MAJALAH ICT – Jakarta. Huawei Indonesia, berkolaborasi dengan Asosiasi Big Data dan AI (ABDI), menggelar diskusi daring nasional bertema Tata Kelola Data dan Cloud untuk Mendorong Digitalisasi Nasional. Gelaran ini bertujuan untuk menyeleraskan pemahaman, sekaligus memperkuat komitmen bersama masyarakat TIK dan ekosistem industri Cloud dan Data, serta bertukar wawasan tentang Kedaulatan Data dan Cloud serta Tata Kelolanya di Indonesia. Diskusi ini dihadiri oleh sekitar 900 peserta.
Hadir sebagai pembicara utama, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Letjen. TNI (Purn) Hinsa Siburian dan CEO Huawei Indonesia Jacky Chen. Sementara sebagai pembicara di sesi diskusi panel adalah Asdep Deputi VII Kemenko Polhukam, Marsma TNI. Dr. Sigit Priyono, M.Sc, Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika RI Bidang Hukum Prof. Dr. Henri Subiakto, SH, MA, Direktur Proteksi Ekonomi Digital BSSN Anton Setiyawan S.Si., M. M, Head of Big Data, Group Head Big Data, IoT and Research PT Telkom Indonesia Komang Budi Aryasa, Ketua ABDI Dr. Rudi Rusdiah, MA dan Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi, serta praktisi-praktisi yang lain.
Situasi pandemi global juga telah menempatkan keamanan siber sebagai salah satu isu utama. Ini menjadikan semua pihak dituntut untuk mampu mengelola data secara lebih seksama. Lebih dari itu, langkah-langkah regulasi menunjukkan bahwa dalam hal data, baik yang disimpan di premise ataupun di cloud, privasi dan manajemen lebih dari sekadar komitmen terkait kode etik, tetapi juga terkait dengan kepatuhan hukum. Mendukung semua sektor agar dapat memanfaatkan penyimpanan data yang aman dan telah memenuhi asas kepatuhan secara legal artinya telah mendukung tumbuhnya inovasi yang selaras dengan pertumbuhan industri itu sendiri, serta mendorong bisnis dan berbagai organisasi dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran.
Pada saat negara-negara di seluruh dunia sedang mengakselerasi pembangunan kedaulatan data untuk memastikan bahwa data tersebut terlindungi dan dijamin kedaulatan digitalnya, pemerintah Republik Indonesia juga menyerukan isu serupa pada Pertemuan Tingkat Menteri Ekonomi Digital G20 yang diadakan pada Juli 2020. Pemerintah Indonesia menggarisbawahi bahwa proses pertukaran data harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menegaskan pentingnya peningkatan kebutuhan perlindungan dan keamanan data.
Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah Indonesia berencana membangun Pusat Data Nasional, direncanakan selesai paling lambat tahun 2023. Pusat Data Nasional akan menjadi fondasi bagi realisasi inisiatif digitalisasi nasional, seperti yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo.[1]
Huawei Indonesia, ABDI, dan para pembicara di panel diskusi sepakat bahwa kebutuhan keamanan siber menjadi salah satu fondasi utama dalam perjalanan transformasi digital yang membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.
Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) LetJen. TNI (Purn) Hinsa Siburian mengatakan, pemerintah Republik Indonesia membentuk BSSN menjadi Badan Siber kelas dunia seperti pada negara-negara maju lainnya. Dunia siber sangat penting untuk dikelola karena mampu memberikan keuntungan ekonomi bagi negara. Selain itu, dunia siber harus dikelola agar dampak berupa ancaman bagi negara dapat diantisipasi.
“Tantangan besar bagi negara ini dalam menghadapi dunia digitalisasi, permasalahan yang terjadi di ranah siber menyangkut masalah keamanan dan kesejahteraan negara. Visi dan misi BSSN adalah menjaga keamanan siber secara efektif dan efisien. Kesadaran ekosistem terhadap keamanan siber dan kedaulatan data sangat penting untuk terus ditingkatkan. Untuk itu, kami sangat mengapresiasi upaya dan komitmen Huawei dalam meningkatkan literasi pada bidang tersebut, baik melalui diskusi edukatif ini maupun program-program lain yang telah dan akan diselenggarakan berdasarkan MoU,” ujar Kepala BSSN.
Keamanan cloud juga mendapatkan sorotan, dengan fokus utama pada soal keamanan dan kerahasiaan data di lingkungan cloud. Perusahaan-perusahaan juga perlu untuk terus berinvestasi di bidang keahlian dan peranti tata kelola di bidang keamanan guna membangun basis pengetahuan yang dibutuhkan agar terus dapat mengikuti setiap perkembangan teknologi dan inovasi di bidang cloud.
Sementara itu, untuk mewujudkan kedaulatan dan kemakmuran ruang siber, Direktur Proteksi Ekonomi Digital BSSN Anton Setiyawan S.Si., M. M, mengatakan, “Diperlukan kolaborasi, inovasi, dan kemandirian yang merupakan prinsip membangun teknologi, infrastruktur, regulasi, dan SDM. Kerja sama dengan dunia internasional tetap diperlukan untuk memanfaatkan teknologi yang dikembangkan oleh pemain global seperti Huawei, namun dengan tetap mendorong pertumbuhan industri dalam negeri sehingga keamanan sibernya dapat dengan mudah diaplikasikan.”
Jacky Chen, CEO Huawei Indonesia mengatakan, “Huawei berkomitmen untuk mendukung kedaulatan data di semua negara, termasuk Indonesia. Secara global, lebih dari 12 tahun Huawei telah menggelontorkan investasi di ranah komputasi Cloud. Dalam kurun waktu tiga tahun ke belakang, Huawei terus menguatkan komitmennya untuk meningkatkan besaran investasi di bidang Cloud, menghadirkan layanan hingga ke 45 zona di 23 kawasan di dunia. Selama 20 tahun telah hadir dan berkembang di Indonesia, Huawei akan terus berinvestasi pada inovasi teknologi utama terbarukan di Cloud, 5G, dan AI, sesuai dengan peraturan setempat untuk memastikan keamanan dan keandalan informasi dan data. Huawei meyakini perkembangan ekosistem infrastruktur TIK yang kuat di Indonesia dapat mendukung percepatan Digitalisasi Nasional, menuju Indonesia yang cerdas dan saling terhubung sehingga menjadi 10 negara dengan ekonomi teratas dunia pada tahun 2030 dan menjadi negara maju pada tahun 2045.”
Asdep Deputi VII Kemenko Polhukam, Marsma TNI. Dr. Sigit Priyono, M.Sc, “Dalam perspektif politik dan keamanan, pengelolaan data yang tepat akan mampu mengantisipasi ancaman-ancaman kontemporer, termasuk ancaman kejahatan siber, hingga penjajahan digital. Kebijakan-kebijakan transformasi digital yang mendukung ketahanan nasional, kedaulatan data, perlindungan data, dan ekonomi nasional sangat penting keberadaannya. Diperlukan pula sinergi quarter helix antara pemerintah, dunia akademik, masyarakat/komunitas, serta pihak swasta atau pelaku industri. Diskusi hari ini yang melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, pelaku industri seperti Huawei, ABDI, dan masyarakat luas selaras dengan gagasan tersebut.”
Sementara itu Staf Ahli Bidang Hukum, Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia, Prof. Dr. Henri Subiakto, mengatakan, “Seperti yang telah disampaikan Presiden Jokowi, pandemi Covid19 diharapkan menjadi batu loncatan bagi bangsa ini untuk melakukan upaya percepatan transformasi digital. Terkait dengan upaya tersebut, pemerintah melakukan percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital serta penyediaan layanan internet, serta menyiapkan roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis, baik di sektor pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri, maupun penyiaran. Pemerintah juga mempercepat integrasi data nasional, menyiapkan kebutuhan talenta SDM digital, dan menyiapkan skema pendanaan dan pembiayaan yang terkait dengan regulasi secepat-cepatnya.”
Untuk itu, Prof. Henri menambahkan, “Kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada Huawei yang telah berkontribusi melalui program peningkatan literasi dan kesadaran digital dan pengembangan SDM TIK melalui pelatihan-pelatihan. Ini bagus sekali.”
