman K2 2017 dari Nexusguard. “Dari 8.300 serangan yang tercakup dalam laporan per kuartal ini, para peneliti menyimpulkan bahwa para peretas masih mengandalkan serangan dalam partai raksasa untuk menguasai sistem. Sebagai contoh, serangan UDP (user datagram protocol) meningkat tajam sebanyak 15 persen dalam kuartal ini dengan target utama adalah perangkat yang tersambung pada sistem Internet of Things (IoT). Jumlah serangan UDP jauh melebihi serangan SYN, HTTP Flood serta jenis serangan partai besar lainnya. Mengingat ukurannya yang mencapai 4,65 Gbps, para perusahaan yang tidak memiliki akses pada fasilitas anti serangan DDoS kapasitas tinggi dapat dipastikan akan sangat menderita oleh serangan-serangan tersebut.

Jaringan sistem IoT masih menjadi target utama serangan DDoS dalam K2, termasuk botnet baru yaitu Persirai, yang telah menyerang lebih dari 1.000 model kamera IP. Nexusguard, sebuah perusahaan yang telah dikenal di seluruh dunia dalam penanganan serangan Internet, berhasil mengumpulkan data serangan DDoS melalui pemindaian botnet scanning, honeypots, ISP maupun lalu lintas antara para peretas dan targetnya yang berasal dari berbagai latar belakang dan industri. Melihat peningkatan jumlah serangan UDP, Nexusguard menyarankan para perusahaan untuk melindungi server DNS mereka dan menerapkan teknologi routing Anycast untuk mendistribusikan jejak serangan DDoS ini.

“Serangan UDP dapat terjadi secara sangat samar sebagai pelindung terhadap serangan lain, seperti eksekusi kode remote, malware ataupun pencurian informasi pribadi,” ujar Juniman Kasman, chief technology officer Nexusguard. “Oleh karena kemampuan serangan UDP melumpuhkan server DNS dan membajak perangkat IoT dalam waktu singkat, deteksi dini serta respon cepat sangat penting dalam menangani serangan tersebut. Para perusahaan harus melindungi server DNS mereka dan mempertimbangkan untuk menggunakan teknologi routing Anycast agar target individu tidak sampai kewalahan menghadapi serangan.”

Sebagaimana para pelaku serangan DDoS semakin aktif di beberapa negara Eropa, Swiss muncul untuk pertama sekali sebagai salah satu dari tiga negara dengan jumlah peretas DDoS tertinggi di dunia. Para peneliti dari Nexusguard juga menemukan bahwa Cina adalah sumber utama serangan DDoS. Sebanyak 34% dari seluruh jumlah serangan berasal dari Cina, mengalahkan AS yang turun pada posisi kedua, dengan jumlah 21%.

Frekuensi 2,3 GHz yang Dilelang Kementerian Kominfo Berpotensi Jadi Obyek Sengketa

MAJALAH ICT – Jakarta. Menteri Kominfo telah menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tata Cara Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz dan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz Tahun 2017 Untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler. Namun begitu, frekuensi yang dilelang direntang 2,3 GHz sesungguhnya rentang menjadi sengketa, sehubungan dengan adanya keputusan pengadilan terkait frekuensi 2,3 GHz tersebut.

Awalnya, isu yang menyangkut penggunaan frekuensi 2,3 GHz muncul saat secara sepihak memutuskan untuk memindahkan PT Smarfren Telecom dari posisi di rentang PCS 1900 ke 2,3 GHz, Menkominfo mengeluarkan keputusan untuk memberikan frekuensi sebesar 30 MHz kepada Smartfren Telecom tanpa perlu melalui lelang. Hal ini tertuang dalam keputusan Majelis Hakim menyangkut perkara Ganti Rugi Nomor Perkara 178/Pdt.G/2016/PN JKT.PST.

Selain itu, dinyatakan pula bahwa Kementerian Kominfo telah melanggar Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi karena lalai menjamin kepastian hukum dengan mengizinkan pengguna pita frekuensi radio 1.9 GHz yang direalokasi ke pita frekuensi radio 2.3 GHz beroperasi secara langsung tanpa melalui proses lelang.

“Menghukum tergugat untuk memberikan izin penggunaan frekuensi selebar 30 MHz pada pita frekuensi radio 2.3 GHz dengan cakupan skala Nasional kepada penggugat. Menghukum tergugat agar memberikan izin kepada penggugat untuk menyediakan layanan suara, penomeran dan kode akses, serta dapat melakukan layanan secara nasional maupun internasional. Menghukum tergugat agar mengizinkan penggugat selaku pemegang izin yang sah atas izin Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal berbasis Packet Switched yang menggunakan pita frekuensi radio 2.3 GHz berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No.237/KEP/M.KOMINFO /07/2009 tertanggal 27 Juli 2009 untuk melakukan kerjasama dan/atau penggabungan frekuensi dengan operator lain berdasarkan kesepakatan agar dapat beroperasi dengan rentang pita frekuensi 30 MHz,” jelas Majelis Hakim dalam putusannya.

Gugatan ke meja hijau sendiri diajukan PT Internux, pemegang lisensi penggunaan frekuensi BWA 2,3 GHZ terhadap Kementerian Komunikasi dan Informasi RI sebagai tergugat. Gugatan dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam amar putusannya, dinyatakan bahwa tindakan Kementerian Kominfo dinilai telah melanggar Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi karena lalai dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pemenang seleksi pita frekuensi 2.3 GHz yang tidak melakukan penyelenggaraan jaringan (tidak roll out), sehingga Internux tidak dapat melakukan layanan jasa nasional.

“Menyatakan bahwa tindakan tergugat telah melanggar Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi karena lalai mengizinkan adanya kegiatan monopoli yang beroperasi secara nasional oleh pengguna pita frekuensi radio 1.9 GHz yang direalokasi ke pita frekuensi 2.3 GHz tanpa melalui proses seleksi dan lelang,” demikian disampaikan Majelis Hakim menyangkut perkara Ganti Rugi Nomor Perkara 178/Pdt.G/2016/PN JKT.PST.

 

Mastercard dan Indosat Ooredoo Berdayakan Perempuan Pengusaha di Wilayah Pedesaan

MAJALAH ICT – Jakarta. Mastercard memberikan donasi sebesar USD 50.000 (atau sekitar 672 juta Rupiah) kepada perusahaan digital penyedia layanan telekomunikasi dan informasi terdepan di Indonesia, Indosat Ooredoo, guna mendukung program INSPERA (Inspirasi Perempuan Indonesia), sebuah inisiatif yang berfokus untuk memberdayakan perempuan pengusaha (womenpreneurs) di wilayah pedesan Indonesia. Donasi tersebut memperkuat kembali komitmen bersama dari Indosat Ooredoo dan Mastercard untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat lokal serta memberdayakan perempuan dan menyediakan kesempatan bagi mereka untuk terus maju.

Donasi ini akan digunakan untuk membekali perempuan di wilayah pedesaan Indonesia dengan pelatihan, modal, dan kepercayaan diri untuk memulai usaha mereka sendiri. Donasi tersebut diserahkan oleh Ari Sarker, Co-President, Asia Pasifik, Mastercard kepada Alexander Rusli dari Indosat Ooredoo, pada saat berlangsungnya acara Mastercard Innovation Forum 2017 yang diadakan di Singapura.

Alexander Rusli dari Indosat Ooredoo mengatakan,”Di Indosat Ooredoo, kami berkomitmen memberdayakan perempuan Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidup mereka serta mewujudkan mimpi yang mereka miliki melalui inovasi, teknologi dan mobile internet. Kami sangat senang dapat bekerja sama dengan Mastercard dalam inisiatif INSPERA kami, dimana donasi ini akan memungkinkan program tersebut untuk memberdayakan lebih banyak perempuan sekaligus dapat memajukan kehidupan mereka, baik untuk urusan rumah tangga ataupun terkait dengan pekerjaan mereka.”

Ari Sarker, Co-President, Asia Pasifik, Mastercard, mengatakan,”Inovasi dan inklusi tidak dapat berdiri sendiri-sendiri ketika kita ingin berinvestasi bagi kemajuan perempuan. Penelitian kami menunjukkan bahwa peluang kewirausahaan di Indonesia sangat melimpah, namun masih banyak perempuan yang kurang terlayani dan memiliki keterbatasan akses untuk mendapatkan keterampilan, teknologi dan dana untuk melakukan langkah awal yang penting. Dengan berkolaborasi bersama mitra strategis yang memiliki gagasan yang sama seperti Indosat Ooredoo, kami bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi lebih banyak perempuan untuk menggali potensi serta membantu mencapai tujuan mereka. Hal ini juga sejalan dengan upaya kami untuk senantiasa mendukung pertumbuhan ekonomi di pasar yang cukup dinamis ini.”

Diluncurkan pada tahun 2012, inisiatif INSPERA dari Indosat Ooredoo berfokus untuk menawarkan pelatihan fungsional melalui penggunaan teknologi mobile sekaligus memberikan bimbingan dan modal kerja serta memberikan pelatihan bagi perempuan pengusaha di wilayah pedesaan Indonesia tentang kemampuan dan kemandirian dalam berbisnis. Inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen Indosat Ooredoo untuk terus meningkatkan jumlah perempuan yang terhubung ke mobileinternet di Indonesia dari 40 persen menjadi 43 persen pada tahun 2020.

Sebagai bagian dari Pemberdayaan Perempuan (Women Empowerment) dan sebagai salah satu pilar CSR dari Indosat Ooredoo, salah satu strategi dari INSPERA ialah melakukan serangkaian masterclass pelatihan profesional, serta talk show yang dipimpin oleh para tokoh perempuan dan pejabat pemerintah, di mana sesi ini memperdalam isu-isu yang berkaitan dengan era digital di Indonesia, membahas solusi teknologi dan peran perempuan Indonesia serta pengusaha mikro. Semua kegiatan dalam masterclass mengajarkan peserta untuk menggali peluang yang ditawarkan oleh teknologi dan dunia digital. Inisiatif ini membantu perempuan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, mewujudkan impian mereka, dan memastikan bahwa mereka tidak tertinggal dalam mencapai tujuan bangsa Indonesia yang berambisi untuk menjadi bangsa digital yang terkemuka.

Mastercard dan Indosat Ooredoo memiliki sejarah kemitraan yang kuat, di mana baru-baru ini mereka bekerja sama untuk memungkinkan para penerima bantuan dari Palang Merah Indonesia dan Palang Merah Amerika (American Red Cross) menerima dana bantuan secara digital melalui telepon seluler mereka dengan memanfaatkan layanan Mastercard Send dan platform mobile money Dompetku (kini PayPro) dari Indosat Ooredoo. Pada tahun 2014, HomeSend, perusahaan patungan antara Mastercard, eServGlobal dan BICS menandatangani sebuah perjanjian kerja sama dengan Indosat Ooredoo untuk menyediakan layanan pengiriman uang kepada lebih dari 60 juta pelanggan dari perusahaan tersebut di Indonesia agar dapat secara aman mengirimkan dan menerima dana dengan menggunakan jaringan mobile money terbesar di tanah air tersebut.

Qualcomm Meyakini Teknologi 5G akan Hadir di Awal 2019

MAJALAH ICT – Jakarta. EVP Technologies Qualcomm Technologies Cristiano Amon meyakini bahwa  5G bisa menjadi kenyataan komersial segera setelah awal 2019. Meskipun industri ini pada awal melihat kerangka waktu 2020 sampai 2021 untuk peluncuran 5G komersial, Amon mengatakan bahwa pertemuan faktor membawa garis waktu ke depan secara substansial.

Dijelaskannya, percepatan program standar 5G 3GPP dan bergerak oleh regulator di seluruh dunia untuk membebaskan spektrum gelombang sub-6GHz dan milimeter sebagai elemen kunci dalam pergeseran ini.

Qualcomm juga mempercepat pekerjaannya sendiri untuk mengembangkan chipset X50 berkemampuan 5G. Meskipun beberapa orang telah menyatakan skeptisisme tentang kemampuan untuk mencocokkan teknologi 5G dalam faktor bentuk smartphone, Amon mengatakan bahwa perangkat prototip Qualcomm memulai debutnya di MWC Americas awal bulan ini (beroperasi dalam pita spektrum gelombang milimeter di atas 24GHz) membuktikan hal itu mungkin terjadi. Amon juga mencatat operator di seluruh dunia terlibat dalam uji coba lapangan sepanjang tahun ini dan memasuki tahun 2018 untuk menguji peralatan jaringan 5G.

“Ini semua mengarah pada kematangan industri untuk mulai meluncurkan layanan komersial di awal tahun ’19 – itu akselerasi penuh tahun. Mungkin itu akan menjadi acara penting di MWC 2019, Anda tahu, smartphone andalan komersial dengan teknologi 5G,” kata Amon.

 

Tim Seleksi Rekruitmen Calon Anggota KPID Kalsel Periode 2017-2020 Segera Dibentuk

MAJALAH ICT – Jakarta. Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) bertandang ke Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) membahas rencana rekruitmen calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Selatan (Kalsel) Periode 2017-2020. Rencananya, dalam waktu dekat, Komisi A DPRD Kalsel akan membentuk tim seleksi (Timsel) penerimaan calon Anggota KPID.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi A DPRD Provinsi Kalsel, Suritno, kepada Komisioner KPI Pusat Ubaidillah dan Mayong Suryo Laksono serta Kabag Hukum dan Perencanaan Sekretariat KPI Pusat, Umri, di Kantor KPI Pusat.

“Tujuan kedatangan kami datang ke KPI Pusat salah satunya ingin mendapatkan informasi yang lengkap dan jelas mengenai aturan dan tatacara pemilihan calon Anggota KPID. Kami juga minta masukannya bagaimana sebaiknya proses tersebut berjalan,” kata Suritno.

Komisioner KPI Pusat, Ubaidillah mengatakan, sebaiknya DPRD segera membentuk tim seleksi. Tim seleksi beranggotakan orang-orang pilihan dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh masyarakat atau perwakilan KPID.

“Kebijakan pembentukan Timsel sepenuhnya menjadi kewenangan dari Komisi I DPRD. Adapun KPID hanya dapat mengusulkan saja,” kata Ubed, panggilan akrab Komisioner KPI Pusat bidang Kelembagaan ini.

Selain membahas rekruimen, pertemuan tersebut menyinggung soal surat edaran dari Menteri Dalam Negeri mengenai penganggaran KPID. Menurut Umri, terbitnya surat edaran tersebut sepenuhnya sudah menjawab keraguan daerah terkait penganggaran KPID. “Jadi selama revisi UU Penyiaran masih berjalan, surat edaran tersebut yang berlaku,” jelas Umri.

 

Gerakan Nasional Literasi Digital #SiBerkreasi Ajak Masyarakat Sebar Konten Positif

MAJALAH ICT – Jakarta. Peredaran konten negatif seperti berita bohong (hoax), ujaran kebencian (hate speech), cyberbullying, pornografi, penipuan dan radikalisme di dunia maya menimbulkan kekhawatiran seluruh elemen masyarakat terhadap potensi ancaman terhadap persatuan bangsa. Oleh karena itu, Gerakan Nasional Literasi Digital #SiBerkreasi mengajak seluruh elemen masyarakat dan komunitas untuk aktif menyebarkan konten positif di dunia maya.

Gerakan Nasional Literasi Digital #SiBerkreasi berangkat dari kegelisahan berbagai elemen masyarakat terhadap besarnya ancaman potensi bahaya penyebaran konten negatifdi dunia maya. Gerakan #SiBerkreasi  merupakan kolaborasi berbagai institusi pemerintah maupun swasta, komunitas dan pegiat literasi digital. Gerakan ini merupakan bagian dari komitmen bersama berbagai pihak untuk meningkatkan literasi digital di masyarakat lewat ajakan untuk berbagi kreativitas lewat konten positif dan memanfaatkan internet secara bijak dan bertanggungjawab.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mendukung penuh gerakan #SiBerkreasi ini sebagai bentuk kerja bersama. “Ini bukan program pemerintah saja tapi juga program Perguruan Tinggi, komunitas dan masyarakat. Tidak bisa di klaim yang punya gerakan ini. Concern Kominfo adalah merangkul komunitas dan ekosistem untuk menyebarkan konten positif. Jika konten tidak bisa di manage dengan baik akan jadi boomerang,” ungkap Rudiantara pada Diskusi Media “Potensi Ancaman Peredaran Konten Negatif di Internet dan Peluncuran Gerakan #SiBerkreasi” di Aula Dewan harian Nasional 45 Jakarta Pusat, Senin (02/10/2017).

Berdasarkan data per 1 Januari – 18 September 2017, total aduan dari masyarakat dan intansi terkait konten negatif mencapai 42.821 aduan.  Dimana posisi pertama ditempati aduan mengenai SARA/Kebencian (13.829), kemudian disusul aduan pornografi (13.120), dan berita bohong (hoax) sebanyak 6.973 aduan. Sedangkan untuk total pemblokiran situs hingga 18 September sudah mencapai 782.316 situs.

Pemerintah  sendiri memiliki kewajiban dalam upaya pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang diterapkan adalah dua sisi yaitu Pertama, Pengendalian Sosial dan Budaya yaitu mendorong masyarakat semakin sadar dan memahami adanya konten negatif dan diberikan pemahaman dan cara bagaimana memperlakukan konten negatif melalui sosialisasi dan literasi oleh berbagai pihak baik oleh kalangan dari pemerintah, kalangan dari tokoh masyarakat dan kalangan dari para penggiat di masyarakat baik asosiasi, gerakan ataupun LSM. Dorongan kepada masyarakat agar masyarakat tahu dan bisa memilah informasi yang diterima.

Kedua, Pengendalian melalui Sarana Teknologi Informasi dengan cara melakukan pemblokiran, penutupan atau penghapusan konten yang memang berpotensi tidak sesuai dengan norma luhur bangsa Indonesia, dinilai dapat menimbulkan konflik di mayarakat dan konten negatif lainnya berkenaan dengan perundang-undangan. Tindakan kedua ini juga sangat membutuhkan partisipasi masyarakat dan juga berbagai lembaga melalui pengaduan konten negatif. Pendekatan pengendalian secara teknologi ini sangat erat dengan koordinasi dengan penyelenggara jasa akses Internet (ISP) dan penyedia layanan aplikasi/konten.

Apabila informasi adalah negatif, maka masyarakat menjadi sadar untuk tidak menshare juga konten informasi negatif lainnya. Ini merupakan kegiatan yang mengedepankan Kontrol sosial dan budaya. Pendekatan ini yang terus didorong karena memberikan dampak yang signifikan terhadap sikap masyarakat dalam memperhatikan konten di internet atau media sosial.

Ketua Umum Gerakan #SiBerkreasi Dedy Permadi menjelaskan bahwa pertumbuhan pengguna internet yang tinggi tidak diimbangi dengan literasi digital. “Tinggi dan massif nya pembangunan infrastuktur belum diimbangi dengan pengetahuan penggunaan TIK dengan baik. Sehingga terjadi gap antara teknologi dan pengetahuan yang rendah. Infrastuktur yang dibangun tidak diimbangi pengetahuan. Gap ini yang mengakibatkan keresahan sehingga muncul hoax, cyberbullying, radikalisme.” Jelas Dedy

Gerakan Nasional Literasi Digital #SiBerkreasi

#SiBerkreasi merupakan Gerakan Nasional Literasi Digital yang merupakan kolaborasi berbagai institusi pemerintah maupun swasta, komunitas dan pegiat literasi digital. Sebelumnya Gerakan Nasional Literasi Digital #SiBerkreasi telah diluncurkan juga di acara kick off: Smart Schools Online pada pada 25 September 2017 di FX Plaza, Jakarta.

Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan, Kementerian Sekretaris Negara. Komis Penyiaran Indonesia, Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) dan berbagai komunitas seperti Internet Governance Forum, ICT Wathc, PANDI (Pengelola Nama Domain Internet Indonesia), Nawala.org, Indonesia Child Online Protection (ID-COP: ECPAT Indonesia, RAS Foundation dan Yayasan Sejiwa), Internet Sahabat Anak, IWITA Jakarta, ID Talent, Sebangsa, PARFI 56, Center for Digital Society Universitas Gadjah Mada, Relawan TIK Indonesia, MAFINDO (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia), Japelidi (Jaringan Penggiat Literasi Digital), Kumpulan Emak Blogger dan Layaria.

Gerakan #SiBerkreasi juga mendapat dukungan penuh dari para influencer dan konten kreator seperti Marcella Zalianti, Yosi Mokalu (Project-Pop), Marsha Tengker, Dennis Adhiswara, dan masih banyak lagi.