Vivo Nex 2 akan Miliki Layar Ganda, Diperkirakan Luncurkan Bulan Depan

MAJALAH ICT – Jakarta. Salah satu smartphone yang paling menarik untuk keluar tahun ini adalah Vivo Nex, yang hadir dengan kamera depan, pop-up dan desain semua layar. Sekarang, beberapa bocoran telah menunjukkan bahwa Vivo Nex 2 sedang dalam perjalanan, tetapi akan mematikan mekanisme pop-up yang mendukung layar sekunder di belakangnya.
Tech YouTuber Mrwhostheboss baru-baru ini mempublikasikan video yang menampilkan “smartphone misteri 2018.” Dia memamerkan perangkat saat berada di dalam casing kaca untuk menyembunyikan desain dan merek ponsel, tetapi secara luas dipercaya bahwa handset adalah Vivo Nex 2. Dia mengatakan bahwa perangkat dilengkapi dengan desain semua layar dan layar sekunder di belakangnya. Ini juga menegaskan bahwa handset akan memiliki satu set kamera belakang tiga.

Tampilan sekunder di belakang akan digunakan untuk mengambil foto narsis. Ini juga berarti bahwa kamera belakang tiga akan digunakan untuk mengambil foto narsis dan video. Jenis desain ini mirip dengan Nubia X. Menempatkan layar kedua di bagian belakang juga memungkinkan telepon memiliki desain semua layar tanpa kedudukan atau komponen mekanis yang bergerak ke rumah kamera depan.

The Vivo Nex 2 juga dikatakan memiliki kamera time-of-flight (ToF). Ini berarti bahwa salah satu dari tiga kamera akan memiliki kemampuan penginderaan 3D, yang dapat digunakan untuk meningkatkan fotografi dan augmented reality dengan menangkap informasi mendalam. The Verge dapat mencoba prototipe kamera penginderaan 3D Vivo awal tahun ini dan itu mampu membuat model 3D kepala seseorang. Oppo R17 Pro sudah dilengkapi dengan kamera ToF, sedangkan model 5G yang diisukan dari Samsung Galaxy S10 juga dipatok untuk memilikinya.
The Vivo Nex 2 juga dilengkapi dengan efek pencahayaan LED RGB, yang disebut “Lunar Ring.” Efek pencahayaan ini mengelilingi modul kamera tiga. Fitur ini akan digunakan untuk menampilkan pemberitahuan ketika perangkat diletakkan menghadap ke bawah di atas meja.

Jadi, mengapa semua orang berpikir ini adalah Vivo Nex 2? Awal pekan ini, beberapa foto yang menunjukkan perangkat serupa bocor di situs web China Weibo. Leaker terkemuka, Ben Geskin (@ VenyaGeskin1), juga berbagi render yang menampilkan Vivo Nex 2 dengan fitur perangkat keras yang sama.

Vivo belum membuat pengumuman resmi apa pun, namun Nex 2 diperkirakan akan diluncurkan sekitar bulan depan.

 

Perum Peruri Percayakan telkomsel Bantu Program Digitalisasi dan Keamanan Digital Perusahaan

MAJALAH ICT – Jakarta. Telkomsel menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) di GraPARI Telkom Group, Jakarta. Melalui kerjasama ini, Telkomsel akan menyediakan berbagai solusi digital kepada BUMN penyedia layanan pencetakan dan sistem keamanan tersebut yang meliputi Telkomsel FleetSight, transaksi digital TCASH dan LBA (location based advertising), serta solusi IoT (internet of things) yang dihadirkan untuk mendukung bisnis Digital Security Perum Peruri.

Vice President Corporate Account Management Telkomsel, Primadi K. Putra mengatakan,”Sebagai operator yang pertama menghadirkan layanan IoT di Indonesia, kami gembira bahwa solusi-solusi bisnis berbasis IoT telah dipercaya dan semakin relevan dengan inisiatif transformasi digital bagi bisnis di berbagai sektor.”

“Hari ini kita bergembira Perum Peruri yang telah mempercayakan layanan Telkomsel MyBusiness dan Telkomsel IoT sebagai solusi untuk membantu program digitalisasi perusahaan serta pengembangan bisnis Digital Security mereka. Kami harap solusi yang kami berikan dapat mendukung misi Perum Peruri dalam menghasilkan produk yang semakin berkualitas dan bernilai sekuriti tinggi kebanggaan bangsa sekaligus memperkuat perusahaan di bidang usaha integrated security printing and system,” ungkap Primadi.

Perum Peruri sendiri merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dipercaya oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk mencetak uang kertas dan uang logam Rupiah serta produk dokumen sekuriti atau kertas berharga non uang lainnya, seperti pita cukai, meterai, paspor dan perangko. Selain itu, Peruri juga menyediakan solusi Track & Trace, Government Solution, dan Penyediaan Kartu serta Personalisasi.

Solusi digital yang disediakan Telkomsel bagi Perum Peruri diantaranya adalah IoT (internet of things) untuk Digital Security Business, Telkomsel FleetSight, transaksi digital TCASH dan SMS Broadcast sotution / LBA (location based advertising). Solusi IoT (internet of things) Telkomsel akan digunakan untuk mendukung layanan-layanan Digital Security Business Perum Peruri yang berbasis aplikasi dan sistem.

Solusi Track & Trace Peruri merupakan salah satu layanan Peruri yang membutuhkan layanan IoT. Layanan Connectivity Telkomsel juga sangat dibutuhkan untuk mendukung bisnis digital BUMN tersebut. Layanan Government Solution dan Personalisasi Perum Peruri juga akan menjadi layanan yang akan disinergikan bersama dengan Telkomsel.

“Sebagai operator yang berkomitmen untuk mendigitalisasi Indonesia melalui penerapan teknologi, Telkomsel telah menyiapkan layanan maupun solusi bisnis berbasis teknologi masa depan sehingga dapat mendukung terwujudnya kesiapan para pelaku bisnis di Indonesia. Hal ini sejalan dengan roadmap pemerintah Making Indonesia 4.0 menuju Revolusi Industri 4.0,” pungkas Primadi.

 

Sambut Era Digital, Danamon Buka Layanan Application Programming Interface (API) Central

MAJALAH ICT – Jakarta. PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Bank Danamon) hari ini meluncurkan Application Programming Interface (API) Central, yaitu layanan open API atau open banking yang memungkinkan nasabah terhubung langsung dengan bank untuk pelaksanaan transaksi, baik transaksi finansial maupun non-finansial. Layanan ini menjawab kebutuhan dalam era digital yang serba cepat dan agile, dimana bank dituntut untuk menyediakan layanan berbasis teknologi digital dengan implementasi yang cepat, aman dan mudah. Dengan API Central, koneksi antara Bank Danamon dan nasabah dapat dibangun dengan lebih cepat sehingga mendukung perkembangan bisnis dan transaksi nasabah dengan lebih baik lagi.

“Bank Danamon terus berkomitmen dalam menyediakan teknologi terkini yang dapat mendukung inklusi keuangan sekaligus perkembangan dunia digital di Indonesia,” ujar Chief Information Officer Bank Danamon, Mary B. James. “Kami percaya dengan teknologi integrasi yang solid ini, API Central akan memberikan lebih banyak nilai dan meningkatkan layanan kepada nasabah kami, dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan, keamanan dan kemudahan,” tambah Mary.

Dengan hadirnya API Central, Bank Danamon berharap dapat terus menjadi mitra perbankan yang mengedepankan kebutuhan nasabah yang semakin canggih dan fleksibel.

“Berdasarkan laporan yang dikeluarkan Temasek Asia Tenggara, saat ini terdapat 350 juta pengguna Internet dimana Indonesia sendiri memiliki 150 juta pengguna Internet dengan nilai transaksi yang cukup besar yaitu  USD 27 miliar. Dengan masih besarnya potensi di berbagai sektor di Indonesia, nilai transaksi digital di Indonesia diprediksi akan mencapai USD 100 miliar di tahun 2025. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan kami di Danamon meluncurkan API Central dan menargetkan industri Fintech, marketplace dan online retail serta payment gateway sebagai pangsa pasar utama,” jelas Elisa M. Halim, Transaction Banking Product Head Bank Danamon. Selain itu, nasabah Korporasi, Komersial dan Financial Institution juga dapat memanfaatkan layanan API Central untuk mempermudah koneksi dengan bank.

Kedepannya, Bank Danamon akan terus mengembangkan dan melengkapi service package di API Central. Saat ini Danamon menyediakan 7 servis utama di API Central, yang dapat diakses di https://ift.tt/2DXzeUq. Di sini nasabah dapat langsung mempelajari service package yang disediakan Danamon, sekaligus melakukan testing dalam environment sandbox yang aman.

 

Belum Semua KPID Miliki Alat Pemantau, Pengawasan Konten dan SSJ Terhambat

MAJALAH ICT – Jakarta. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di setiap Provinsi mesti dibekali alat pemantauan isi siaran. Kebutuhan alat ini dinilai sebuah hal mutlak khususnya dalam kaitan fungsi pengawasan perizinan dan isi siaran. Hal itu ditegaskan Wakil Ketua KPI Pusat, Sujarwanto Rahmat Arifin, saat membuka diskusi terbatas (FGD) tentang pemantauan stasiun siaran jaringan (SSJ) di Kantor KPI Pusat.

Dia menjelaskan, UU Penyiaran tahun 2002 memerintahkan pelaksanaan sistem stasiun siaran jaringan bagi lembaga penyiaran yang bersiaran di daerah. Sistem ini dimaksudkan memberi porsi yang setara antara lokal dan pusat, baik itu berupa konten hingga sumber daya lainnya.

Namun untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan sistem jaringan ini oleh induk jaringan, Rahmat menyatakan perlunya alat pemantau. Alat ini untuk mendata muatan konten lokal yang disiarkan induk jaringan apakah sesuai porsi yakni 10% dari total waktu tayang untuk televisi.

“Khitoh KPI juga di bidang perizinan dengan kaitan isi siaran. Karena itu, alat pamantauan mutlak ada di setiap KPID. Usulkan alat ini ke Pemda masing-masing,” tegasnya di depan peserta diskusi yang sebagian besar Komisioner KPID.

Sementara itu, Komisioner KPI Pusat bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran, Agung Suprio, selain alat pemantauan diperlukan sebuah apalikasi pemantauan sistem jaringan.  Aplikasi ini untuk mendata pelaksanaan sistem jaringan tersebut secara online.

“Hal ini karena adanya permintaan DPR soal repot setahun sekali soak jaringan. Dan ini juga dituangkan dalam Permen No. 18 Kemenkominfo. Laporannya soal isi siaran, baik induk jaringan maupun anak jaringannya. Kita juga buat kebijakan terkait SSJ ini. Potensi yang bisa diangkat dari SSJ ini juga kita kembangkan,” kata Agung Suprio.

Ketua KPID Sumatera Selatan, Lukman Bandar Syailendra, mengatakan pemantauan SSJ di KPID Sumsel dapat jadi contoh daerah lain. Sistem yang mereka buat dapat melihat anak jaringan yang tidak menayangkan siaran lokal.

“Hal itu bisa terbukti dan jika ada temukan langsung kami kirimkan ke induk jaringan. Harapannya mereka tahu stasiun jaringan mereka di daerah. Sistem dan alat yang kami pakai tidak terlalu mahal,” tandas Benny, panggilan akrabnya.

 

Balai Riset Kemenperin di Surabaya Hadirkan Inovasi Berbasis Industri 4.0

MAJALAH ICT – Jakarta. Sektor manufaktur di seluruh dunia sedang bertransformasi untuk menyambut era revolusi industri 4.0. Era tersebutmenekankan kolaborasi antara proses manufaktur dengan dunia digital, khususnya melalui pemanfaatan platform Internet of Things.

“Tujuan transformasi itu adalah mencari langkah-langkah strategis yang dapat lebih mengefisienkan danmengoptimalkan proses produksi agar mencapai output yang maksimal dan berkualitas,” kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian, Ngakan Timur Antara di Jakarta.

Menurut Ngakan, guna memastikan implementasi industri 4.0 bisa mencapai sasaran tersebut, pihaknya aktif memberikan arahan kepada balai-balai di lingkungan Kemenperin untuk merevitalisasi komponen-komponen di dalamnya seperti peralatan laboratorium. Bahkan juga gencar mendorong kegiatanriset yang berbasis industri 4.0.

“Hasil-hasil litbang dan inovasi dari Kemenperin banyak yang telah dimanfaatkan olehpara pelaku industri di dalam negeri. Selain itu, terus dikembangkan melalui kerja sama dengan parastakeholder secara berkesinambungan yang bertujuan meningkatkan daya saingsektor manufaktur nasional,” paparnya.

Salah satunya peran dari Balai Riset dan Standardisasi (Baristand) Industri Surabaya. Lembaga litbang ini fokus untuk memacu pengembangan industri elektronika dan telematika. “Apalagi industri elektronika menjadi satu dari lima sektor manufaktur yang dipilih sebagai pionir dalam penerapan industri 4.0 sesuai peta jalan Making Indonesia 4.0,” jelas Kepala Baristand Industri Surabaya, Siti Rohmah Siregar.

Siti menyampaikan, sektor-sektor yang mendapat prioritas pengembangan di era industri 4.0, telah memiliki kesiapan dan berpotensi memberikan daya ungkit yang paling besar tehadap capaian aspirasi yang telah ditetapkan. “Aspirasi besarnya adalah mewujudkan Indonesia masuk dalam jajaran 10 negara yang memiliki perekonomian terkuat di dunia pada tahun 2030,” imbuhnya.

Kemenperin mencatat, jumlah industri elektronika di Indonesia sebanyak 67 perusahaan pada tahun 2017 atau tumbuh dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 57 perusahaan. Tahun ini, diproyeksi ada peningkatan investasi, sehingga populasinya akan bertambah hingga 72 perusahaan.

Sementara itu, total penyerapan tenaga kerja di industri elektronika pada tahun 2017 sebanyak 202 ribu orang, naik dibanding tahun 2016 yang mencapai 185 ribu orang dan tahun 2015 sekitar 164 ribu orang.

“Pada tahun 2030, sasaran Indonesia mampu membangun kemampuan industri elektronika lokal untuk menjadi manufaktur komponen lanjutan atau menghasilkan produk bernilai tambah tinggi sehingga dapat mengurangi impornya,” ungkap Siti.

Adapun lima kegiatan Baristand Industri Surabaya yang menghasilkan litbang unggulan, yakni membuat otomasi pemutus tegangan puncak jala-jala listrik pada pengujian plug discharge SNI IEC 60335. Alat ini digunakan sebagai alat bantu pengujian tegangan sisa (plug discharge) yang berupa alat pemutus tegangan peranti ketika di puncak gelombang sinusnya.

Kedua, melakukan rekayasa pembuatan shieldinginterferensi elektromagnetik dari limbah industri darinikel dan tembaga.Alat ini berfungsi untuk mengolah pemanfaatan limbah cair industriprinted circuit board(PCB) khususnya tembaga dan nikel.

Ketiga, membuat alat pemantauan suhu pada proses fermentasi tembakau dengan menggunakan platformInternet of Things(IoT). Keeempat, merancang sistem pemantauan parameter pH dengan menggunakanplatform IoT – cloud. Alat ini dapatmengirim data secara realtime, cepat, akurat dan dapat diakses dengan mudah.

Dan, kelima, merancang bangun prototipepenggerak hybrid (PV+Diesel) untuk kapal nelayan.Alat ini merupakan prototipe daya hybrid dengan menggabungkan sumber energi panas matahari dan diesel yang digunakan untuk penggerak perahu nelayan sehingga dapat menekan konsumsi bahan bakar minyak dengan tidak mengubah konstruksi kapal.

Siti menambahkan, dalam upaya penerapan industri 4.0, Baristand Industri Surabaya sudah menjalankanjasa pelayanan teknis ke pelaku industri dengan menggunakan teknologi informasi. Misalnya, ketikapenerimaan sampel uji bisa langsung masuk ke sistem informasi laboratorium. “Sistem informasi kamiini sudah menerima penghargaan Top Inovasi 99 dari Kementerian PAN dan RB,” ujarnya.

 

Mastel Sesalkan Rencana Pemerintah Revisi Aturan Data Center dan Sebut Sebuah Kemunduran

MAJALAH ICT – Jakarta. Merespon dinamika revisi Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 (PP No. 82/2012) tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik selama beberapa pekan terakhir yang disusul dengan terbitnya Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 tentang relaksasi kebijakan untuk ketahanan ekonomi nasional, Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL) menyampaikan bahwa berdasar hasil analisa studi internal MASTEL menunjukkan bahwa negara berpotensi merugi Rp 85,2 triliun apabila mengabaikan keberadaan pusat data di Indonesia. PP 82 tahun 2012 telah berdampak positif bagi Industri Nasional.

Demikian disampaikan Ketua Umum Mastel Kristiono. “Berdasar hasil analisa studi internal MASTEL menunjukkan bahwa negara berpotensi merugi Rp 85,2 triliun apabila mengabaikan keberadaan pusat data di Indonesia. PP 82 tahun 2012 telah berdampak positif bagi Industri Nasional,” katanya.

Dijelaskan, pemanfaatan Big Data yang disertai kolaborasi lintas institusi, baik pemerintah, lembaga negara, akademisi maupun industri, dapat menghasilkan informasi yang berharga dalam pengambilan keputusan. Gubernur Bank Indonesia, Agus D.W. Martowardojo menyampaikan bahwa pemanfaatan big data yang tepat dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi hingga 7%. Data ini disampaikan dalam seminar “Globalisasi Digital: Optimalisasi Pemanfaatan Big Data untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi” pada Rabu (09/08), di Jakarta. Revisi PP 82 yang memberi kelonggaran Big Data dibolehkan berada di luar Indonesia sangat bertentangan dengan semangat pemanfaatan Big Data untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Menurut MASTEL, paket Kebijakan Ekonomi ke 16 mengatur  perluasan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (tax holiday) untuk mendorong investasi langsung pada industri perintis dari hulu hingga hilir guna mendorong pertumbuhan ekonomi tersebut; pemerintah merelaksasi DNI sebagai upaya untuk mendorong aktivitas ekonomi pada sektor-sektor unggulan; pemerintah memperkuat pengendalian devisa dengan pemberian insentif perpajakan. Pengendalian berupa kewajiban untuk memasukkan DHE dari ekspor barang-barang hasil sumber daya alam (pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan). Pelaksanaan paket kebijakan ke 16 ini dapat dipantau efektifitasnya apabila pusat data yang menyimpan data kegiatan online dari para pelaku usaha diharuskan berada di wilayah Indonesia, sehingga dapat diakses oleh pemerintah. “Maka, dapat dipastikan bahwa rencana Pemerintah merevisi PP 82/2012 secara esensinya tidak mendukung Paket Kebijakan Pemerintah ke-16,” katanya.

Ditegaskan, pandangan pesimistik bahwa Indonesia tidak memiliki kapasitas serta kapabilitas untuk menyediakan pusat data tier 4 (kualitas layanan terbaik) adalah tidak benar karena fakta menunjukkan bahwa Indonesia hingga awal tahun 2018 telah memiliki 5 (lima) pusat data tier 4 yang merupakan hasil sertifikasi internasional sebuah lembaga asal AS (Uptime Institute). Pepatah rumput tetangga lebih hijau nampaknya tidak berlaku dalam konteks ini karena negara tetangga seperti Singapura misalnya justru hanya memiliki satu pusat data tier 4 yang tersertifikasi secara internasional oleh Uptime Institute; dan perlu diketahui bahwa pusat data tier 4 tersebut merupakan hasil pembangunan dan investasi dari anak perusahaan BUMN terkemuka di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa sikap pesimistik tersebut terbukti tidak benar.

Kemudian, ujarnya, PP No. 82/2012 telah memasuki tahun ke-enam dan telah melampaui masa transisi yang ditetapkan dalam ketentuan peralihan. Sehingga seharusnya pemerintah melakukan pemberlakuan secara utuh, bukan mendorong Revisi. Yang perlu diutamakan pemerintah adalah pematuhan/penegakan aturan dan memperkuat beberapa substansi pengaturan yang akan makin mendorong kemajuan industri ICT/TIK Indonesia.

“MASTEL tetap pada sikap mendukung kewajiban penempatan data di Indonesia dan menolak dilakukan revisi terhadap PP 82/2012. Rencana Pemerintah melakukan revisi PP 82/2012 merupakan suatu kemunduran karena akan menghambat perkembangan Ekosistem Industri Digital di Indonesia. Bahkan dalam rilis e-conomy SEA 2018 (Google & Temasek), Indonesia menempati urutan teratas di Asia Tenggara dalam perspektif market value dan pertumbuhan. Banyak negara berupaya untuk menguasai Big Data yang merupakan sumber daya nasional era ekonomi digital. Maka sungguh akan rugi besar jika Indonesia melalaikan keberadaan pusat data nasional ini. MASTEL menghimbau agar semua pihak bersikap bijaksana, adil, dan selalu mengedepankan kepentingan masyarakat dan negara ketika melakukan revisi PP No. 82/2012 tetap tidak dilakukan perubahan,” pungkasnya.

 

KPID Sulsel Gelar Award, Ini Para Pemenangnya

MAJALAH ICT – Jakarta. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Selatan baru saja menyelenggarakan KPID Sulsel Award 2018 di Trans Studio Makassar, Kamis (28/11/2018) malam.

Sebanyak 12 penghargaan diberikan kepada insan penyiaran televisi dan radio dan empat penghargaan khusus pada malam penganugerahan.

Selain itu, KPID Sulsel juga memberi penghargaan khusus kepada Nebula FM Palu atas kepeduliannya terhadap bencana di Sulawesi Tengah beberapa waktu lalu.

Pada penyiaran radio, RRI Makassar berhasil merebut dua penghargaan pada kategori program berita terbaik dan talkshow terbaik. Stasiun radio lainnya, Gamasi FM juga memborong dua penghargaan yakni kategori program hiburan terbaik dan iklan layanan masyarakat terbaik.

Sementara untuk penyiaran televisi, Kompas TV Makassar memboyong dua penghargaan pada kategori program berita terbaik dan lembaga penyiaran televisi terpatuh. TVRI Sulawesi Selatan juga meraih dua penghargaan pada kategori program feature terbaik dan program hiburan terbaik.

Penilaian dilakukan dengan cara kualitatif dan kuantitatif. Secara kuantitatif, KPID Sulsel menggandeng peneliti dari kampus terkemuka di Sulsel. Sementara secara kualitatif melibatkan akademisi dari berbagai kampus, forum masyarakat, praktisi dan aktivis anak.

Ketua KPID Sulsel, Mattewakkang berharap dengan adanya penghargaan ini, lembaga penyiaran di Sulawesi Selatan semakin terpicu melahirkan siaran sehat sebagaimana diatur dalam undang-undang.

“Mereka yang patuh terhadap peraturan patut diapresiasi melalui penghargaan ini. Kami juga memberi penghargaan kepada lembaga penyiaran asal Palu yang telah berjasa memberi informasi saat bencana di Sulteng,” katanya saat membawa sambutan.

Berikut daftar pemenang KPID Sulsel Award 2018:

Kategori Penghargaan Untuk Radio:

1. Berita Terbaik

RRI Makassar Warta Pagi

2. Talkshow Terbaik

RRI Makassar Goes To School

3. Feature Terbaik

Smart FM

4. Hiburan Terbaik

Gamasi FM Paccarita

5. Iklan Layanan Masyarakat Terbaik

Gamasi FM

6. Lembaga Penyiaran Radio Terpatuh

Telstar Makassar

Kategori Penghargaan Untuk Televisi:

1. Berita Terbaik

Kompas Sulsel, Kompas TV Makassar

2. Talkshow Terbaik

Celebes TV Obrolan Karebosi

3. Feature Terbaik

TVRI Sulawesi Selatan Indonesia Membangun

4. Hiburan Terbaik

TVRI Sulawesi Selatan Daeng Mampo

5. Iklan Layanan Masyarakat Terbaik

Sinjai TV Wakil Bupati Sinjai

6. Lembaga Penyiaran Televisi Terpatuh

Kompas TV Makassar

Kategori Penghargaan Khusus:

1. SSJ Televisi Terbaik

Net Sulsel

2. Tokoh Peduli Penyiaran

Hidayat Nahwi Rasul, Mantan Komisioner KPID Sulsel 2004-2007

3. LPPL Terbaik

LPPL Bumilasinrang Kabupaten Pinrang (radio)

LPPL TV Peduli Parepare

4. Kepala Daerah Peduli LPPL

Walikota Parepare Taufan Pawe.

 

DPR Pantau Kesiapan KPID, TVRI dan RRI Jatim Menghadapi Pemilu 2019

MAJALAH ICT – Jakarta. Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur (Jatim). Lawatan ini untuk melihat secara langsung kesiapan tiga lembaga yakni Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), LPP TVRI dan LPP RRI Jawa Timur dalam menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Hanafi Rais, mengatakan kesiapan seluruh instansi antara lain KPI, LPP TVRI dan RRI Jawa Timur sangat penting untuk menghadapi Pemilu 2019. “Kami ingin mengetahui sejauhmana kesiapan tersebut melalui program yang sudah disiapkan oleh ketiganya untuk menyukseskan Pemilu mendatang,” katanya Kantor RRI Surabaya.

Dalam kesempatan itu, seluruh Anggota Komisi I DPR RI memberi apresiasi pada tiga lembaga tersebut meskipun dilingkup keterbatasan sumber daya manusia, anggaran dan infrastruktur. “Kami salut atas paparan penjelasan program dan kegiatan yang direncanakan maupun yang sudah dilaksanakan walaupun serba terbatasdari para ketiga lembaga ini,” kata Hanafi.

Dalam pertemuan yang berlangsung dinamis itu, hadir Anggota Komisi I DPR RI lainnya, Kepala LPP TVRI Jatim, Kepala LPP RRI Jatim,  Ketua dan Komisioner KPID Jatim Eko Rinda P, Gandi Wicaksono dan Seluruh Kepala LPP RRI Kabupaten dan Kota di wilayah Jawa Timur.

Investree Berhasil Raih Rp.65 Miliar untuk Penjualan Sukuk Tabungan Seri ST-002

MAJALAH ICT – Jakarta. Investree (PT Investree Radhika Jaya) sebagai salah satu Mitra Distribusi (MiDis) penjualan Sukuk Tabungan seri ST-002 yang diterbitkan oleh Pemerintah yaitu Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) hari ini mengumumkan realisasi penjualan ST-002 yang menuai hasil positif sebesar Rp 65 miliar, meningkat dua kali lipat dari target awal Investree untuk penjualan ST-002 yaitu sebesar Rp 30 miliar. Hingga penutupan masa penawaran kemarin, tercatat sebanyak 690 pemesanan ST-002 yang dilakukan oleh 552 investor melalui platform Investree.

Adrian Gunadi, CEO & Co-Founder Investree, mengatakan, “Tentunya kami bersyukur dengan capaian hasil positif dan melampaui target awal penjualan ST-002 hingga 216% karena nantinya dana investasi ST-002 ini akan dimanfaatkan untuk pembangunan negara.”

Selama masa penawaran ST-002, 1-22 November 2018, data yang tercatat oleh Investree sebagai pionir marketplace lending di Indonesia menunjukkan bahwa investor ST-002 di Investree didominasi oleh generasi muda dengan usia kisaran 21-35 tahun. Selain karena sosialisasi yang dilakukan pemerintah, ketertarikan generasi muda dalam berinvestasi ini juga didukung oleh adanya perubahan cara pemesanan dari manual menjadi 100% online, sehingga dapat menjangkau masyarakat secara luas dengan penggunaan teknologi sebagai upaya dalam mewujudkan keuangan inklusif.

Dari segi angka, tercatat bahwa rata-rata jumlah investasi oleh satu orang investor di ST-002 Investree adalah sebesar Rp 117 juta. Sementara dari segi wilayah pembelian, sebaran area asal investor mayoritas masih didominasi oleh Jabodetabek dan Pulau Jawa lainnya, namun ada pula daerah-daerah seperti di Sumatera (DI Aceh, Sumbagut, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan), Kalimantan, Sulawesi, bahkan hingga Tomohon dan Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur, yang melakukan pembelian ST-002 karena kemudahan aksesnya melalui online. Hal ini menguatkan keunggulan akses pembelian ST-002 secara online di mana instrumennya dapat dijangkau dan dimanfaatkan oleh masyarakat terluar dan terpencil sekali pun.

“Melalui platform Investree, antusiasme generasi muda terhadap pembelian ST-002 semakin tinggi karena pemesanan 100% online, sehingga tujuan kami bersama dengan Kemenkeu RI untuk mengajak generasi muda berinvestasi juga tercapai. Hal ini merupakan bentuk nyata dari sinergi yang terjadi antara industri teknologi finansial dengan pemerintah” tambah Adrian.

Sebagai instrumen Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN), seri ST-002 telah dinyatakan sesuai Syariah oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia, di mana surat berharga tersebut tidak melibatkan unsur perhitungan bunga (riba), unsur judi (maisyir), unsur penipuan (gharah), dan tidak mendatangkan kerugian kepada orang lain (mudharat). ST-002 memiliki tingkat imbalan 8,30% p.a. dengan tenor 2 (dua) tahun dan minimal pemesanan yang terjangkau yaitu Rp 1 juta.

“Selaras dengan semangat yang selalu digaungkan oleh Investree, ‘Semua Bisa Tumbuh’, kami berharap dapat terus menjadi mitra distribusi untuk penjualan surat utang lainnya dan bersama-sama menumbuhkan semangat berinvestasi di Indonesia khususnya bagi generasi muda demi meningkatkan kemajuan ekonomi negara,” tutup Adrian.

 

KPI Hentikan Program Acara “Pagi-Pagi Pasti Happy” Trans TV Selama 3 Hari di Awal Desember

MAJALAH ICT – Jakarta. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menjatuhkan sanksi penghentian sementara pada program acara “Pagi-Pagi Pasti Happy” di Trans TV. Program yang tayang setiap pagi ini, tidak boleh tayang selama tiga hari mulai tanggal 3 sampai 5 Desember 2018.

Penghentian Sementara program tersebut didasarkan pada Surat Keputusan KPI Pusat No.623/K/KPI/31.2/11/2018. Surat Keputusan tentang Penghentian Sementara Program Acara “Pagi Pagi Pasti Happy” yang ditandatangani Ketua KPI Pusat Yuliandre Darwis, pada Jumat (23/11/2018) merupakan hasil rapat pleno KPI Pusat.

Berdasarkan surat keputusan tentang sanksi penghentian sementara, program Pagi-Pagi Pasti Happy atau P3H melakukan pelanggaran terhadap sejumlah pasal, antara lain pasal mengenai privasi, perlindungan anak, dan klasifikasi Remaja. Secara rinci surat keputusan menyebut P3H melanggar Pasal 9, Pasal 13, Pasal 14 Ayat (2), dan Pasal 21 Ayat (1) Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) serta Pasal 9 Ayat (2), Pasal 13 Ayat (1) dan (2), Pasal 15 Ayat (1), dan Pasal 37 Ayat (4) huruf a Standar Program Siaran (SPS).

Bentuk pelanggaran yang dimaksud antara lain berupa  muatan komentar negatif oleh host pada program P3H tanggal 27 September 2018 dan tanggal 3 Oktober 2018 yang membahas kasus Kris Hatta-Hilda.

Mewakili KPI Pusat, Komisioner Dewi Setyarini menyatakan, keputusan Penghentian Sementara terhadap Program P3H mendasarkan pada pertimbangan bahwa program tersebut tercatat beberapa kali mendapatkan sanksi berupa teguran pertama pada Februari 2018 dan teguran kedua pada Juni 2018. “Dalam catatan kami, aduan publik terhadap program ini juga cukup banyak,” jelas Dewi Setyarini.

Menurut Dewi, KPI Pusat telah melalui langkah-langkah sesuai prosedur, yaitu melakukan sidang pemeriksaan pelanggaran untuk meminta klarifikasi, sidang penyampaian putusan, termasuk memberi kesempatan kepada pihak Trans TV untuk mengajukan surat jika terdapat keberatan terhadap penghentian tersebut.

“Berdasarkan pleno, KPI secara final menghentikan program P3H selama tiga hari berturut-turut mulai dari hari senin sampai rabu minggu depan,” tutur Komisioner KPI Pusat bidang Isi Siaran ini.

Dewi berharap, sanksi penghentian sementara ini menjadi bahan refleksi dan evaluasi di internal pengelola program P3H atau Trans TV pada umumnya, agar tidak melakukan pelanggaran kembali sehingga program P3H berubah secara signifikan menjadi lebih baik.

“Jangan lagi ada muatan privasi, apalagi ditambah dengan statement host yang seringkali bukannya menjernihkan persoalan tapi malah memperkeruh keadaan. Membuka aib seseorang berpotensi menimbulkan konflik, dan itu merupakan pelanggaran, apalagi tayang di jam di mana anak dan remaja sangat mungkin menonton dan bisa meniru perilaku negatif,” tandasnya.

Berdasarkan keterangan dalam surat penghentian tersebut, selama Trans TV menjalankan sanksi tidak diperkenankan menyiarkan format sejenis pada waktu siar yang sama atau waktu yang lain sesuai dengan Pasal 80 ayat (2) SPS KPI tahun 2012.

 

Optimalkan Era Digital, XL Axiata Dukung Digitalisasi Informasi Kementerian Kesehatan

MAJALAH ICT – Jakarta. PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) terus melanjutkan program mendukung digitalisasi sistem informasi di berbagai instansi pemerintah. Demi meningkatkan efektivitas dan efisiensi aktivitas penyampaian edukasi dan sosialisasi mengenai berbagai program pemerintah kepada masyarakat luas, XL Axiata mendukung upaya pemanfaatan sarana berbasis teknologi digital. Saat ini XL Axiata menjalin kerjasama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes) dalam mendigitalisasi informasi kesehatan, termasuk di dalamnya guna mendukung kampanye “Peningkatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat”.Penandatanganan kerjasama ini berlangsung di Jakarta, oleh Sekjen Kemenkes, drg. Oscar Primadi, MPH dan Group Head Corporate Communication XL Axiata, Tri Wahyuningsih.

Group Head Corporate Communication XL Axiata, Tri Wahyuningsih mengatakan, “Kami berkomitmen untuk terus mendukung pemerintah, melalui sejumlah kementerian, dalam penerapan sarana digital untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyampaian informasi kepada masyarakat luas. Kami memiliki teknologi dan kompetensi untuk hal itu, pemerintah memiliki program-program yang perlu segera disampaikan melalui edukasi dan sosialisasinya. Kami melihat Kemenkes memiliki banyak program yang perlu segera disampaikan kepada masyarakat luas, Untuk itu digitalisasi sistem informasi menjadi satu jawaban, mengingat perilaku masyarakat dalam mengakses informasi juga semakin terdigitalisasi.”

Menurut Tri Wahyuningsih, isu kesehatan mengenai apapun cukup krusial untuk segera diketahui oleh masyarakat luas. Di sisi lain, secara demografi, masyarakat juga mengalami pergeseran, di mana masyarakat usia produktif kini semakin banyak diisi oleh mereka yang tergolong sebagai generasi digital, yaitu mereka yang lebih banyak mengakses informasi dengan menggunakan sarana digital, seperti media sosial, media online, dan portal-portal informasi melalui internet lainnya. Hal ini tidak hanya terjadi di perkotaan, namun juga di pelosok-pelosok daerah seiring dengan semakin meluas dan meningkatnya ketersediaan serta kualitas jaringan layanan data.

Untuk memenuhi harapan kedua pihak, XL Axiata akan melaksanakan sejumlah program dukungan, yaitu penyebaran informasi kesehatan terkait Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat melalui digital channels yang dimiliki oleh XL Axiata, serta edukasi informasi kesehatan terkait program tersebut kepada masyarakat secara offline (langsung) melalui program-program tanggung jawab sosial perusahaan yang dijalankan oleh XL Axiata. Termasuk dalam hal ini adalah digitalisasi informasi ke dalam platform aplikasi digital.

Selain itu, XL Axiata juga akan mendukung program rutin tahunan berupa penyampaian informasi kesehatan yang relevan dengan momen puasa Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, termasuk terkait dengan aktivitas musiman pulang kampung atau mudik. Informasi terkait mudik ini juga mencakup lokasi keberadaan posko-posko mudik yang diselenggarakan oleh Kemenkes dan instansi pemerintah bidang kesehatan lainnya di sepanjang jalur mudik.

Untuk edukasi dan sosialisasi Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, XL Axiata akan mengadopsikannya dalam modul pembelajaran Program Sisternet. Melalui Sisternet ini XL Axiata secara berkesinambungan membina kalangan perempuan dari berbagai komunitas, baik di perkotaan maupun pedesaan, hingga pelosok daerah, dalam memanfaatkan sarana digital demi meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup. Sisternet memiliki dua modul pembelajaran, yaitu secara digital melalui channel www.sisternet.co.id dan secara tatap muka melalui Kelas Kesehatan. XL Axiata akan memanfaatkan kedua saluran tersebut guna sosialisasi Program Gerakan Masyarakat Sehat.

Untuk Meningkatkan Standar Keselamatan, Grab Hadirkan ‘Roadmap Teknologi Keselamatan’

MAJALAH ICT – Jakarta. Grab, mobile platform online-to-offline (O2O) meluncurkan ‘Roadmap Teknologi Keselamatan’, yang terdiri dari sejumlah pengembangan produk yang ditujukan untuk meningkatkan standar keselamatan di industri transportasi. Hal ini termasuk metode pengukuran yang secara spesifik ditujukan untuk mengubah kebiasaan pengguna yang terkait dengan keselamatan – seperti kamera keselamatan dalam mobil melalui kerja sama dengan JVCKENWOOD dan laporan telematika bagi mitra pengemudi untuk mempelajari pola mengemudi mereka dan mengidentifikasi cara mengemudi yang lebih aman untuk menciptakan kebiasaan berkendara yang lebih aman dan dan meminimalisir kemungkinan terjadinya insiden. Sebagai bagian dari inisiatif “Roadmap Teknologi Keselamatan’, Grab akan menggandakan investasi untuk bidang keselamatan di tahun 2019.

Ridzki Kramadibrata, Managing Director Grab Indonesia mengatakan, “Inisiatif ‘Roadmap Teknologi Keselamatan’ merupakan kelanjutan dari upaya peningkatan standar keselamatan yang tengah dijalankan Grab di Asia Tenggara, dimana kami menjadi satu-satunya perusahaan ride-hailing yang berinvestasi pada hal-hal seperti layanan pelanggan 24/7, kemudahan membagikan lokasi secara real time (Share My Ride), uji coba penyamaran nomor telepon (number masking), dan pemeriksaan latar belakang serta verifikasi mitra pengemudi secara ketat. Kami tidak akan mengkompromikan keselamatan pengguna app, dan meskipun Grab terus bertumbuh, keamanan tetap menjadi prioritas utama kami, dan kami berkomitmen untuk menggandakan investasi kami dalam segi keselamatan tahun depan.”

Roadmap Teknologi Keselamatan

Ridzki menjelaskan, “Grab telah meningkatkan standar keselamatan industri transportasi secara keseluruhan di kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia, namun kami ingin terus menjadi lebih baik. Kami memahami bahwa semakin besar kami tumbuh, semakin besar pula tanggung jawab kami dalam menempatkan kerangka kerja dan parameter yang tepat terkait keselamatan perjalanan bagi mitra pengemudi, penumpang maupun orang-orang terkasih mereka.”

Pengembangan produk dalam inisiatif berpedoman pada empat prinsip keselamatan, meliputi transparansi dan rasa aman bagi setiap orang melalui proses otentifikasi baik untuk mitra pengemudi maupun pelanggan, serta pemeriksaan latar belakang pengemudi yang lebih ketat, mencakup pemeriksaan catatan kriminal dan akun-akun mitra pengemudi yang tidak aktif. Fitur ‘Share My Ride’ dan Tombol Darurat saat ini tersedia pada aplikasi penumpang Grab dan akan segera hadir dalam aplikasi mitra pengemudi Grab, sehingga mereka dapat membagikan lokasi mereka secara real-time dengan kerabat mereka.

Perangkat analitik Grab memungkinkan aplikasi Grab untuk membantu mitra pengemudi memahami cara mereka berkendara dan hal-hal apa yang dapat mereka tingkatkan. Mitra pengemudi secara berkala juga menerima laporan telematika mengenai pola mengemudi mereka termasuk batas kecepatan, akselerasi, pengereman, dan parameter lainnya yang akan ditambahkan ke dalam laporan tersebut dalam beberapa waktu ke depan. Sejak telematika diterapkan, terdapat penurunan sebesar 50% terkait insiden ngebut dan 20% dalam pengereman dan akselerasi mendadak, yang berpotensi untuk menyebabkan kecelakaan di jalan. Grab Indonesia juga telah menguji coba penyamaran nomor telepon untuk mitra pengemudi dan penumpang di Jakarta pada 1 November lalu, dimana fitur penyamaran nomor telepon ini telah berhasil menutup kesempatan melakukan gangguan melalui telepon dan chat dan menurunkan jumlah insiden sampai sebanyak 70% di empat minggu pertama. Kami juga tengah menguji coba kamera keamanan dalam mobil pada armada GrabCar, bekerja sama dengan JVCKENWOOD untuk mencegah tindakan-tindakan yang tidak diinginkan atau perilaku mengemudi agresif dan berencana untuk menambahkan fitur ini pada lebih dari 3.000 mitra pengemudi GrabCar pada awal tahun 2019. Serta, keamanan dalam platform Grab sangat komprehensif, didukung mekanisme transaksi yang aman, proteksi data, dan deteksi penipuan, yang telah berhasil menurunkan angka kecurangan dalam platform Grab secara konsisten di bawah 1% pada semester kedua 2018.

“Tindakan penipuan, termasuk pemasangan aplikasi fake GPS, peminjaman atau pembelian akun, atau pemesanan fiktif (lebih dikenal sebagai Opik – order fiktif), merupakan tindakan yang mengancam keselamatan penumpang dan merusak reputasi mitra pengemudi yang bekerja keras dengan jujur. Sebagai upaya untuk melindungi sumber pendapatan dan keselamatan mereka, Grab berinvestasi besar di segi engineering dan teknologi seperti model machine learning, penggunaan analisa data dan model statistik untuk memprediksi dan mengidentifikasi tindak kecurangan, serta teknologi verifikasi wajah pengemudi, guna membasmi tindakan penipuan dalam platform kami.” jelas Ridzki.

“Target kami adalah untuk mengeliminasi insiden-insiden yang sepenuhnya dapat dicegah, dan juga menurunkan angka kecelakaan lalu lintas. Kunci utamanya adalah dengan memudahkan para pengguna untuk mengubah kebiasaan berlalu lintas mereka.” tambahnya.

Grab juga menjalin kerja sama dengan sejumlah lembaga pemerintah di seluruh Asia Tenggara untuk mengembangkan inisiatif-inisiatif lokal dan spesifik, yang menjawab tantangan keselamatan utama di kawasan ini. Asia Tenggara menyumbangkan 25% dari tingkat kematian global karena kecelakaan lalu lintas, dimana kolaborasi sektor publik dan swasta dapat membawa dampak perubahan yang lebih besar karena melibatkan lebih banyak orang.

Di Indonesia, Grab berkolaborasi dengan Komnas Perempuan untuk meningkatkan keamanan bepergian bagi perempuan dengan cara meminta masukan mereka dalam membangun standar keamanan yang lebih baik. Grab juga melibatkan Komnas Perempuan dalam upaya meningkatkan pengetahuan mitra pengemudi mengenai kekerasan terhadap perempuan. Grab pun ikut berpartispasi dalam kampanye ‘16 Hari Kampanye Anti-Kekerasan terhadap Perempuan’ yang digagas Komnas Perempuan pada periode 25 November sampai dengan 10 Desember 2018.

Ketua Komnas Perempuan, Azriana Manalu, menambahkan, “Kami memulai kontak dengan Grab segera sesudah mendapat informasi adanya dugaan kekerasan terhadap perempuan yang sempat viral belum lama ini. Grab berkunjung ke Komnas Perempuan meminta masukan terhadap upaya-upaya pembenahan yang terus dilakukan Grab untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan, terutama kekerasan seksual ketika bepergian. Kami mendapat informasi bahwa Grab melibatkan para ahli yang kompeten di bidangnya untuk menangani kasus ini. Komnas Perempuan mengapresiasi upaya-upaya meningkatkan keamanan dan perlindungan bagi perempuan yang telah diinisiasi Grab. Kami juga sangat berharap inisiatif-inisiatif Grab untuk terciptanya perjalanan yang lebih aman bagi pengguna, baik penumpang maupun mitra pengemudi – khususnya perempuan, dapat menjadi best-practice yang diikuti oleh pelaku bisnis serupa dalam membangun standar layanan transportasi online yang aman bagi perempuan.”

Komisaris Besar Kepolisian Yusuf, SIK, M.HUM Dirlantas Polda Metro Jaya menambahkan, “Kami telah bekerja sama dengan Grab dalam pelatihan berkendara aman (safety riding training) dan sosialisasi kepada para mitra terkait keselamatan berlalu lintas. Kami akan memperkuat kolaborasi ini dengan melakukan kampanye keselamatan, sosialisasi berkala tentang etika dan keamanan berkendara, peraturan-peraturan dan kebijakan lalu lintas terbaru, serta melibatkan Grab dalam mengedukasi masyarakat lebih luas secara bersama-sama.”

 

Perluas Eksistensi, Canon Image Square ke-18 Kini Hadir di Hartono Malang

MAJALAH ICT – Jakarta. PT Datascrip sebagai distributor tunggal produk pencitraan digital Canon di Indonesia kembali menghadirkan Canon Image Square di kota Malang, tepatnya di Hartono Malang, Jl. Letjen S. Parman No.49, Kota Malang. Canon Image Square ini merupakan gerai ke-18 di Indonesia dan ke-3 yang ada di kota Malang. Kebutuhan akan perangkat pencitraan digital di kota ini sangat potensial seiring tumbuhnya industri kreatif, mulai dari pariwisata, kuliner, event orginizer, studio foto, hingga institusi pendidikan yang menyiapkan para pelaku industri kreatif itu sendiri.

Kehadiran Canon Image Square di Hartono Mal Malang ini agar konsumen di kota Malang dan sekitarnya lebih dekat, mudah, dan nyaman dalam berbelanja produk Canon, seperti kamera digital, lensa, printer, hingga berbagai macam aksesorisnya. “Pengalaman mencoba dan merasakan langsung kecanggihan produk-produk unggulan dari Canon menjadi pertimbangan pelanggan untuk hadir di Canon Image Square. Selain itu, pelanggan juga mendapatkan informasi produk yang lengkap serta berkesempatan berkonsultasi langsung dengan sales consultant profesional untuk mendapatkan produk sesuai dengan kebutuhannya,” ujar Merry Harun, Canon Division Director, pt Datascrip.

Canon Image Square mengusung konsep sebagai rantai toko ritel yang menghadirkan serangkaian produk pencitraan digital dari Canon yang disertai dengan nilai tambah pengalaman (experience), pengetahuan (education), keterlibatan (engagement), dan kesenangan (excitement) konsumen terhadap produk-produk pencitraan digital Canon, mulai dari prapembelian hingga pascapembelian. Konsumen dapat mencoba dan merasakan langsung produk-produk Canon sehingga memberikan pengalaman tersendiri bagi konsumen untuk mendapatkan produk yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan.

Canon Image Square Hartono Malang menyediakan beragam produk pencitraan digital Canon secara lengkap, mulai dari input hingga output product, yaitu: kamera digital saku IXUS dan PowerShot, kamera DSLR dan mirrorless EOS, lensa serta perangkat cetak foto dengan printer SELPHY, hingga printer PIXMA. Tersedia pula kebutuhan aksesori, seperti baterai, speedlite, underwater case, hingga consumables untuk printer SELPHY dan PIXMA. Selain di Malang, Canon Image Square telah hadir di sepuluh kota lainnya di Indonesia, yaitu di Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, Manado, Solo, Bali, Jambi, dan Banjarmasin.

 

Apple Watch 4 Kini Dilengkapi Fungsi ECG

MAJALAH ICT – Jakarta. Apple Inc. menepati janjinya. Fungsi elektrokardiogram (ECG) dari Apple Watch Series 4 yang diejek beberapa bulan yang lalu akhirnya diluncurkan segera. Dalam salinan dokumen yang bocor, terkonfirmasi kapan fitur ECG yang sangat diantisipasi bisa tiba. Sesuai file rahasia, fitur akan diaktifkan dalam pembaruan watchOS 5.1.2, yang sudah dalam pengujian beta.

Dokumen pelatihan juga dilaporkan menyatakan bahwa fungsi ECG hanya akan tersedia di tempat-tempat yang dibersihkan untuk digunakan oleh konsumen publik. Awalnya, fitur ini hanya akan terbatas di AS karena Apple telah mendapatkan izin FDA untuk penggunaannya di negara tersebut.

Unit Apple Watch Series 4 yang dijual di seluruh dunia juga memiliki sensor jantung elektrik, sehingga sangat mungkin fitur ini akan diaktifkan di negara lain juga. Rencana untuk ekspansi di masa depan diharapkan akan diungkapkan oleh Apple setelah fitur itu ditayangkan di AS.

Dokumen pelatihan juga menginstruksikan karyawan Apple Store untuk memberi saran kepada pelanggan bahwa aplikasi ECG pada Apple Watch Series 4 tidak boleh dianggap sebagai alat diagnostik atau pengganti metode tradisional untuk mendiagnosis penyakit jantung. Konsumen harus selalu berkonsultasi dengan dokter mereka jika mereka dapat menggunakan aplikasi untuk memantau atau melacak kondisi mereka.

Versi watchOS 5.1.1 saat ini tidak memiliki dukungan untuk fitur ECG. Sangat mungkin pembaruan perangkat lunak berikutnya adalah yang akan memungkinkan fungsi di AS karena perusahaan Tim Cook berjanji bahwa aplikasi ECG akan dirilis akhir tahun ini.

Pemilik Apple Watch Series 4 harus tahu bahwa tidak cukup bagi mereka untuk menonton pembaruan 5.1.0 untuk menggunakan aplikasi ECG. Sensor akan mengumpulkan data di aplikasi Kesehatan pada iPhone, jadi ini juga merupakan keharusan untuk memperbarui smartphone ke pembaruan iOS 12.1.1 yang akan datang, sesuai AppleInsider.

Sayangnya, aplikasi ECG hanya akan tersedia pada model Seri 4. Model generasi sebelumnya – dari yang asli hingga Seri 3 – tidak akan mendapatkan aplikasi. Namun demikian, watchOS 5.1.2 akan mengaktifkan pemberitahuan irama jantung yang tidak teratur pada semua model smartwatch.

 

5 Gaya Rambut Pendek Wanita yang Tepat Dengan Bentuk Wajah

Gaya rambut wanita pendek saat ini menjadi trend tersendiri bagi para wanita yang menginginkan tampil simple dan energik. Penampilan merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk di jaga. Gaya rambut pendek wanita merupakan salah satu wacana atau sebuah informasi yang paling banyak di cari wanita sekarang ini. Karena memang gaya rambut seperti ini yang […]

from Rosediana Diary https://ift.tt/2zwFgbD
via IFTTT

Grab Luncurkan Layanan GrabExpress Car dan Fitur Grabexpress Nalangin

MAJALAH ICT – Jakarta. Grab, online-to-offline (O2O) mobile platform terkemuka di Asia Tenggara, hari ini memperkenalkan dua layanan terbaru dari GrabExpress yaitu GrabExpress Car dan fitur GrabExpress Nalangin, untuk mendukung pertumbuhan bisnis wirausahawan mikro di Tanah Air melalui penyediaan layanan pengiriman barang yang semakin mudah, cepat, dan nyaman. Pelanggan dan merchant kini memiliki pilihan baru yang dapat mengakomodir kebutuhan mereka, khususnya untuk jumlah pengantaran yang lebih banyak dan jarak yang lebih jauh. Kehadiran dua inovasi ini melengkapi layanan GrabExpress yang telah melayani kebutuhan harian masyarakat sebagai langkah Grab untuk menjadi everyday superapp dengan layanan kurir instan dengan armada sepeda motor dan mobil.

Berdasarkan riset yang dilakukan Google & Temasek, peluang pertumbuhan bisnis e-commerce Indonesia diperkirakan mencapai 52% dari total peluang e-commerce di seluruh Asia Tenggara dengan pertumbuhan 39% per tahun mencapai US$ 46 miliar pada 2025. Pesatnya pertumbuhan ini berbanding lurus dengan meningkatnya peluang perkembangan layanan pengiriman barang yang aman, nyaman, dan terpercaya. Perkembangan ekonomi digital memiliki potensi besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan bisnis UMKM diperkirakan akan tumbuh dua kali lipat setelah beralih ke platform pemasaran online.

Ridzki Kramadibrata, Managing Director Grab Indonesia menyatakan, “Peluncuran fitur dan layanan GrabExpress Car dan fitur GrabExpress Nalangin menggarisbawahi keunggulan teknologi yang dimiliki Grab dan kemampuan Grab dalam menyediakan solusi lokal yang sukses menjawab tantangan yang dihadapi para pengguna di Tanah Air, termasuk kebutuhan wirausahawan mikro di Indonesia yang terus berkembang. Hal ini dimungkinkan berkat dukungan tim lokal yang kuat di Indonesia yang memahami kebiasaan dan preferensi masyarakat. Kehadiran inovasi terbaru kami ini mendukung komitmen berkelanjutan Grab untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital Indonesia sebagai kekuatan Indonesia di masa depan dengan akselerasi pertumbuhan bisnis e-commerce, yang sejalan dengan komitmen kami yang tertuang dalam master plan Grab 4 Indonesia.”

Sebagai langkah awal, layanan GrabExpress Car hadir bagi pelanggan di Jabodetabek yang kini dapat mengirimkan lebih banyak barang dalam kapasitas besar, hingga ke lima destinasi dalam satu kali pemesanan. GrabExpress Car memberikan keuntungan bagi para pengguna untuk kemudahan melakukan pengiriman barang.

Gita Prihanto, Head of 2 Wheels Transport & Logistics Grab Indonesia mengungkapkan, “Lebih dari itu, Grab juga meningkatkan kenyamanan pengguna (user experience) melalui alur pemesanan GrabExpress yang telah diperbarui dengan tampilan lebih mudah dan sederhana. Daftar kontak telepon yang tersimpan pada ponsel cerdas (smartphone) kini juga terintegrasi langsung dengan aplikasi Grab, sehingga memudahkan pengguna dalam memilih dan mengisi rincian kontak penerima barang saat melakukan pemesanan layanan. Berdasarkan Brand Health Tracking kami di Oktober 2018, 47% pelanggan kami memilih GrabExpress karena armada kami dapat mengantarkan barang dalam waktu yang cepat, dan 36% memilih karena aplikasi kami mudah digunakan. Kami berharap dengan fitur dan layanan baru ini, kami dapat mendukung kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. ”

Grab juga memperkenalkan layanan GrabExpress Nalangin, sebuah layanan Cash on Delivery (COD) dengan armada sepeda motor, yang memungkinkan pengguna – dalam hal ini wirausahawan mikro di wilayah Jakarta – untuk mengirimkan produknya ke pembeli dengan biaya pembelian produk yang ditanggung terlebih dahulu oleh mitra pengemudi.

Dalam tahap uji coba, layanan GrabExpress Nalangin akan tersedia secara eksklusif bagi merchant yang melakukan pengiriman secara aktif dalam 3 bulan terakhir.

Fitur dan layanan baru ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi wirausahawan di Indonesia untuk dapat meningkatkan layanan mereka. Melody Prima Ananda Divia, salah satu public figure yang juga menekuni usaha dibidang mode & kecantikan menjelaskan, “Kepuasan pelanggan merupakan hal yang penting dalam industri e-Commerce. Pelanggan saya selalu berharap mendapatkan layanan yang cepat, terpercaya dan aman. Fitur multi-destinasi akan membantu tim saya mengirim barang dengan lebih mudah saat mengelola puluhan pesanan dalam sehari. Layanan GrabExpress Nalangin akan menambah kepercayaan pelanggan yang lebih nyaman dengan pembayaran Cash on Delivery (COD). Saya juga merasa aman dengan adanya bukti pengiriman barang serta jaminan asuransi untuk tiap pengiriman.”

Peluncuran layanan dan fitur terbaru dari GrabExpress tersebut merupakan bukti pemahaman Grab akan kebutuhan pengiriman barang di kota besar. “Dengan kehadiran layanan baru serta pengembangan fitur GrabExpress, kami berharap Grab dapat menjadi aplikasi terintegrasi yang semakin relevan dengan kebutuhan harian masyarakat Indonesia, sehingga mewujudkan visi kami sebagai everyday superapp pertama di Asia Tenggara,” tutup Ridzki.

 

Modalku dan Askrindo Berkomitmen Mendukung Perlindungan Konsumen di Industri Fintech

MAJALAH ICT – Jakarta. PT Mitrausaha Indonesia Grup (Modalku) menandatangani kerja sama dengan PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) atau PT Askrindo (Persero) yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam asuransi. Penandatanganan kerja sama tersebut dilakukan oleh Co-Founder & COO Modalku Iwan Kurniawan dengan Direktur Operasional Ritel PT Askrindo (Persero) Anton F Siregar di Graha Askrindo Kemayoran, Jakarta.

Adapun kolaborasi strategis antara Modalku dan PT Askrindo (Persero) merupakan bentuk dukungan kepada UMKM yang mendapatkan pola pembiayaan melalui perusahaan Fintech yang bertujuan untuk memitigasi risiko gagal bayar serta merealisasikan manfaat hadirnya teknologi pada industri keuangan bagi para pemberi pinjaman atau lender dalam rangka memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia.

Melalui kerja sama Modalku dengan Askrindo sebagai penanggung risiko diharapkan akses permodalan dan tingkat kepercayaan industri keuangan kepada pelaku UMKM semakin baik dan UMKM dapat tumbuh dan berkembang di era globalisasi dan digitalisasi yang harus mendapatkan perhatian dan dukungan dari PT Askrindo (Persero) sebagai perusahaan yang mendukung program pemerintah terutama UMKM.

Direktur Operasional Ritel Askrindo, Anton Fadjar A Siregar mengatakan, pada tahap awal kerja sama ini, obyek pertanggungan yang dicover oleh Askrindo adalah KMK Project Financing berbasis Invoicing (pre- financing dan post-financing) “Askrindo akan memberikan ganti rugi kerugian yaitu pada sisa pokok pinjaman,” ujar Anton.

Co-Founder & COO Modalku Iwan Kurniawan berkata, “Kolaborasi bersama Askrindo akan menciptakan ekosistem keuangan yang lebih sehat, yaitu dengan meningkatkan standar perlindungan konsumen untuk pengguna teknologi finansial.” Mewujudkan mitigasi risiko bagi pemberi pinjaman merupakan implementasi dari masukan pengguna Modalku sendiri, tambah Iwan.

Modalku adalah platform peer-to-peer lending terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara. Di Asia Tenggara, Modalku beroperasi di Indonesia, juga di Singapura dan Malaysia di bawah nama Funding Societies. Di Indonesia, saat ini Modalku melayani wilayah Jabodetabek, Bandung, dan Surabaya.

 

Ovo Perluas Jangkauan Pembayaran Digital di Surabaya

MAJALAH ICT – Jakarta. OVO, platform pembayaran digital mengumumkan dua kerjasama strategis dengan Polrestabes Surabaya dan Universitas Katolik (UNIKA) Widya Mandala untuk meningkatkan transaksi pembayaran digital sebagai dukungan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang dicanangkan oleh pemerintah. Kemitraan ini membantu sosialisasi dan adopsi transaksi digital untuk pembayaran yang lebih mudah dan aman.

Mulai awal November 2018, Polrestabes Surabaya menghadirkan kemudahan membayar SIM dan SKCK melalui metode pembayaran elektronik yang didukung oleh OVO, di outlet yang telah ditunjuk. Untuk lebih jauh mendorong adopsi transaksi non tunai bagi generasi muda, Fakultas Bisnis UNIKA Widya Mandala juga menggandeng OVO sebagai metode pembayaran berbagai transaksi di lingkungan kampus, seperti pembelian buku/modul kuliah, kantin, koperasi, bazaar mahasiswa, hingga pembayaran wisuda.

Saat ini, OVO telah diterima di lebih dari 290 kota di Indonesia dan melayani lebih dari 60 juta pengguna. Penerapan transaksi non-tunai ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pembayaran nontunai lebih praktis, efisien, dan aman. Johnny Widodo, Direktur OVO menuturkan, “Kerjasama ini mempertegas komitmen OVO untuk berperan aktif dalam mendukung terwujudnya ekosistem non tunai. OVO terus menambahkan layanan untuk meningkatkan kemudahan dalam melakukan transaksi non tunai, yang terbukti lebih praktis dan efisien dibandingkan transaksi tunai. Setelah merangkul berbagai bisnis, mulai e-commerce, ritel hingga UKM, kini aplikasi OVO juga dapat digunakan di Polrestabes Surabaya dan UNIKA Widya Mandala, dan hal ini merupakan pencapaian yang menggembirakan bagi kami.”

“Kami menyambut baik kerjasama dengan OVO, sebagai pihak yang memungkinkan penerapan pembayaran digital, di Satpas Polrestabes Surabaya, sebagai bentuk peningkatan profesionalisme dan modernisasi pelayanan yang lebih memudahkan masyarakat dalam bertransaksi,” ungkap AKBP Eva Guna Pandia, SIK, M.M, Kepala Satuan Lalu Lintas Polrestabes Surabaya.

Pengguna yang ingin membayar SIM bisa mengunjungi 4 outlet yang tersedia: Satpas Colombo (Kantor Pusat Pengurusan SIM), SIM Corner Tunjungan Plaza 1, SIM Corner Siola – Mall Pelayanan Terpadu, dan SIM Corner Taman Bungkul, dan pembuatan SKCK yang berlokasi di SKCK Polrestabes Surabaya dan SKCK Siola – Mall Pelayanan Terpadu.

Melalui kemitraan dengan OVO, UNIKA Widya Mandala juga berinisiatif menghadirkan layanan pembayaran digital bagi generasi muda dan mendorong percepatan terealisasinya less-cash society di lingkungan kampus. “Pembayaran digital telah menjadi tren, terutama bagi kalangan millennials. Karena itu, kami yakin kerja sama dengan OVO akan meningkatkan pelayanan kampus khususnya Fakultas Bisnis UWM serta memberikan opsi transaksi yang lebih praktis, simple, dan aman bagi mahasiswa dan kalangan terkait,” ujar Dr. Lodovicus Lasdi, MM, Ak, Ca, CPA, selaku Dekan Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.

Melalui solusi digital yang memberikan keamanan dan kemudahan dalam bertransaksi, OVO sebagai platform pembayaran digital, rewards dan layanan finansial terbesar di Indonesia telah tersedia di 294 kota di seluruh Indonesia. OVO berkomitmen untuk terus membangun layanan pembayaran dan menjadi perusahaan teknologi finansial terbesar di Indonesia.

 

Indonesia Siapkan SDM untuk Hadapi Disrupsi Ekonomi Digital

MAJALAH ICT – Jakarta. Indonesia merupakan tempat yang menjanjikan bagi ekonomi digital. Hal itu dapat dilihat dari total populasi Indonesia sebesar 265,4 juta penduduk yang 50 persennya yaitu 132,7 juta penduduk sudah menggunakan internet.

Fakta tersebut juga didukung dengan jumlah pengguna perangkat seluler yang mencapai 177,9 juta penduduk dan pengguna media sosial (medsos) seluler aktif sebesar 120 juta penduduk.

“Apalagi jumlah pengguna ponsel tembus 67 persen. Selain itu, dari hasil riset Google dan Temasek pada 2018, diprediksi Market Size Ekonomi Digital Indonesia mencapai USD 100 Miliar pada tahun 2025,” papar Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika menyampaikan Kuliah Umum (Studium Generale) di Institut Teknologi Bandung (ITB).

Mewakili Menteri Komunikasi dan Informatika, Dirjen Ismail menyatakan Indonesia mempunyai tantangan untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Saat ini, hampir sebagian aplikasi yang menghiasi ponsel pintar kita merupakan aplikasi dari luar.

“Dengan potensi yang ada mengenai ekonomi digital dan teknologi disruptif, akan juga terdapat tantangan lain yaitu bergesernya lapangan pekerjaan di masa depan,” Ismail menyampaikan.

Pergeseran itu menurut Dirjen SDPPI terjadi karena kehadiran teknologi dan era industri 4.0 yang memiliki karakter disruptif.

“Pekerjaan di sektor produksi akan tergantikan oleh teknologi seperti robot, namun begitu akan ada juga lapangan-lapangan pekerjaan baru yang dibutuhkan terutama di sektor teknologi informasi,” tambah Ismail.

Dengan adanya pergeseran itu, Indonesia harus siap untuk menghadapi perubahan dan pemerintah mau tidak mau harus turut serta. Menurut Dirjen Ismail, saat ini Kementerian Kominfo tengah menyiapkan SDM Indonesia agar bisa bersaing.

“Dengan program Digital Talent yaitu program pelatihan dengan tema teknologi digital yang berkembang saat ini. Di 2018, terdapat berbagai tema pelatihan dan akan bertambah lebih banyak di 2019. Digital talent ini diharapkan bisa turut membantu Indonesia agar bisa bisa bersaing di era digital,” papar Ismail.

Mengakhiri kuliah umum,  Dirjen SDPPI memberikan wejangan kepada mahasiswa agar tidak hanya menguasai core compentencies saja, namun juga soft skills dan wawasan holistik.

Dalam pandangan Ismail, soft skills bisa berupa keterampilan yang dapat diperoleh dari berbagai kesempatan, mulai dari berorganisasi, mengikuti berbagai diskusi dan seminar, dan kegiatan lain. Sedangkan wawasan holistik merupakan hal yang mutlak bagi mahasiswa saat ini agar kelak di dunia kerja bisa memberikan solusi yang nyata dan membuat juga perbedaan.

“Misalnya, mahasiswa informatika jangan hanya tahu tentang informatika saja, namun juga perlu tahu tentang dunia kesehatan, farmasi, dan bidang-bidang lainnya agar bisa memberikan solusi teknologi informasi di bidang-bidang tersebut,” tutup Ismail.

Kuliah umum ini merupakan mata kuliah pilihan yang diikuti oleh lebih kurang 500 mahasiswa ITB dari berbagai program studi. Dalam kesempatan ini, Ismail memberikan materi dengan topik Indonesia di Era Ekonomi Digital dan Teknologi Disruptif.

Kegiatan yang diselenggarakan di Aula Barat ITB itu merupakan sesi penutup dari rangkaian mata kuliah Studium Generale pada semester ganjil Tahun Ajaran 2018/2019. Dalam kuliah-kuliah sebelumnya hadir narasumber dengan beragam latar belakang profesi antara lain Khoirul Anwar yang merupakan akademisi, Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Ignasius Jonan, dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf.

Tugas KPI Hanya Mengawasi Program Siaran dan Beri Teguran Jika Ada Pelanggaran, Bukan Sensor

MAJALAH ICT – Jakarta. Ketua Umum Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Yuliandre Darwis mengingatkan masyarakat atau netizen di media sosial agar mengenal tugas dan peran KPI dalam mengawasi lembaga penyiaran seperti stasiun televisi dan radio. Hal tersebut disampaikan pada acara Kom Expo 2018 di Lapangan Anatakupa Kementerian Kominfo, Jakarta.

Darwis menceritakan, kebanyakan netizen menginginkan KPI untuk menyensor program siaran televisi yang dinilai tidak mengandung unsur edukatif, padahal kata Darwis, tugas KPI adalah melakukan pengawasan program dan memberikan teguran apabila melakukan pelanggaran. 

“KPI selalu disalahkan karena tidak menyensor program stasiun televisi yang dinilai tidak mendidik, sebenarnya KPI tidak berwenang untuk menyensor, akan tetapi memberikan teguran jika ada segmen atau konten yang tidak sesuai dengan aturan P3SPS,” tuturnya.

Menurut Darwis P3SPS yang merupakan akronim Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran memuat acuan bagi KPI dalam menjalankan pengawasan terhadap setiap program penyiaran selama 24 jam setiap harinya.

“Dalam pengawasannya, KPI melakukan verifikasi tayang dan monitoring program stasiun televisi dan radio berjejaring selama 24 jam, jadi kalau ada yang melanggar sesuai aturan P3SPS maka KPI berhak memberikan teguran,” lanjut Darwis

Mengenai sensor, Darwis menegaskan lembaga yang berwenang melakukan sensor pada tayangan sebuah program adalah industri televisi itu sendiri. Sementara teguran dari KPI yaitu mengurangi durasi tayang dan memberhentikan sejenak program tersebut. 

“KPI memberikan sanksi berupa teguran secara lisan dan administrasi, apabila teguran itu tidak diindahkan maka KPI berhak mengurangi durasi tayang yang dinilai melanggar aturan, atau KPI melakukan pemberhentian sejenak untuk tidak ditayangkan kepada publik,” jelasnya.

Darwis berharap masyarakat Indonesia harus memahami tugas masing-masing lembaga negara yang berkaitan dengan media massa. Tugas KPI hanya untuk media penyiaran, sementara aturan dalam bermedia sosial maupun jenis media massa lain sudah menjadi tanggung jawab lembaga lain yang berwenang.

Membuat Konten Edukatif

Sementara itu, Staf Direktorat Tata Kelola Komunikasi Publik Andi Muslim menyatakan, media massa di Indonesia harus memberikan konten-konten kreatif dan edukatif yang layak untuk dikonsumsi masyarakat. 

Dalam kesempatan tersebut, Andi Muslim mengenalkan peran IKP Kemenkominfo kepada para pelajar yang hadir pada acara Kom Expo 2018 tersebut. Kata Andi Muslim, sebagai generasi milenial, pelajar harus turut serta mendukung pemerintah untuk perangi konten negatif di media sosial.

Telkom Jalankan Program e-Faktur Host to Host dengan Direktorat Jenderal Pajak

MAJALAH ICT – Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan RI bersama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) meresmikan integrasi data perpajakan dimana DJP juga sekaligus mengesahkan Telkom sebagai pengguna e-Faktur Host-to-Host. Peresmian dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI Robert Pakpahan dan Direktur Utama Telkom Alex J. Sinaga di Telkom Landmark Tower. Melalui integrasi ini, DJP memiliki akses terhadap sistem informasi perusahaan yang memuat data perpajakan milik Telkom dalam rangka memudahkan kewajiban perpajakan.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Keuangan Telkom Harry M. Zen mengatakan, Telkom menyambut baik Program Integrasi Data Perpajakan ini, sesuai arahan Menteri Keuangan dan Menteri BUMN agar BUMN segera mengintegrasikan data perpajakannya secara Host-to-Host ke DJP. Proses pengintegrasian data perpajakan antara Telkom dan DJP sudah dirintis sejak beberapa bulan lalu.

“Konsep Host-to-Host ini memungkinkan akses antar Server Perpajakan di Dirjen Pajak dan Server Perpajakan di Telkom terhubung melalui jaringan private leased line yang securedan reliable dimana di dalamnya dibangun aplikasi e-Faktur yang memudahkan Telkom dalam penyelenggaraan kepatuhan sebagai Wajib Pajak,” ujar Harry M Zen.

Dengan peresmian ini maka Telkom menjadi BUMN kedua yang menerapkan integrasi data perpajakan dengan DJP. Adapun untuk tahap awal, Telkom menerapkan Host-to-HostPajak Pertambahan Nilai (PPN) dari transaksi-transaksi di dua Direktorat bisnis Telkom.

Dengan adanya aplikasi Host-to-Host e-Faktur ini, Telkom juga berharap penyelenggaraan kepatuhan perpajakan menjadi lebih sistematis proses bisnisnya, meminimalkan kesalahan, menuju otomatisasi pelaporan pajak yang didukung teknologi, menyajikan data yang lebih akurat, dan waktu yang lebih singkat dalam pengelolaan kepatuhan perpajakan.

Sementara itu, Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengatakan, Integrasi data merupakan contoh dari kepatuhan pajak berbasis kerja sama antara otoritas dan pembayar pajak (cooperative compliance). Dalam pendekatan ini kepatuhan dimulai dari titik awal terjadinya transaksi hingga titik akhir, yaitu pajak dibayar secara benar dan tepat waktu.

“Bagi wajib pajak, transparansi dan keterbukaan dapat mengurangi risiko bagi perusahaan, termasuk meminimalkan potensi timbulnya sengketa, dan menghindari proses pemeriksaan yang panjang sehingga dapat menekan biaya kepatuhan wajib pajak,” ujar Robert.

Dirjen Pajak berharap berharap semakin banyak BUMN dan perusahaan swasta yang mengikuti langkah Telkom dan secara sukarela menjalin kerja sama dan membangun sistem integrasi data perpajakan demi memperbaiki tata kelola sekaligus meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi perpajakan.

Telkom maupun DJP berharap sukses integrasi data perpajakan antara Telkom dan DJP dapat memberikan dampak positif bagi transformasi digital penyelenggaraan kepatuhan perpajakan di Indonesia, baik oleh para BUMN sebagai wajib pajak maupun para wajib pajak lainnya.

 

4 Jenis Marah, Kamu Lebih Sering Melakukan yang Mana?

Marah? Silakan saja. Normal, kok. Marah, Bahasa Inggrisnya ‘anger’. Menurut Dr. John Schinnerer, istilah tersebut berasal dari kata latin ‘angere’, yang artinya ‘mencekik’. Apa emosi marahmu memang mencekik? Kebanyakan dari kita memang akrab dengan emosi marah. Lihat saja di jalanan, di ruangan-ruangan, di kolom komentar media sosial, di status WhatsApp, dalam karya-karya, dalam komedi; di […]

from Rosediana Diary https://ift.tt/2Au0G96
via IFTTT

Hadapi Revolusi Industri 4.0, Jokowi Ingin Perbanyak Agen-Agen Transformasi

MAJALAH ICT – Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, setelah tahapan besar insfratruktur plus hilirisasi industrialisasi, tahapan besar yang kedua yang akan dilakukan pemerintah adalah pembangunan dan penguatan  pembangunan sumber daya manusia (SDM).

“Kita sedang mendorong pendidikan vokasi, pelatihan keterampilan kerja. Tapi bukan hanya itu saja, saya ingin di mulai 2019 secara besar-besaran bagaimana kita merubah mindset, merubah pola pikir dari yang konsumtif ke yang produktif,” kata Presiden Jokowi.

Menurut Presiden, perlu penguatan kapasitas pimpinan dari tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, kota, provinsi sampai di pusat dalam menghadapi revolusi industri 4.0.

“Kita harus bersama-sama melihat ini sebagai sebuah keutuhan, enggak bisa kita berpikir sektor-sektor, sektor-sektor. Enggak akan, sampai kapanpun tidak akan bisa melompat maju kalau cara berpikir kita masih sektoral seperti sekarang yang kita lihat,” tegas Presiden.

Untuk itu, menurut Presiden, kita harus banyak membangun agen-agen transformasi karena perubahan ini begitu sangat cepatnya. “Yang paling penting memang memperbanyak agen-agen transformasi baik di tingkat desa yang bisa kepala desa atau bisa di bawahnya, bisa di tingkat kecamatan, bisa di tingkat provinsi, bisa di tingkat kabupaten kota, semuanya,” kata Presiden saat menjawab wartawan usai acara pembukaan.

Selain itu, lanjut Presiden, agen-agen transformasi itu bisa di perusahaan-perusahaan swasta, bisa di perusahaan BUMN dan juga di tingkat nasional. Bisa juga dari serikat pekerja  agar kita memandang negara ini tidak sektoral, tapi utuh dalam sebuah kepentingan besar, yaitu bangsa dan negara, akan kita bawa ke sana.

“Termasuk dalam hal ini, menginjeksi agar skill bisa naik, kualitas keterampilan bisa naik. Saya kira arahnya ke sana,” sambung Presiden.

Kepemimpinan-kepemimpinan baik yang di level terbawah sampai ke level yang paling atas, lanjut Presiden, menjadi agen-agen transformasi sehingga itu yang diharapkan bisa membawa angin perubahan besar.

 

Pasar IoT Indonesia pada 2022 akan Capai Rp.444 Triliun

MAJALAH ICT – Jakarta. Kementerian Komunikasi dan Informasi dan Kementerian Perindustrian telah menyiapkan sejumlah peraturan yang akan membuat IoT (Internet of Things) semakin besar di Indonesia. Pada 2022, pasar IoT di Indonesia diperkirakan akan mencapai Rp.444 triliun.

Direktur Jenderal Informasi dan Sumber Daya Informasi Kementerian Komunikasi dan Informasi, Ismail mengatakan bahwa lembaganya siap mendukung pemain industri untuk menciptakan ekosistem IoT dengan payung hukum yang kuat. “Mengenai regulasi, harus ada payung hukum dalam pengembangan IoT ini. Pemerintah akan mengambil model IoT dan inisiatif pengembangan bisnis di Indonesia,” katanya.

Menurut Ismail, IoT tidak cukup hanya konektivitas tetapi juga ekosistem dan model bisnis, sehingga dapat menciptakan efisiensi dan pendapatan bagi lebih banyak pelaku industri yang ingin mendigitalkan bisnisnya.

Pendiri Forum IndoTelko Doni Ismanto Darwin mengatakan, implementasi Industri 4.0 di bidang manufaktur erat kaitannya dengan penyediaan infrastruktur dan teknologi informasi dan komunikasi seperti internet of things (IoT), big data, cloud computing, kecerdasan buatan, mobilitas, virtual dan augmented reality, sistem sensor dan otomasi.

IOT mengacu pada jaringan perangkat fisik, kendaraan, peralatan rumah tangga, dan barang-barang lainnya yang ditanam dengan perangkat elektronik, perangkat lunak, sensor, aktuator, dan konektivitas yang memungkinkan koneksi ke jaringan internet dan mengumpulkan serta bertukar data.

Teguh Prasetya, Founder Forum IoT, memprediksi pada 2025, sekitar 70% dari APBN akan didukung oleh industri berbasis IoT. Dia juga memprediksi bahwa pasar IoT Indonesia pada 2022 akan mencapai Rp 444 triliun, dan Rp 1.620 triliun pada 2025.

“Hingga saat ini ada 250 perusahaan ekosistem IoT di Indonesia yang tumbuh dan berinvestasi di sana. Kami tertinggal di 2G ke 4G, tidak akan tertinggal di IoT karena pasar masih luas,” kata Teguh.

 

 

Gara-Gara Siarkan Penggerebekan Angel Lelga oleh Vicky Prasetyo, KPI Beri Sanksi Empat Stasiun TV

MAJALAH ICT – Jakarta. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat memutuskan memberi sanksi administratif teguran tertulis untuk empat stasiun televisi karena menayangkan adegan penggerebekan Vicky Prasetyo terhadap Angle Lelga yang terjadi pekan lalu. Hal itu ditegaskan Ketua KPI Pusat, Yuliandre Darwis, dalam surat sanksi untuk empat stasiun televisi yang ditandatanganinya pada Rabu siang (28/11/2018).

Adapun keempat stasiun televisi yang diberi sanksi teguran KPI Pusat yakni RCTI (Silet), Trans TV (Insert Pagi, Insert Siang, Insert Today), iNews TV (Silet, Intens Reborn), dan Trans 7 (Selebrita Pagi). Semua program siaran tersebut dianggap melanggar Pasal P3 dan SPS KPI tahun 2012 antara lain Pasal 13, Pasal 14 Ayat (2) dan Pasal 21 Ayat (1) P3 (Pedoman Perilaku Penyiaran) serta Pasal 13 Ayat (1), Pasal 15 Ayat (1) dan Pasal 37 Ayat (4) huruf a SPS (Standar Program Siaran).

Yuliandre menuturkan, pihaknya langsung merespon usai keempat stasiun televisi acara tersebut menayangkan adegan penggerebakan dengan mengumpulkan seluruh bahan dan bukti untuk dianalisis. Hal ini sesuai dengan kewenangan KPI yaitu mengambil tindakan pasca tayang, bukan sebelum atau pra-tayang.

“Akhir pekan lalu, kami langsung mengumpulkan seluruh bahan dan bukti tayangan seluruh program acara di televisi yang menayangkan adegan penggerebekan tersebut untuk dianalisa apakah terbukti melakukan pelanggaran terhadap aturan. Selasa kemarin, kami langsung mengadakan rapat pleno dan memutuskan memberi sanksi untuk program-program yang dinilai melanggar aturan P3 dan SPS KPI,” jelas Andre, panggilan akrabnya.

Yuliandre menegaskan, pihaknya akan memberi sanksi lebih keras kepada stasiun televisi ini jika pelanggaran yang sama terulang. Menurutnya, para pembuat program harus dapat menilai program sebelum ditayangkan apakah memberi  nilai manfaat dan mendidik serta sesuai dengan norma kehidupan. “Kami juga menembuskan surat sanksi ini ke Presiden,” katanya.

Sementara itu, Komisioner sekaligus Koordinator bidang Isi Siaran KPI Pusat, Hardly Stefano mengatakan, sanksi teguran tertulis untuk empat stasiun televisi karena menayangkan penggerebekan yang dilakukan Vicky terhadap Angel Lelga yang dinilai hanya menyajikan muatan privasi secara detail, tanpa mengandung kemanfaatan apapun kepada publik.

“Sanksi ini selain ditujukan kepada empat stasiun televisi, juga merupakan pesan kepada seluruh lembaga penyiaran bahwa tayangan semacam itu tidak boleh ditampilkan,” tegas Hardly.

Menurut keterangan dalam surat sanksi KPI, keempat stasiun televisi menayangkan penggerebekan rumah Angel Lelga saat bersama dengan seorang pria di dalam kamar. Terdapat juga muatan saat Vicky memanjat pagar rumah, mendobrak pintu rumah dan kamar, hingga terjadi perseteruan antara keluarga Vicky dengan Angel Lelga. Semua adegan ditemukan pada 19 November 2018.

Menurut KPI, penayangan adegan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran atas ketentuan tentang kewajiban program siaran menghormati hak privasi, kewajiban program siaran memperhatikan dan melindungi kepentingan anak serta larangan program siaran menampilkan muatan yang mendorong remaja belajar tentang perilaku tidak pantas.

 

Dorong Pengembangan IoT Lokal, XL Axiata Dukung Penuh Ajang “Republic of IoT 2018”

MAJALAH ICT – Jakarta. Langkah PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) dalam mengembangkan layanan Internet of Things (IOT) terus berlanjut. Setelah membangun dan mengoperasikan laboratorium IoT “X-Camp” awal November 2018, salah satu perusahaan penyedia layanan telekomunikasi dan data digital terbesar di Indonesia ini mendukung penyelenggaraan ajang kompetisi IoT terbesar “Republic of IOT 2018” (RIoT) di Jakarta, akhir pekan lalu. Sebanyak 30 tim terpilih dari seluruh Indonesia menampilkan proyek IoT potensial asli Indonesia.

Chief Enterprise & SME Officer XL Axiata, Kiril Mankovski menyatakan, ”Selain turut memajukan industri IoT di Indonesia, dukungan kami atas RIoT 2018 ini merupakan bagian dari upaya dalam mengembangkan bisnis IoT. Kami melihat potensi besar yang dimiliki oleh para developer lokal Indonesia dalam mengembangkan IoT. Karena itu, kami berharap banyak melalui R-IoT 2018 kami akan bisa mendapatkan gambaran yang lebih pasti mengenai kemampuan dan potensi para developer Indonesia. Tentu juga akan sangat menyenangkan jika ada peluang bekerjasama dengan para developer lokal dan meraih sukses bersama di masa mendatang.”

Republic of IoT 2018 merupakan perhelatan Internet of Things terbesar di Indonesia. Ajang ini diselenggarakan oleh Makestro dan Infia Pariwara, berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, serta didukung penuh oleh XL Axiata melalui XL Business Solutions. RIoT 2018 berlangsung selama dua hari, 24 dan 25 November, 2018. Ajang yang merupakan wadah bagi para makers, komunitas, dan pemangku kepentingan IoT lokal ini juga mendapatkan dukungan dari BEKRAF, Nodeflux, Global Research Cloud, serta u-Blox, sebagai rekanan acara.

Pada RIoT 2018 ini peserta diminta untuk  membuat solusi berbasis IoT dari berbagai topik yaitu: agrikultur, logistik, energi dan utilitas, industrial IoT, keamanan, kesehatan, fintech, building automation, fleet management, dan transportasi. Solusi-solusi yang dihasilkan diharapkan dapat direalisasikan dan bernilai-guna untuk masyarakat dan industri untuk mendukung progam pemerintah Making Indonesia 4.0

Didalam perhelatan IoT terbesar di Indonesia ini, XL Axiata melalui XL business solutions pun menghadirkan beragam inovasi produk dan layanan yang diharapkan dapat mendukung perkembangan IoT di Indonesia, terutama dalam pengembangan Eco-system IoT di Indonesia. XL Axiata menghadirkan kesiapan infrastruktur NB-IoT; X-camp sebagai laboratorium developer IoT dalam berinovasi dan sekaligus sebagai wadah untuk dipertemukan dengan pihak investor maupun pihak bisnis lainnya; dan FlexIoT sebagai platform bagi para developer IoT dalam membangun inovasi-inovasi IoT-nya secara efektif dan efisien.

Karya dari 30 tim dinilai oleh tim penjurian yang selanjutnya memilih 3 tim untuk dinobatkan sebagai juara dan 1 tim favorit. Berdasarkan penilaian juri, pemenang pada RIoT 2018 masing-masing adalah:

Pictafish dari Malang, Ultrafarming dari Banda Aceh, dan Disteam dari Malang . Tim Favorit dimenangkan oleh Mahapati dari Bali. Hadiah untuk pemenang berupa uang tunai, pemenang juga berkesempatan mengembangkan karyanya lebih lanjut dan mendapat bimbingan serta inkubasi di X-Camp (Lab Inovasi IoT XL)

Tim pemenang masing-masing membuat karya berupa Water Measurement Kit yang  mengintegrasikan AI camera dan water sensors untuk menganalisa kualitas air; Kandang digital untuk monitoring dan controlling peternakan ayam; dan Early Warning System pendeteksi kebakaran hutan. Sementara itu, tim yang menjadi juara favorit membuat karya berupa Smart Water Monitoring System untuk Tambak Ikan Kerapu .

Selama berlangsungnya RIoT 2018 juga diselenggarakan sejumlah aktivitas, antara lain Breakout Class, yang terdiri dari Workshop; Hardware Hands-On; dan Un-Conference, yaitu panggung yang terbuka bagi seluruh pengunjung untuk bebas berbicara soal topik pilihannya. Juga ada makerspace yang merupakan miniature dari makerspace yang ada di X-Camp, pengunjung dapat mengenal IoT dan merasakan pengalaman secara hands-on merakit device IoT.

Tahun ini, sesi Keynote dibawakan oleh Semuel Abrijani Pangarepan, Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo; Kiril Mankovski, Chief Enterprise Officer XL Axiata,; dan Andri Yadi, CEO DycodeX. Selain itu, RIoT 2018 juga menampilkan pembicara-pembicara dari latar belakang beragam, meliputi pelaku industri, pemilik startup, pelaku hobi, serta komunitas. Mereka adalah Andri Yadi, CEO DycodeX; Joe Ooi, Business Development Manager u-blox; Teguh Prasetya, Founder Indonesia IoT Forum; Faris Rahman, Co-Founder & CTO Nodeflux; Maulidan Isbar, Co-Founder Kayuh BikeShare; Mahendra Ahdini, CEO Arsys Caturangga; Bullitt Zulfiqar, Bullit.tech; dan M. Ibnu Fadhil, Buitenzorg Makers Club.

Kini Ketersediaan Internet Sekolah di Indonesia Timur Kian Meningkat

MAJALAH ICT – Jakarta. Badan Aksebilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (BAKTI Kemenkominfo) hingga tahun 2018 telah menyediakan akses internet di 1622 sekolah di seluruh Indonesia. 

Dari 34 provinsi yang ada, sekolah di Indonesia bagian timur menjadi prioritas pemerintah untuk diberikan fasilitas akses internet terbanyak. Hal tersebut disampaikan Kepala Divisi Sumber Daya Administrasi dan Humas BAKTI Kemenkominfo Ari Soegeng Wahyuniarti, di ajang Kom Expo 2018 yang bertempat di Lapangan Anantakupa Kantor Kemenkominfo, di Jakarta.

Ari menyebutkan, sebanyak 160 sekolah di NTT, 147 sekolah di Maluku Utara, kemudian 142 sekolah di Papua dan 131 sekolah di Maluku, serta rata-rata di bawah 100 sekolah di provinsi lain kini telah dapat memanfaatkan akses internet.

Selain itu, Ari menuturkan, kategori lain penyediaan akses internet di daerah adalah layanan kesehatan, kantor pemerintahan, balai latihan kerja, tempat wisata, karantina pertanian serta layanan publik.

Ari menyampaikan, untuk keseluruhan kategori ketersediaan akses internet yang telah aktif sebanyak 2861 mulai 26 November di seluruh Indonesia. Fasilitas ini diharapkan, ucap Ari, dapat dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah dan ujian nasional berbasis kompetensi (UNBK).

Ari mengatakan, pembangunan infrastruktur akses internet di wilayah Indonesia timur memang diprioritaskan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal.

“Beberapa daerah di Indonesia Timur masih minim akses telekomunikasi dan informasi. Oleh karena itu BAKTI ditugaskan untuk membangun akses internet di daerah 3T (Tertinggi, Terdepan dan Terluar), lokasi prioritas BNPP dan juga daerah yang belum layak secara ekonomi,” ujar Ari

Ari menuturkan, BAKTI Kemenkominfo ingin ketersediaan akses internet dapat meningkatkan sumber daya siswa dan guru guna kreativitas, wirausaha dan kebutuhan lain demi kemajuan sekolah. 

Selain itu, BAKTI Kemenkominfo akan terus mendorong pemerintah daerah agar dapat meningkatkan pengetahuan masyarakatnya mengenai perekonomian, pariwisata dan wirausaha melalui pemanfaatan digital. 

Guna diketahui, penyediaan akses internet yang merata di seluruh Indonesia, terutama di daerah 3T, dilakukan Kemenkominfo dengan membangun infrastruktur Palapa Ring.

Palapa Ring merupakan proyek telekomunikasi pembangunan serat optik di seluruh Indonesia sepanjang 36.000 kilometer. Palapa Ring terdiri dari tujuh lingkar kecil serat optik (untuk wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Papua, Sulawesi, dan Maluku) serta satu backhaul untuk menghubungkan semuanya.

Indonesia Siap Jadi Negara Pelaku Ekonomi Digital Terbesar

MAJALAH ICT – Jakarta. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan, hingga kini instansinya masih gencar melakukan sosialisasi serta pengenalan mengenai masa depan ekonomi digital kepada masyarakat.

Upaya itu, ucap Menteri Rudiantara, guna memajukan ekonomi digital di Indonesia dan mempersiapkan masyarakat yang mampu memanfaatkaannya.

Melalui program tersebut, diharapkan masyarakat dapat mengawal serta memperkuat ekonomi digital di Tanah Air sebab potensi pasar yang dimiliki Indonesia dan akan mampu meningkatkan perekonomian nasional.

Menteri Rudiantara menjelaskan, tujuan memajukan ekonomi digital di Indonesia turut menyasar aktivitas pelaku bisnis usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

“Potensi industri ekonomi digital kita harapkan untuk terus dikembangkan. UMKM juga harus didukung agar kekuatan ekonomi Indonesia tahun 2020 semakin mendunia, terutama di Asia Tenggara,” ujar Menteri Rudiantara , di kantor PSI, di Jakarta.

Terkait dengan usaha memajukan ekonomi digital, Menteri Rudiantara mengemukakan, hal itu telah berdasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik atau dikenal roadmap e-commerce.

“Roadmap e-commerce menjadi bagian dari paket kebijakan ekonomi yang mencakup program konsumen, perpajakan, keamanan siber, infrastruktur komunikasi serta pendidikan dan sumber daya manusia,” ucap Menteri Rudiantara.

Dengan telah adanya regulasi maupun sosialisasi kepada masyarakat, Menteri Rudiantara berharap, target Indonesia menjadi negara yang memafaatkan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara dengan capaian valuasi transaksi USD 130 juta pada tahun 2020 dapat terealisasi.

“Pemerintah telah melakukan langkah menumbuhkan sekitar 1000 teknopreneur pada tahun 2020. Jadi fokus pemerintah saat ini adalah bagaimana melakukan akselerasi,” ujar Menteri Rudiantara.

Sebagai informasi, sejak dua tahun lalu Kemenkominfo telah menggagas Gerakan Nasional 1000 Startup Digital. Selain itu, Kemenkominfo tahun ini juga menggandeng lima perguruan tinggi negeri terkemuka guna melakukan program beasiswa Digital Talent.

Indonesia juga tercatat kini mempunyai  empat perusahaan ekonomi digital yang telah bergelar unicorn yaitu Go-Jek, Tokopedia, Traveloka dan Bukalapak. Unicorn adalah gelar yang diberikan kepada perusahaan start up dengan nilai valuasi telah di atas USD 1 miliar.

Mekanisme Anggaran Hibah Bagi KPID Perlu Diperjelas

MAJALAH ICT – Jakarta. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Yuliandre Darwis, saat Rapat Pimpinan (Rapim) KPI 2018 di Hotel Grand Mercure, berharap Rapim menghasilkan rekomendasi yang dapat memecahkan semua masalah penyiaran di tanah air terutama kelembagaan dan anggaran untuk KPID. Seluruh perwakilan KPID langsung mengungkapkan kesulitan mereka dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan, pengawasan penyiaran dan perizinan penyiaran akibat aturan turunan dari UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Akibat aturan itu, hampir sebagian besar kesekretariatan KPID di setiap provinsi bubar jalan. Hanya sedikit KPID ditopang sebuah kesekretariatan yang mapan.

Meskipun kemudian KPID dibantu dana hibah Pemerintah Daerah, hal itu dinilai belum cukup membantu dan justru menimbulkan kekhawatiran baru karena pertanggungjawabannya yang resisten. “Soal anggaran hibah ini menjadi sangat dilematis. Ada KPID yang mendapatkan hibah cukup besar tapi justru sulit menggunakannya,” kata Komisioner KPI Pusat, Ubaidillah.

Ketua KPID Riau, Falzan Surahman mengatakan, persoalan anggaran hibah membuat pihaknya sulit menjalankan fungsi dan tugas khususnya pengawasan isi siaran. Padahal, jumlah lembaga penyiaran yang mesti diawasi di Riau tidak sedikit dengan cakupan wilayah yang luas. Apalagi Provinsi Riau berbatasan langsung dengan Malaysia yang siarannya mendominasi wilayah di sekitar Bengkalis.

Menurutnya, guna menyelesaikan masalah ini harus dibuat langkah tegas. Salah satunya dengan merevisi UU No.23 tahun 2014. UU Pemerintah Daerah itu harus sejalan UU Penyiaran tahun 2002 yang sampai sekarang masih berlaku. “Di dalam UU Penyiaran, anggaran KPID ditopang langsung oleh APBD dengan bantuan sebuah kesekretariatan,” kata Falzan.

Selain itu, lanjut Falzan, penggunanan dana hibah harus di tuangkan dalam PKPI (Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia) agar ada penyeragamaan di seluruh daerah. Terkait hal ini, PKPI atau peraturan kelembagaan KPI harus mengalami perubahan.

Permintaan agar UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta aturan turunannya dan PKPI di revisi menjadi pembicaraan yang santer dalam Rapim KPI di hari pertama. Hampir semua Ketua KPID yang hadir dalam Rapim tersebut meminta adanya perubahan aturan yang menyebabkan kelembagaan KPID mengalami mati suri. Mereka bahkan meminta ada pertemuan khusus dengan Komisi I DPR RI untuk membahas hal ini.

KPID juga mendorong RUU Penyiaran agar segera ditetapkan. Berlarut-larutnya pengesahan amandeman UU ini menjadi salah satu penyebab kelembagaan KPID tidak berfungsi optimal. “Harus ada percepatan amandemen UU Penyiaran,” kata Falzan.

 

Newsroom Media Penyiaran Tak Boleh Jadi Mesin Politik

MAJALAH ICT – Jakarta. Gugus tugas pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye Pemilu 2019 berharap seluruh redaksi atau newsroom di lembaga penyiaran, netral dan independen. Jika ada jurnalis atau tim redaksi yang ikut bergabung dalam kegiatan perpolitikan, individu tersebut diminta mengundurkan diri sebagai wartawan.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arif Budiman menegaskan, orang-orang yang profesinya dapat mempengaruhi publik seperti wartawan harus mundur dari profesinya ketika terlibat dalam partai politik. Ini untuk menghindari adanya bias dan konflik kepentingan.

“Ini juga berlaku pada pegawai aparatur sipil negara yang bertugas sebagai pelayan publik yang ingin maju dalam Pemilu 2019. Hal serupa juga berlaku pada anggota TNI, mereka harus mengundurkan diri dari keanggotaan agar tidak ada konflik kepentingan publik,” jelas Arif Budiman pada Seminar Utama Rapat Pimpinan (Rapim) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2018 di Grand Mercure.

Pendapat senada juga disampaikan Ketua Dewan Pers, Yosef Adi Prasetyo. Menurut dia, seorang jurnalis ketika sudah masuk ke partai politik sudah tidak memiliki legitimasi sebagai wartawan. Hal ini untuk menjaga independensi dan netralitas media tersebut serta selaras dengan Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

“Media punya hak untuk mengembangkan informasinya. Karena itu, kami meminta seluruh news room tidak menjadi mesin politik dan tim sukses,” tegas Stanley, panggilan akrabnya.

Sementara itu, Komisioner KPI Pusat, Hardly Stefano, menjelaskan tugas tim gugus yang terdiri dari KPU, KPI, Bawaslu dan Dewan Pers memiliki cakupan pengawasan terhadap pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye Pemilu 2019. Menurutnya, kerja gugus tidak hanya mengawasi satu bagian seperti iklan kampanye.

Menurut Hardly, tim ini juga berupaya memberikan edukasi atau pendidikan politik pada masyarakat. Upaya ini tidak hanya untuk mencerdaskan publik, tapi akan mendorong tingkat keikutsertaan atau partisipasi publik pada Pemilu 2019 mendatang.

“Kita juga harus komitmen bersama seluruh elemen termasuk media massa untuk memberi ruang tenang kepada masyarakat saat masuk masa tenang tersebut,” kata Hardly yang diamini Ketua Bawaslu RI, Abhan.

 

Sidang Gugatan Terhadap Facebook Kembali Ditunda Hingga 6 Maret 2019

MAJALAH ICT – Jakarta. Sidang lanjutan gugatan masyarakat Indonesia atas kebocoran data pengguna pada platform Facebook kembali harus ditunda hingga 6 Maret 2019. Hal itu karena Faecbook Indonesia tidak hadir dalam persidangan, begitu juga dengan Cambridge Analytica yang juga mangkir. Sementara kuasa hukum Facebook yang bermarkas di Amerika Serikat hadir, namun surat kuasa yang disampaikan belum mendapat pengesahan dari Kedutaan Besar RI di Amerika Serikat.

“Sidang akan kita tunda hingga 6 Maret,” kata Ketua Majelis Halim Martin Ponto. Martin menyampaikan agar Facebook Indonesia yang panggilannya disampaikan PN Jaksel namun kantornya kosong dan tidak ada orang, agar diumumkan panggilannya lewat media cetak. “Sebanyak tiga kali, sehingga sebulan sekali hingga sidang tiga bulan mendatang,” katanya.

Sementara itu, Cambridge Analytica kembali akan dipanggil oleh PN Jakarta Selatan melalui Kementerian Luar Negeri.

Seentara itu, disampaikan Heru Sutadi dari Indonesia ICT Institute, ada tiga tergugat dalam kasus bocornya data pengguna Facebook Indonesia, yang mencapai 1 juta lebih. Tergugat itu, katanya, adalah Facebook, Facebook Indonesia dan Cambridge Analytica. “Mengacu pada apa yang disampaikan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakartsa Selatan, sidang ditunda hingga 6 Maret 2019,” katanya.

Sementara itu, Direktur LPPMII Kamilov Sagala, pihaknya berharap masyarakat mendukung dan mengawasi jalannya persidangan. Untuk memberikan dukungan, bisa melalui link di laman www.idicti.com/wp. “Masyarakat pengguna Facebook kita harapkan dapat memberikan dukungan pada 6 Maret tahun depan,” ujarnya. Kamilov menyampaikan banyak korban yang datanya bocor dari pengguna Facebook Indonesia yang berjumlah 130 jutaan.

Sebagaimana diketahui, kebocoran data pengguna Facebook dari Indonesia masih belum selesai. Hal ini setelah masyarakat Indonesia mengajukan gugatan kepada Facebook soal kebocoran data tersebut. Facebook pusat yang beralamatkan di Menlo Park , Silicon Valley, Amerika Serikat sebagai Tergugat 1. Facebook Indonesia yang beralamatkan di Gedung Capital Place, Jakarta disebut Tergugat II dan Cambridge Analytica yang beralamatkan di New Oxford, London, Inggris sebagai Tergugat III.

Adapun lembaga yang menggugat adalah Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi Indonesia (LPPMII) dan Indonesia ICT Institute.  Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengungkapkan gugatan ini mewakili masyarakat Indonesia yang turut terdampak dari kasus penyalahggunaan data pengguna Facebook oleh pihak ketiga, yaitu Cambridge Analytica. “Ini merupakan class action bukan dari lembaganya saja, tapi masyarakat Indonesia,” katanya.

 

 

Tampilan Google Pixel 3 Bocor di Internet

MAJALAH ICT – Jakarta. Rumor dan bocoran terbaru menunjukkan bahwa Google bekerja pada model “Lite” yang lebih terjangkau untuk Pixel 3. Sekarang satu set gambar langsung telah bocor secara online, menunjukkan Pixel 3 “Lite” bersama berbagai perangkat yang berbeda.

Gambar-gambar dari prototipe Google Pixel 3 “Lite” diterbitkan secara online oleh situs web Rusia Wysla. Situs ini mengklaim bahwa perangkat tersebut saat ini diberi nama sandi “Sargo” dan telah dideskripsikan sebagai “versi yang disederhanakan” dari Pixel 3 dan Pixel 3 XL. Perangkat difoto bersama handset lain seperti iPhone X, iPhone XS Max, Pixel 3 XL, dan Google Pixel generasi 5 inci pertama.

Pixel 3 Lite tampaknya lebih kecil daripada Pixel 3 XL, yang dilengkapi dengan layar 6,4 inci. Wysla juga memposting gambar Pixel 3 “Sargo” di samping Pixel 3 biasa, dan sepertinya kedua perangkat ini sangat mirip dalam ukuran. Perangkat ini juga dibandingkan dengan iPhone XR, dan yang pertama juga tampaknya sama besar dengan yang terakhir.

Tidak ada cara untuk mengonfirmasi jika gambar yang bocor menunjukkan prototipe yang sah dari Pixel 3 Lite. The Verge menunjukkan bahwa perangkat tersebut membawa logo “C” yang mencurigakan di punggungnya daripada logo “G” khas Google. Namun, mungkin ini adalah cara bagi Google untuk menutupi identitas ponsel.

Jadi, bagaimana handset “Sargo” ini membedakan dirinya dari Pixel 3 dan Pixel 3 XL biasa? Perangkat yang akan datang tidak memiliki kedudukan di tampilannya seperti model XL. The Pixel 3 Lite juga dikatakan terutama terbuat dari bahan plastik, yang mungkin mengapa perangkat akan jauh lebih murah bila dibandingkan dengan Pixel biasa 3. Adapun spesifikasi internal, Pixel 3 Lite diyakini didukung oleh Prosesor Qualcomm Snapdragon 670. Pixel 3 dan Pixel 3 XL keduanya didukung oleh Snapdragon 845 unggulan.

The Pixel 3 Lite juga diyakini membawa 4GB RAM dengan opsi penyimpanan dasar hanya 32GB. Seperti model unggulan, Pixel 3 Lite tidak akan memiliki slot kartu microSD untuk penyimpanan yang dapat diperluas. Yang paling penting, bagaimanapun, Pixel 3 Lite diduga memiliki kamera yang sama yang ditemukan pada Pixel 3 reguler dan Pixel 3 XL. Teknologi fotografi komputasional Google telah membuktikan kemampuannya dalam menghasilkan gambar yang menakjubkan. Ini berarti Pixel 3 Lite bisa menjadi smartphone Android dengan kamera terbaik di kelasnya.

Google belum membuat pengumuman resmi tentang Pixel 3 Lite. Saat ini sedang berspekulasi bahwa perangkat mungkin mendapatkan peluncuran resmi pada tahun depan, mungkin selama CES 2019 pada bulan Januari.

 

Revisi UU Penyiaran Perlu Segera Ditetapkan atau Dibuat Perpu

MAJALAH ICT – Jakarta. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Jenderal (Purn) Wiranto saat Rapat Pimpinan (Rapim) KPI 2018 di Grand Mercure, Jakarta Pusat, menyinggung soal berlarut-larutnya revisi UU Penyiaran No.32 tahun 2002. Menurutnya, penetapan UU Penyiaran baru harus segera dilakukan karena dunia mengalami perubahan sangat cepat.

“Ketika masyarakat dan lingkungan berubah, Undang-undang harus direvisi karena ada perubahan tersebut. Kalau tidak pakai Perpu saja. Tak kala kita sudah beralih ke digital, siaran konvensional sudah ditinggalkan. KPI masih ngurus yang lama, yang baru tidak tertangani. Ini kan sedih. Kita khawatirnya hal itu menjadi lahan yang subur untuk berbuat kejahatan untuk merusak bangsa karena tidak ada aturan yang mengatur,” tegas Wiranto.

Sementara itu, Ketua KPI Pusat, Yuliandre Darwis, mengatakan, adanya tumpang tindih antara UU Penyiaran dan UU Pemerintah Daerah membuat kesulitan KPID di daerah. Menurutnya, persoalan ini harus segera dicarikan solusinya dengan perubahan UU Penyiaran yang baru. “Saat ini kami sedang disorot soal pengawasan penyiaran kampanye Pemilu 2019. Kita sadar lembaga ini banyak celah untuk jadi lemah. Tapi bersama dengan gugus tugas hal ini dapat kami laksanakan dengan baik,” katanya.

Berkaitan dengan tugas KPI menghadapi even Pemilu 2019, Anggota Komisi I DPR RI, Andreas Hugo Paraera menyatakan, KPI harus menjadi penyeimbang terutama soal keberimbangan, netralitas dan keadilan media penyiaran.

“Bersama dengan KPU, Bawaslu dan Dewan Pers, kita berharap mereka mewakili kepentingan publik untuk jaga netralitas dan independensi tersebut. Kita ini jadi pemain, mereka yang jaga netralitas. Ini ujian kita untuk menjaga keseimbangan. Cek and balancing, untuk menjaga aturan yang kita buat. Kita serahkan kepada KPI untuk mewujudkan Pemilu yang damai dan aman jadi kenyataan,” kata Andreas.

Menurut Andreas, adanya gugus tugas antara KPI, KPU, Bawaslu dan Dewan Pers sangat tepat untuk bersama sama mengawasi penyiaran Pemilu 2019. Pekerjaan tersebut harus dilakukan bersama-sama, tidak bisa sendiri. “Kita harus jaga aturan main dan konsisten agar Pemilu yang akan berlangsung nanti berjalan dengan damai dan adil dapat tercapai,” paparnya.