MAJALAH ICT – Jakarta. Penyelenggaraan penyiaran analog dan digital secara bersamaan atau simulcast, sudah dilakukan oleh hampir semua televisi swasta yang bersiaran berjaringan. Dalam catatan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), PT NET. Mediatama menjadi satu-satunya televisi berjaringan yang belum melaksanakan siaran simulcast. Hal tersebut disampaikan Mohammad Reza, Komisioner KPI Pusat Koordinator Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran (PS2P) dalam Evaluasi Tahunan untuk NET yang dilaksanakan di kantor KPI Pusat, (27/01). Untuk itu Reza berharap, NET dapat segera melaksanaan siaran simulcast agar masyarakat Indonesia yang sudah memiliki perangkat digital, dapat menikmati siaran NET dengan kualitas siaran yang lebih baik .
Menanggapi masukan ini, Direktur Operasional NET Azuan Syahril menjelaskan, pihaknya masih melakukan pembicaraan dengan TVRI selaku penyelenggaran multiplekser (muks) untuk melanjutkan kerja sama sewa muks untuk siaran digital ke depan. NET sendiri, ujar Azuan, adalah televisi pertama di Indonesia yang bersiaran secara digital dengan memanfaatkan mux TVRI. Hanya saja, dengan adanya dinamika terkait penyelenggaraan digital, kerja sama tersebut berhenti lantaran belum ada penetapan tarif sewa dari TVRI. Ke depan, NET sudah merencanakan untuk bersiaran secara HD (High Definition) di muks TVRI.
Evaluasi tahunan yang digelar KPI Ini merupakan amanat dari Komisi I DPR RI yang meminta KPI secara berkala mengevaluasi kinerja penyelenggaraan televisi swasta berjaringan. Ketua KPI Pusat Agung Suprio menjelaskan, selain menjadi perintah Komisi I DPR RI, evaluasi tahunan juga diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo nomor 18 tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran. Adapun mekanisme evaluasi tahunan meliputi penilaian tentang sanksi atas pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 & SPS), apresiasi KPI atas kualitas program siaran, serta pelaksanaan program siaran lokal dalam SIstem Stasiun Berjaringan (SSJ).
Dalam kesempatan tersebut Komisioner PI Pusat Bidang Pengawasan Isi Siaran Mimah Susanti menyampaikan rekapitulasi sanksi yang diterima NET sepanjang Oktober 2019 hingga Desember 2020. Sebagian besar sanksi disebabkan adanya pelanggaran terhadap perlindungan anak dan remaja. Selain itu, ujar Santi, banyak program siaran di NET yang tidak memiliki surat tanda lulus sensor (STLS) dari Lembaga Sensor Film (LSF).
Sementara terkait pelaksanaan konten lokal, penilaian KPI didasarkan pada pemenuhan alokasi 10% dari total durasi siaran per hari, alokasi program siaran lokal di waktu produktif, asal produksi serta bahasa daerah. Terkait adanya pengulangan siaran atau re-run, Reza mengingatkan bahwa paling banyak re-run dilakukan sebanyak tiga kali. Ketentuan ini, ujar Reza sudah disepakati dalam Rakornas KPI 2019 lalu.
Terkait kategori program lokal, Reza mengingatkan agar NET memperhatikan betul tentang kebutuhan informasi lokal yang selalu update. Di saat pandemi seperti sekarang, informasi menjadi sesuatu yang sangat penting untuk masyarakat. Setiap masyarakat di daerah, saat ada bencana, pandemi, ataupun pilkada, membutuhkan informasi yang akurat dan aktual. Reza berharap, di tahun 2021 informasi dalam program siaran lokal dapat diandalkan aktualitasnya. Dengan demikian dapat memenuhi kebutuhan publik terkait kondisi terkini di wilayah tersebut.
Beberapa masukan juga disampaikan oleh komisioner KPI Pusat yang lain. Diantaranya tentang materi hedonisme yang belakangan kerap muncul di televisi, serta muatan mistik dan horor yang dibalut program penyembuhan atau pengobatan alternatif. KPI juga mengingatkan NET untuk senantiasa menegakkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid 19, baik dalam tampilan di layar kaca ataupun saat proses produksi program siaran.
No comments:
Post a Comment