Sunday 30 June 2019

Samsung Galaxy Note 10 Hanya akan Miliki Satu Kamera Selfie

MAJALAH ICT – Jakarta. Beredar bocoran online dari Samsung Galaxy Note 10+. Disebut-sebut, ponsel cerdas ini hanya akan memiliki satu kamera selfie.

Penggemar Samsung memang masih menunggu pengumuman resmi dari barisan Galaxy Note 10 yang sangat dinanti dan senang mengetahui bahwa gambar versi “Plus” telah bocor secara online, menunjukkan bagaimana perangkat kelas atas akan terlihat seperti apa dan apa yang akan ditampilkannya. .

Seorang pengguna YouTuber dan Twitter bernama TechTalkTV merilis sebuah video yang menunjukkan foto-foto apa yang diklaim oleh YouTuber sebagai “Galaxy Note 10+.” YouTuber mengakui bahwa ini adalah pertama kalinya ia dapat “membocorkan” informasi semacam ini, dan mengatakan bahwa gambar berasal dari salah satu pelanggannya.

Samsung memilih untuk tetap menggunakan skema penamaannya sendiri dan menyebut perangkat kelas atas model “Plus” daripada model “Pro” seperti yang dikabarkan sebelumnya. Ini terbukti di layar boot smartphone yang mengatakan “Samsung Galaxy Note 10+” diikuti oleh deskripsi yang mengatakan “Diamankan oleh Knox” dan “Didukung oleh Android.”

Smartphone ini memiliki faktor bentuk yang mengingatkan kita pada telepon Sony Xperia Z karena bentuknya persegi panjang dan tinggi. Bezel di sebelah kiri dan kanan sangat tipis, dan dagunya tampak mirip dengan yang ditemukan pada model Galaxy S10.

Gambar-gambar itu juga memperlihatkan satu fitur menarik: lubang pelubang yang terletak di tengah atas layar. CNet mencatat bahwa punch-hole tampaknya lebih kecil daripada pil berbentuk yang ditemukan di Galaxy S10, dan kemungkinan memiliki ruang untuk hanya satu kamera menghadap ke depan. Namun, gambar tidak mengungkapkan kemampuan kamera, jadi sebaiknya tunggu detail lebih lanjut saat datang.

Di bagian belakang, Galaxy Note 10+ yang diduga memiliki fitur triple camera sejajar secara vertikal dan terletak di sisi kiri atas punggung ponsel. Sekali lagi, gambar tidak memberikan detail apa pun tentang jenis lensa ini.

Gambar tidak mengungkapkan banyak detail selain dari ini. Gambar tidak mengungkapkan bagian atas, bawah dan samping ponsel, dan dengan demikian tidak dapat mengkonfirmasi apakah jack headphone 3.5mm masih ada atau tidak.

Samsung diperkirakan akan merilis jajaran Galaxy Note 10 pada bulan Agustus. Nantikan pembaruan lainnya saat kedatangan ponsel ini.

 

Loading...



Pekerja Penting Siap Hadapi Tantangan Era Revolusi Industri 4.0

MAJALAH ICT – Jakarta. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Yuliandre Darwis, menerima kunjungan Serikat Pekerja Indonesia (SPI) di Kantor KPI Pusat. Dalam kesempatan ini, Ketua KPI menyampaikan pentingnya pesiapan para pekerja menghadapi tantangan di era revolusi industri 4.0.

“Kita harus siap menghadapi era ke depan ini karena persaingannya akan semakin ketat  meskipun di satu sisi revolusi ini mempermudah kita. Jika kita tidak mengikuti perubahan maka kita akan terpinggirkan, inilah konsekuensinya. Karena itu, pekerja harus ikut perubahan yang ada,” kata Andre, panggilan akrabnya.

Menurutnya, hampir semua aspek kehidupan terjadi perubahan semisal transportasi, belanja, dan bidang lainnya seperti adanya televisi streamin. “Televisi streaming bukan masuk ranah kami tidak ada aturan yang mengikat. Padahal TV ada aturan yang lebih ketat,” tambah Andre.

Dalam kesempatan itu, salah satu peserta menanyakan alasan media mainstream yang hanya meliput isu tertentu. “isu yang semisal pekerja illegal yang ada di Arab yang jumlah banyak tidak diliput. Kami hanya melihat di internet dan media sosial apakah hal itu tidak bisa atur oleh KPI,” kata Saleh, penanya tersebut.

Yuliandre mengatakan, pihaknya akan berupaya dengan kekuatan yang dimiliki tanpa harus melanggar Undang-undang yang ada yakni UU Penyiaran.

 

Loading...



Investasi 5G di Asia Pasifik Capai 370 Miliar Dolar, Korea Selatan Jadi Negara Pertama Adopsi 5G

MAJALAH ICT – Jakarta. Dalam laporan GSMA terbaru untuk wilayah Asia Pasifik disebutkan bahwa operator seluler di Asia berencana untuk berinvestasi $ 370 miliar membangun jaringan 5G pada periode hingga 2025. Dan Korea Selatan adalah yang pertama di dunia yang menyiarkan langsung jaringan 5G tahun ini dan, pada tahun 2025, diperkirakan bahwa 24 pasar Asia Pasifik akan meluncurkan layanan 5G.

Cina saat ini sedang menguji 5G di semua kota besar dan provinsi, termasuk Shanghai, menjelang peluncuran komersial pada tahun 2020. Diperkirakan 28 persen koneksi seluler negara itu akan berjalan pada jaringan 5G pada tahun 2025, terhitung sekitar sepertiga dari global Basis koneksi 5G.

Namun, negara, sendirian, diperkirakan akan menginvestasikan $ 184 miliar pada teknologi 5G pada tahun 2025. Juga diperkirakan 5G akan menyumbang hampir $ 900 miliar untuk ekonomi kawasan selama 15 tahun ke depan.

Meskipun gebrakan besar pada 5G, 4G akan mencakup lebih dari dua pertiga koneksi regional pada tahun 2025. 4G menjadi teknologi seluler paling dominan di Asia pada tahun 2018, mencapai 52 persen koneksi, dan “masih memiliki banyak ruang kepala untuk pertumbuhan. ”

Tetapi tingkat pertumbuhan pelanggan seluler di kawasan ini melambat, karena banyak pasar mendekati kejenuhan. Pada akhir 2018 misalnya, ada 2,8 miliar pelanggan seluler unik di Asia, setara dengan 67 persen dari populasi kawasan itu. Jumlah pelanggan diperkirakan akan meningkat menjadi 3,1 miliar pada tahun 2025, setara dengan 72 persen dari populasi.

Terutama, pelanggan yang baru ditambahkan selama periode ini akan datang dari enam negara: India, Cina, Pakistan, Indonesia, Bangladesh dan Filipina. Selain itu, lebih dari empat dalam lima koneksi seluler di Asia akan menjadi smartphone pada 2025, naik dari 61 persen pada 2018.

 

Loading...



Carsome Utamakan Transparansi Harga untuk Memenangi Pasar Mobil Bekas

MAJALAH ICT – Jakarta. Bagi sebagian orang, pengalaman paling traumatis saat menjual mobil secara tradisional ke dealer, perantara, orang asing atau teman sekalipun adalah ketidakberdayaan menentukan harga paling tepat bagi mobil kesayangan saat akan dijual kembali. Banyak faktor tersembunyi dalam penentuan harga oleh dealer, yang seringkali memberikan ketidakjelasan mengenai berapa nilai sesungguhnya mobil yang telah kita gunakan dan rawat dengan baik. Apalagi ketika harga ditawar secara ‘sadis’ dengan berbagai alasan yang berbeda-beda dari satu calon dan lainnya. Pada akhirnya juga masih timbul pertanyaan, sudah tepatkah harga jual yang didapat oleh mobil kesayangan kita?

Pain point inilah yang berusaha diredakan oleh Carsome, sebuah startup C2B (Consumer to Business) jual mobil bekas dengan pertumbuhan tertinggi di Asia Tenggara. Carsome memberikan layanan dengan prinsip transparansi sebagai diferensiasi utama di pasar mobil bekas.

Country Manager Carsome Indonesia, Andreas Djingga menegaskan komitmen perusahaannya untuk berpegang pada prinsip transparansi dalam menghadirkan layanan yang memberikan rasa nyaman bagi konsumen. ”Carsome membangun Sistem Penawaran Transparan, yang menghubungkan pemilik mobil dengan ribuan dealer terverifikasi. Melalui sistem ini, para dealer akan memberikan penawaran harga secara terbuka, dan pemilik mobil dapat memonitor penawaran tersebut secara real time melalui gadget. Hal ini membuat mobil anda siap diperebutkan ribuan dealer terverifikasi secara terbuka dan pada akhirnya mendapat harga jual terbaik di pasar,” papar Andreas Djingga.

Sistem penawaran transparan yang Carsome tawarkan ini adalah bentuk transaksi yang fair bagi konsumen. Penjual mobil mendapat akses ke ribuan dealer terverifikasi dan dapat melihat langsung berapa penawaran harga dari dealer tanpa harga perantara. Sistem ini secara khusus memberikan kenyamanan dan membangun kepercayaan karena pemilik mobil tahu dengan pasti harga jual terbaik di pasar untuk mobil mereka.

“Kalau tradisional harga sering beda karena inspeksi yang tidak sama standarnya, kemudian ada biaya makelar yang harus masuk hitungan. Proses ini kami fasilitasi dengan layanan seterbuka mungkin. Di Carsome, sebelum masuk ke sistem penawaran transparan, akan juga ada inspeksi yang dilakukan secara profesional oleh Tim Inspektor Carsome yang memberikan penilaian jujur kepada pemilik mobil,” jelas Andreas Djingga.

Startup ini juga menghadirkan konsep one-stop platform bagi keseluruhan proses transaksi mobil bekas. Mulai dari pendaftaran data mobil di www.carsome.id, inspeksi dan penilaian mobil secara profesional, penawaran transparan dari para dealer yang bisa dipantau secara real time melalui gadget kita, hingga transaksi yang didampingi oleh tim Carsome sehingga dijamin jelas dan aman. Setelah itu Carsome juga menjamin transfer kepemilikan secara legal dan proses pembayaran secara langsung. Kemudahan ini membuat pemilik mobil dapat menjual mobil kesayangan dengan cepat dan tanpa ribet. Keseluruhan layanan tersebut juga dihadirkan bagi penjual mobil tanpa biaya sepeserpun. Inilah bedanya Carsome dengan startup jual mobil bekas lainnya.

Sejak mulai beroperasi di Jabodetabek pada tahun 2016, Carsome mendapat respon positif yang masif dari pasar mobil bekas. Mulai dari tahun 2018 sampai 2019 Carsome telah membukukan lebih dari 6.000 penawaran harga setiap bulan, dengan pertumbuhan leads sepanjang tahun sebesar 348%. Pada semester pertama 2019 ini, Carsome juga mulai melebarkan sayap operasi di kota-kota besar lainnya, dimulai dari Surabaya yang telah beroperasi secara penuh.

Model bisnis Carsome tidak hanya memberikan solusi mengenai layanan yang mudah dan cepat, tapi juga memberikan transparansi penuh sebagai modal saling adanya kepercayaan di antara konsumen dan perusahaan. “Selain itu, kami percaya konsistensi layanan maksimal dari kami membuat kami mendapat respon positif sejauh ini. Dan kami optimis kedepannya kami dapat membantu lebih banyak pemilik mobil yang ingin menjual mobilnya secara mudah, cepat dan transparan,” tutup Andreas Djingga.

 

Loading...



Friday 28 June 2019

Kembali Gelar Sekolah P3SPS, KPI Ingin Kembangkan Program Siaran Ramah Anak

MAJALAH ICT – Jakarta. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyelenggarakan Sekolah P3SPS bagi kalangan media dan masyarakagt umum di Bogor, Jawa Barat, 25-26 Juni 2019. Sekolah ini diharapkan mampu membekali kalangan media khusus di media penyiaran kemampuan menghasilkan siaran yang ramah anak.

“Peran media sangatlah penting untuk mempengaruhi perkembangan tumbuh kembang anak, oleh karenanya dengan adanya kerjasama KPI dan KPPPA dapat menjadi bekal kepada para pelaku industri penyiaran untuk dapat mengahasilkan program-program siaran yang ramah anak,” kata Asisten Deputi Partisipasi Media KemenPPPA, Fatahillah.

Diakui Fatahillah, saat ini sangat jarang televisi membuat program khusus anak. Malahan, dalam pemberitaan yang kontennya melibatkan anak-anak baik sebagai pelaku maupun korban kejahatan tidak diblur wajahnya. “Bahkan, ketika ada bencana reporter cenderung mengeksploitasi anak-anak untuk diwawancarai terkait perasaan saat terkena bencana dan menjadi korban kejahatan,” tambahnya.

Seharusnya, kata Fatahillah, media harus memperhatikan hal itu karena anak-anak wajib mendapatkan perlindungan baik dari psikologisnya maupun fisiknya. Pasalnya, anak-anak sosok yang paling rentan terhadap traumatik.

Hal yang sama disampaikan Komisioner KPI Pusat, Nuning Rodiyah. Perlindungan terhadap anak, kata Nuning, merupakan perhatian utama lembaganya. Karenanya, di berharap seluruh konten diharapkan sangat ramah dan berperspektif terhadap anak dan remaja. “Ketika bicara penyiaran terhadap anak artinya penyiaran anak itu penyiaran ataupun program siaran oleh anak yang pengisi acaranya adalah anak-anak,” katanya.

Meskipun demikian yang paling utama adalah pengaturan regulasinya. Menurut Nuning, anak tidak bisa diperkerjakan lebih dari jam anak. “Oleh karenanya, ketika kami temukan ada program televisi yang melibatkan anak-anak di luar jamnya, akan mendapatkan sanksi dari KPI,” katanya.

Nuning meminta lembaga penyiaran menghormati hak anak-anak yakni hak untuk istirahat, hak anak untuk bermain. Kemudian, penyiaran untuk anak yang aman untuk saat ini adalah program siaran yang ramah anak dan punya perspektif anak. “Bisa jadi sekarang ini ada program yang disinyalir diasumsikan ramah anak tapi banyak sekali kartun-kartun yang penuh dengan muatan kekerasan, seksualitas,” jelasnya saat membuka Sekolah P3SPS tersebut.

Sekolah yang berlangsung dua hari ini diikuti puluhan perwakilan dari media penyiaran, mahasiswa dan masyarakat umum. Sebagai peserta terbaik pada Sekolah P3SPS Angkatan XXXIX, Ahmad Alhafiz dari MNC TV.

 

Loading...



Di KTT G-20, Presiden Usulkan Perlunya IDEA Hub untuk Kurangi Kesenjangan Digital

MAJALAH ICT – Jakarta. Presiden Joko Widodo menyampaikan usulan perlunya ada Digital Media Accelerator Hub atau disingkat IDEA Hub, yaitu satu platform untuk kurasi dan juga pengelolaan dari berbagi pengalaman mengenai model model bisnis digital dari para unicorn anggota G20.

Usulan tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat berpidato pada sesi kedua Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Group 20 (G-20) yang membahas masalah innovation of digital economy, di Osaka, Jepang

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi yang mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan itu kepada wartawan mengatakan, IDEA Hub itu terdiri dari 3 area yaitu sharing economies, workforce digitalization, dan financial inclusion.

“Kenapa yang dipilih adalah tiga hal ini karena tiga bidang ini diharapkan akan dapat mengurangi ketimpangan sehingga bagian kedua dari statement Presiden adalah inclusive general economy, dalam artian bahwa kita tempatkan di sini tetapi jangan melupakan inclusiveness,” terang Menlu mengutip pernyataan Presiden kepada wartawan di Hotel New Otani, Osaka, Jepang, Jumat (28/6/2019) siang.

Sekarang, lanjut Menlu, pada akhirnya lompatan teknologi tetap harus dapat tetap dirasakan manfaatnya bagi setiap orang. “Jadi, Pidato Presiden tadi ditutup dengan harapan, “No One Left Behind,” sambung Menlu.

Data ‘Free Flow’

Sebelumnya, Nah, Presiden menyampaikan mengenai masalah data free flow.  Presiden menyampaikan tentunya flexion ini.

Flexion Jepang ini didukung namun dengan demikian Presiden menyampaikan perlu adanya norma dan aturan hukum internasional yang harus disepakati bersama kemudian ditentukan kapan tanggal atau kapan tenggat untuk melaksanakannya,” kata Menlu.

Presiden mengkhawatirkan apabila norma dan hukum internasional ini belum kuat untuk mengatur data free flow maka khawatir akan dipergunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

 

Loading...



OYO Hotels Umumkan Kerjasama dengan Meituan, Raksasa E-Commerce asal Cina

MAJALAH ICT – Jakarta. OYO Hotels & Homes, jaringan penyewaan dan waralaba hotel, rumah, dan tempat tinggal terbesar ke-6 di dunia dengan pertumbuhan tercepat, hari ini mengumumkan kerjasama strategis selama setahun dengan Meituan, yang merupakan platform e-commerce terdepan dalam bidang pelayanan di Cina. Pada fase pertama kerjasama ini, OYO Jiudian (Hotel), yang juga baru saja menjadi hotel tunggal terbesar (single brand) dan grup hotel terbesar kedua di Cina, akan mendaftarkan 8.000 kamar terstandarisasi ke platform hotel Meituan. Hal ini akan membantu OYO menaikkan traffic konsumen, operasional data, dan promosi brand.

OYO Jiudian berkomitmen untuk menghadirkan tempat tinggal berkualitas menggunakan model bisnis menyeluruh untuk membantu OYO mencapai target baik dari skala dan efisiensi, dimulai dengan akuisisi suplai, renovasi, hospitality, operasional, teknologi dan distribusi lintas kanal, baik di kanal online maupun offline. Meituan Hotels, sebagai platform pelayanan akomodasi yang komprehensif, menawarkan ragam pilihan akomodasi hotel mulai dari hotel kelas atas hingga hotel berskala kecil. Misi mereka adalah – “We help people eat better, live better’’ (Kami membantu orang agar makan lebih baik, dan hidup lebih baik”).

Kerjasama ini menggabungkan keahlian OYO Jiudian dalam mulai dari transformasi hotel yang inovatif, pengembangan bisnis, operasional dan manajemen, dengan keunggulan Meituan di platform, ekosistem terbuka, basis pengguna, traffic, serta inovasi teknologi. Seluruh hal ini akan mempermudah akses masyarakat terhadap akomodasi OYO yang terstandarisasi, terpercaya, dengan harga kompetitif di seluruh daratan Cina melalui basis pengguna Meituan yang luas.

Mengomentari tentang kerjasama ini, Sam Shih, COO OYO China mengatakan, “OYO Jiudian memenuhi keinginan jutaan wisatawan dengan mentransformasi industri hospitality dan memastikan tersedianya pengalaman menginap yang mengesankan tidak hanya untuk kalangan atas, melainkan untuk semua kalangan. Kami secara aktif mendukung fokus Cina dalam merubah sektor suplai dan selalu terbuka untuk kerjasama dengan perusahaan yang memiliki tujuan sama dan fokus ke pelanggan, serta berkontribusi terhadap perkembangan industri perhotelan dan pariwisata. Kerjasama kami dengan Meituan adalah bukti komitmen kami dalam menyediakan tempat tinggal berkualitas kepada para pelanggan dan menghadirkan nilai tambah untuk pemilik hotel berskala kecil dan menengah di penjuru Cina.”

Guo Qing, Vice President – Meituan Group, General Manager Meituan Hotel, Meituan Ticketing dan Meituan Vacation, menambahkan, “Kami memiliki prinsip yang kuat mengenai keterbukaan dan mencapai kepentingan bersama. Kami mengharapkan untuk bekerja dengan berbagai mitra untuk memanfaatkan inovasi teknologi dan memberikan pelayanan seimbang yang dapat memuaskan pelanggan kami, turut memberikan pengalaman hidup yang lebih baik kepada para pelanggan dan memberi nilai lebih serta menaikkan pendapatan para hotel mitra.”

OYO Jiudian sangat berkomitmen untuk memberikan lebih dari 400 juta warga kelas menengah di Cina akses ke akomodasi yang berkualitas dengan harga kompetitif. Setiap harinya, lebih dari 300.000 pelanggan menginap di OYO Jiudian Cina yang menawarkan pengalaman menginap yang menakjubkan dengan harga yang kompetitif. Dalam waktu yang relatif singkat yaitu 1,6 tahun, OYO Jiudian berhasil mengembangkan bisnisnya secara strategis di berbagai kota lapis ke 2,3,4,5, dan 6 dengan fokus kepada hotel yang memiliki hingga 80 kamar, segmen yang selama ini tidak banyak dilihat oleh jaringan hotel kompetitor. Kini, OYO Jiudian telah hadir di 337 kota di Cina, termasuk Hangzhou, Xian, Nanjing, Guangzhou, Chengdu, Shenzhen, Xiamen, dan Kunming, dengan lebih dari 500.000 kamar di jaringannya di Cina.

 

Loading...



Anabatic Technologies Hadirkan digitalexchange.id, Platform dan Ekosistem untuk Aset Digital

MAJALAH ICT – Jakarta. PT Anabatic Technologies Tbk (ATIC), perusahaan teknologi terkemuka, hari ini mengumumkan mulai beroperasinya secara resmi digitalexchange.id (DEX) platform pertukaran aset digital berbasis di Indonesia. Digitalexchange.id menghadirkan praktik keamanan, transparansi terbaik, user interface yang unik dan berkomitmen mendukung pelanggan dalam jual beli dan pengelolaan aset digital. Sebagai bagian dari Anabatic Technologies, digitalexchange.id didukung penuh oleh para ahli yang memiliki spesialisasi dan pengalaman kuat di bidang transaksi jual beli aset, bisnis, infrastruktur serta keamanan teknologi informasi.

“Anabatic Technologies telah membangun reputasi selama lebih dari lima belas tahun di bidang teknologi informasi, termasuk keamanan siber. Kami juga mendapatkan kepercayaan dari berbagai mitra dan customer di berbagai industri, termasuk dari industri keuangan di Indonesia. Dengan peluncuran digitalexchange.id pada hari ini, kami ingin pengalaman dan expertise Anabatic tersebut ke industri pertukaran aset digital yang semakin berkembang dan menjadi pilihan investasi masa kini dan masa depan.” kata Adriansyah Adnan, Direktur PT Anabatic Technologies saat press conference dan grand launching yang bertempat di Graha Anabatic, Tangerang. “Melalui digitalexchange.id, kami melakukan pengembangan bisnis baru dan ingin menghadirkan platform pertukaran aset digital yang sangat aman, patuh pada regulasi, transparan, dan juga terpercaya.” tambahnya.

Sebelum diluncurkan secara resmi, digitalexchange.id telah memberikan beberapa promo khusus bagi pelanggan yang telah mendaftar. Promo ini berupa Voucher Deposit dan Free Premium Features yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi, serta hadiah menarik lainnya yang akan didistribusikan setelah grand launching berlangsung.

Fokus Pada Kemudahan dan Dukungan Pelanggan

Sebagai Platform pertukaran aset digital yang fokus pada pelanggan, digitalexchange.id menyajikan User Interface yang didesain secara khusus sehingga sangat intuitive, mudah digunakan, serta dilengkapi dengan layanan support 24/7.

Duwi Sudarto Putra, CEO digitalexchange.id, mengatakan, “Sebagai salah satu lini bisnis baru di bidang financial technology (fintech) dari Anabatic Technologies, digitalexchange.id merupakan salah satu platform pertukaran aset digital di Indonesia yang paling fokus pada pelanggan. Dengan menghadirkan user interface yang unik dan fitur-fitur canggih, Platform digitalexchange.id memungkinkan pelanggan untuk mengelola dan bertransaksi aset digital secara mudah, didukung layanan terbaik, dan fee yang lebih kompetitif. Kami mengembangkan digitalexchange.id berdasarkan fokus dalam memenuhi kebutuhan pelanggan yang paling mendasar yakni kemudahan penggunaan platform aset digital, kecepatan dalam bertransaksi, proses setor dan penarikan yang cepat dan tentunya didukung layanan pelanggan terbaik di dalam lingkungan yang terjamin keamanannya. Dengan dukungan Anabatic Technologies kami memiliki komitmen untuk menghadirkan platform pertukaran aset digital yang aman, transparan, patuh pada peraturan yang berlaku, serta menghadirkan pengalaman pelanggan terbaik dalam ekosistem aset digital di Indonesia.”

Beberapa keunggulan yang ditawarkan digitalexchange.id  seperti layanan pengguna 24/7 dengan waktu penyelesaian permasalahan maksimal 1 hari kerja, lebih nyaman dan hemat biaya. Semua kegiatan deposit dan withdrawal uang fiat hanya membutuhkan waktu kurang dari 24 jam, menghadirkan fitur – fitur premium yang menguntungkan pelanggan seperti Arbitase tools, Advance Trading, dan AI Signal trading yang memudahkan pengguna baru dan masih awam hingga yang sudah berpengalaman dalam mendapatkan keuntungan di setiap transaksinya dan Powerful Trading Platform yang sangat mudah untuk digunakan, transparan, dan terpercaya

Setelah diresmikan, digitalexchange.id akan mulai beroperasi, sehingga pelanggan dapat segera menikmati keunggulan tersebut dengan mengakses situs www.digitalexchange.id. Bertepatan dengan peresmian, platform ini juga akan merilis 11 aset digital untuk pelanggannya yakni BTC, BTG, BCHABC, BCHSV, DOGECOIN, ETN, GRAFT, LTC, XZC, ZEC, dan ETH.

Digitalexchange.id dioperasikan oleh PT Indonesia Digital Exchange, anak usaha Anabatic Technologies. Peluncuran digitalexchange.id ini juga menjadi salah satu bagian dari sejumlah inisiatif Anabatic Technologies untuk memperkuat posisinya di industri digital dan keuangan, khususnya di sektor fintech.

 

Loading...



Microsoft Uji Laptop Surface Tanpa Prosesor Intel

MAJALAH ICT – Jakarta. Microsoft dilaporkan sedang menguji laptop Surface baru dengan prosesor AMD. Hal ini tampaknya muncul menyusul laporan hubungan yang goyah antara raksasa teknologi Redmond dan pembuat prosesor Intel.

Orang dalam yang tidak disebutkan namanya yang memiliki pengetahuan tentang masalah ini mengatakan hubungan antara Intel dan Microsoft berada dalam posisi tidak harmonis sebagai akibat dari masalah yang terjadi pada produk Surface yang berjalan pada chip Skylake Intel.

Laporan itu mengatakan ada ketidakdewasaan antara Windows dan chip Skylake, yang mengakibatkan masalah perangkat keras, yang akhirnya mempengaruhi reputasi Microsoft sebagai perusahaan teknologi. Hal ini pada gilirannya menyebabkan raksasa teknologi “kecewa” dengan Intel.

Sebagai hasil dari peristiwa ini, Microsoft sekarang menguji chip non-Intel untuk perangkatnya. Ini dilaporkan menguji prototipe model Surface Pro yang dilengkapi dengan chip ARM. Ini juga menguji Surface Laptop baru yang ditenagai oleh prosesor AMD.

Microsoft saat ini sedang menguji Laptop Permukaan baru dengan AMD Picasso SoC 12nm. SoCs ini, MSPowerUser mencatat, adalah mikroarsitektur berbasis berhasil Raven Ridge. SoC ini dirancang untuk segmen seluler berdasarkan arsitektur mikro Zen +, yang menggabungkan GPU Vega, dan dibuat pada proses GlobalFoundries 12nm dan memiliki empat core dan delapan thread.

Tidak banyak yang dikatakan tentang Laptop Permukaan dengan AMD SoC, tetapi laporan Petri mengklaim bahwa Microsoft tidak menghilangkan Intel saat ini karena pembuat chip masih memiliki reputasi merek yang kuat, dan reputasi itu masih akan sangat membantu dalam memindahkan Perangkat permukaan yang berjalan pada chip Intel.

Selain Surface Laptop yang didukung AMD, Microsoft juga mengerjakan perangkat Surface Pro yang berjalan pada prosesor Qualcomm Snapdragon. Perangkat ini sedang dikembangkan di kampus di kantor pusat Microsoft Redmond, tidak seperti perangkat sebelumnya yang di-outsourcing-kan ke Original Device Manufacturers atau ODMs.

Microsoft dikatakan “bekerja sama” dengan Qualcomm untuk membangun chipset khusus yang akan bekerja lebih baik dengan Windows 10. SoC, yang diberi nama kode “Excalibur,” didasarkan pada spesifikasi Microsoft sendiri dan dapat digunakan sebagai referensi untuk perangkat masa depan raksasa teknologi akan melakukan outsourcing untuk OEM.

Detail ini bersumber dari orang dalam anonim yang disebutkan sebelumnya oleh Petri. Microsoft belum secara resmi meluncurkan apa pun saat ini. Akan lebih baik menunggu raksasa teknologi Redmond untuk mengumumkan perangkat segera.

 

Loading...



Twitter akan Hapus Cuitan yang Kasar, Meski Dikicaukan Pemimpin Dunia dan Berpengaruh

MAJALAH ICT – Jakarta. Twitter telah memutuskan untuk menghapus kicauan yang kasar, termasuk yang dari politisi dan pemimpin dunia, yang melanggar aturannya tetapi memutuskan untuk tetap menggunakan platformnya.

Twitter mengatakan akan segera mulai menandai tweet dari pejabat pemerintah yang berpengaruh yang melanggar aturannya terhadap perilaku bullying dan pelecehan. Trump terkenal karena penggunaannya yang luas dan kadang-kadang, penyalahgunaan Twitter.

Selama bertahun-tahun, kritik terhadap tweeting pemimpin dunia yang Twitter karena penolakan kerasnya untuk menghapus tweet yang tampaknya melanggar kebijakan kontennya. Aturan baru Twitter akan berlaku untuk pejabat pemerintah yang terverifikasi, perwakilan atau kandidat untuk posisi pemerintah yang memiliki lebih dari 100.000 pengikut.

Menjelaskan langkah kontroversialnya dalam sebuah posting blog, Twitter mengatakan akan menempatkan pemberitahuan atau penolakan atas tweet yang melanggar standarnya, tetapi masih dianggap memiliki “nilai kepentingan publik”. Lapisan tambahan ini berarti pengguna harus mengklik pemberitahuan untuk melihat tweet asli.

Pemberitahuan tersebut akan menyertakan tautan ke informasi lebih lanjut dan akan membaca, “Aturan Twitter tentang perilaku kasar berlaku untuk Tweet ini. Namun, Twitter telah menentukan bahwa kepentingan publik agar Tweet tetap tersedia. ”

Twitter mengatakan itu juga akan mempersulit pesan seperti ini agar tidak menyebar. Ini juga akan mencegah tweet ini menjadi “meningkat secara algoritmik,” atau lebih populer.

Kicauan mana yang termasuk dalam kebijakan baru ini akan ditentukan oleh kepercayaan dan keamanan Twitter, hukum, kebijakan publik, dan tim regional. Keputusan tim akan didasarkan pada faktor-faktor seperti “kedekatan dan tingkat keparahan potensi kerugian dari pelanggaran aturan.”

Kebijakan baru ini ditandai dengan keberangkatan dari kebijakan Twitter sebelumnya yang dilakukan di tweet oleh para pemimpin pemerintah yang kejam.

“Memblokir pemimpin dunia dari Twitter atau menghapus Tweet kontroversial mereka akan menyembunyikan informasi penting yang harus dapat dilihat dan diperdebatkan orang,” kata Twitter pada Januari 2018. “Itu juga tidak akan membungkam pemimpin itu, tetapi tentu saja akan menghambat diskusi yang diperlukan di sekitar mereka. kata-kata dan tindakan.

“Kami meninjau Tweet oleh para pemimpin dalam konteks politik yang mendefinisikannya, dan menegakkan aturan yang sesuai dengan kami.”

 

 

Loading...



Kemendag Tingkatkan SDM Ekspor di Era Revolusi Industri 4.0

MAJALAH ICT – Jakarta. Di era industri 4.0 dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang kreatif, tangguh, dan peka terhadap teknologi. Pengembangan SDM wajib dilakukan karena SDM merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan ekspor. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Arlinda saat memberikan sambutan di forum diskusi bagi para fasilitator dan pemangku kepentingan terkait. Forum yang mengusung tema “Peluang dan Tantangan Revolusi Industri 4.0 terhadap Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Siap Ekspor” digelar di Jakarta.

“Melalui forum ini, para fasilitator, pemangku kepentingan, dan manajemen Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia (PPEI) dapat saling bertemu untuk membangun kerja sama dan melihat peluang untuk meningkatkan kapasitas SDM. Para peserta juga mendapatkan informasi terkait kebijakan di bidang perdagangan, serta program dan strategi pengembangan ekspor nasional dari Ditjen PEN Kemendag,” jelas Arlinda.

Berbagai informasi aktual mengenai strategi pengembangan ekspor yang diperoleh dari forum ini, menurut Arlinda, dapat disampaikan kepada usaha kecil dan menengah (UKM) dan calon eksportir.

Arlinda juga menyampaikan, untuk mendukung keberhasilan pengembangan SDM ekspor, PPEI mempunyai 160 fasilitator yang merupakan praktisi, eksportir, serta perwakilan instansi. Fasilitator tersebut menyediakan berbagai materi terkait ekspor seperti prosedur ekspor, kepabeanan, transportasi, perbankan, serta pengembangan dan pemasaran ekspor berbagai produk makanan dan minuman, fesyen, kerajinan tangan, dan alas kaki. Hadir pula sebagai narasumber, yaitu Dosen Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi.

Dalam acara ini PPEI memberikan penghargaan kepada fasilitator yang dinilai telah memenuhi beberapa kriteria penerima penghargaan 2018. Kriteria penerima penghargaan antara lain telah bergabung dengan PPEI minimal tiga tahun; nilai minimal rata-rata mengajar selama tiga tahun terakhir sebesar 4,25; kerja sama dan dukungan dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh PPEI seperti pembahasan kurikulum dan silabus, penyusunan bahan tayang dan modul pelatihan, diskusi kelompok terarah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, dan kegiatan lainnya yang melibatkan fasilitator; serta pertimbangan manajemen. Penghargaan kepada fasilitator diberikan langsung oleh Dirjen PEN.

“Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi PPEI terhadap fasilitator yang memiliki komitmen tinggi dalam meningkatkan kualitas SDM. Diharapkan para fasilitator yang bertugas semakin menjadi termotivasi dalam membantu mengembangkan SDM ekspor di Indonesia,” pungkas Kepala Balai Besar PPEI, Noviani Vrisvintati.

Noviani memastikan, PPEI akan terus berperan aktif sebagai unit pelaksana teknis yang bertugas membina dan mengoordinasikan pendidikan dan pelatihan di bidang ekspor bagi dunia usaha dan masyarakat melalui kegiatan pelatihan yang dilaksanakan secara reguler.

 

Loading...



KPI Berkomitmen Awasi Lembaga Penyiaran untuk Keperluan Khusus

MAJALAH ICT – Jakarta. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI menggelar Sosialisasi Regulasi dan Kebijakan Penyelanggaraan Penyiaran tentang Pedoman Pendirian Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Radio Siaran Frequency Modulation (FM) untuk Keperluan Khusus. Kegiatan yang digelar di The Alana Hotel Solo, menghadirkan Komisioner Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Agung Suprio.

“KPI akan berkomitmen mengawasi isi siaran Lembaga Penyiaran untuk keperluan khusus,” ujarnya di depan hadirin yang berasal dari KPID dan Balai Monitor seluruh Indonesia serta beberapa asosiasi lembaga penyiaran. Lembaga Penyiaran untuk keperluan khusus terdiri dari kebencanaan, pendidikan dan kesehatan masyarakat. “Isi konten siaran harus sesuai dengan keperluan khususnya atau bidangnya. Kalau kebencanaan ya 80 persen isinya kebencanaan. Berlaku juga bagi yang lain,” lanjut Agung.

Sebagaimana dipahami dalam regulasi penyiaran, Lembaga Penyiaran yang didirikan untuk keperluan khusus wajib menyiarkan 80 persen siaran sesuai bidangnya dan 20 persen menyiarkan di luar kebidangannya. Keberadaan lembaga penyiaran keperluan khusus ini juga dinilai sangat mendesak karena kebutuhan masyarakat akan informasi tentang kebencanaan, pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Selain Agung Suprio, hadir juga Syaharuddin, Sudarmedi, Aditya Warman dan Hari Purnomo sebagai narasumber. Kegiatan Sosialisasi ini dibuka langsung oleh Direktur Penyiaran Kominfo Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Direktorat Penyiaran, Geryantika Kurnia.

 

Loading...



Thursday 27 June 2019

TIBCO dan Ping Identity Bekerja sama Berikan Cybersecurity API Tingkat Lanjut bagi para Pelanggan

MAJALAH ICT – Jakarta. TIBCO Software Inc., pemimpin global dalam integrasi, manajemen API, dan analitik, hari ini mengumumkan kemitraan resmi dengan Ping Identity, pemimpin dalam Identity Defined Security. Bersama-sama, TIBCO Cloud Mashery dan solusi PingIntelligence for APIs menghadirkan perlindungan tanpa batas yang digerakkan oleh AI terhadap ancaman API (Application Programming Interface) yang baru muncul bagi pelanggan. TIBCO Cloud Mashery adalah solusi lengkap bagi para pemimpin digital, pemimpin TI, dan kepala petugas keamanan informasi untuk berinvestasi dalam transformasi yang dipimpin cloud-asli untuk organisasi mereka, dengan keamanan API yang canggih sebagai inti.

“Produk API adalah blok bangunan strategi digital organisasi dan, dengan demikian, serangan dunia maya pada program API lebih lazim dan canggih. Namun, hanya sedikit perusahaan yang mengambil pendekatan standar di perusahaan mereka untuk memastikan keamanan data dan aset digital lainnya, yang diekspos melalui API,” kata Rajeev Kozhikkattathodi, wakil presiden, manajemen produk dan strategi, TIBCO. “Banyak pelanggaran-pelanggaran yang diekspos baru-baru ini. Ketika permukaan serangan API terus berkembang karena nilai strategis API, generasi baru ancaman juga akan terus muncul. Kami sangat senang dapat bermitra dengan Ping Identity untuk meningkatkan langkah-langkah keamanan untuk perusahaan dengan data perusahaan yang sensitif. ”

TIBCO Cloud Mashery menawarkan fitur keamanan API seperti otentikasi tingkat lanjut, deteksi bot, daftar putih dan daftar hitam, dan kontrol akses untuk melindungi API dari konsumen API yang berbahaya. PingIntelligence for API melengkapi solusi dengan memperluas dan meningkatkan keamanan API dengan mitigasi ancaman berbasis AI dan decoy API. Sebagai pemimpin pasar dalam manajemen API dan keamanan API masing-masing, kedua solusi ini bekerja bersama dengan mulus untuk menyediakan penawaran keamanan API yang lengkap, terutama untuk bisnis yang berinvestasi dalam inisiatif digital baru, seperti bank yang mengadopsi perbankan terbuka untuk memberikan pengalaman pelanggan yang unggul.

“Aset digital perusahaan yang paling sensitif, termasuk data pelanggan mereka, semakin dapat diakses melalui API, dan melindungi infrastruktur ini dari penyalahgunaan dan serangan dunia maya harus menjadi prioritas utama bagi CISO dan CIO di mana-mana,” kata Bernard Harguindeguy, kepala staf teknis, Ping Identity. “Kemitraan kami dengan TIBCO menghadirkan perlindungan bertenaga AI untuk meningkatkan keamanan infrastruktur API dan membantu organisasi di mana pun mengamankan data dan aplikasi mereka di balik API.

Pelajari lebih lanjut tentang keamanan API dari TIBCO dan Ping Identity di Tur Global TIBCO NOW  di London (25-26 September).

 

Loading...



Mau Tahu Data Apa Saja Tentang Indonesia Kini dapat Diakses Lewat Satu Portal

MAJALAH ICT – Jakarta. Dengan pertimbangan bahwa untuk untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola Data yang dihasilkan oleh pemerintah melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia, pemerintah memandang perlu adanya ketentuan yang mengatur mengenai Satu Data Indonesia.

Atas pertimbangan tersebut pada 12 Juni 2019, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

“Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Rcferensi dan Data Induk,” bunyi Pasal I ayat (1) Perpres ini.

Menurut Perpres ini, Satu Data Indonesia harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut: a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data; b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata; c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus  menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Standar Data untuk Data selain Data Statistik dan Data Geospasial , menurut Perpres ini, ditetapkan oleh Pembina Data lainnya tingkat pusat, yang  merupakan salah satu Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini, selain badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik atau badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

“Standar Data yang berlaku lintas Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat,” bunyi Pasal 6 ayat (1) Perpres ini. Sementara Menteri atau kepala Instansi Pusat dapat menetapkan Standar Data untuk Data yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya, sepanjang ditetapkan berdasarkan Standar Data yang telah ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat.

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data, tegas Perpres ini, harus dilengkapi dengan Metadata, yang informasinya  mengikuti struktur yang baku dan format yang baku merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata, dan merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

Struktur yang baku dan format yang baku untuk Data yang berlaku lintas Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah, menurut Perpres ini, ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat. Sementara Menteri atau kepala Instansi Pusat dapat menetapkan struktur yang baku dan format yang baku untuk Data yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya, sepanjang ditetapkan berdasarkan struktur yang baku dan format yang baku yang telah ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat.

Ditegaskan dalam Perpres ini, Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data. Untuk itu, Data harus: a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/ artikulasi keterbacaan; dan b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

Adapun mengenai Kode Referensi dan/atau Data Induk, menurut Perpres ini, dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat. Forum Satu Data Indonesia ini akan menyepakati: a. Kode Referensi dan/atau Data Induk; dan b. Instansi Pusat yang unit kerjanya menjadi Walidata atas Kode Referensi dan/atau Data Induk tersebut.

Penyelenggara Satu Data Indonesia

Menurut Perpres ini, penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat pusat dilaksanakan oleh: a. Dewan Pengarah; b. Pembina Data tingkat pusat; c. Walidata tingkat pusat; dan d. Produsen Data tingkat pusat.

Perpres ini juga menegaskan, dengan Peraturan Presiden ini, dibentuk Dewan Pengarah yang mempunyai tugas: a. mengoordinasikan dan menetapkan kebijakan terkait Satu Data Indonesia; b. mengoordinasikan pelaksanaan Satu Data Indonesia; c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Satu Data Indonesia; d. mengoordinasikan penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Satu Data Indonesia; dan e. menyampaikan laporan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat pusat dan tingkat daerah kepada Presiden.

Dewan Pengarah terdiri atas: a. Ketua merangkap anggota, yaitu menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional; b. Anggota, terdiri atas: 1. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara; 2. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; 3. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; 4. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; 5. kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik; dan 6. kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Dewan Pengarah diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional selaku Ketua Dewan Pengarah,” bunyi Pasal 12 ayat (5) Perpres ini.

Sementara Pembina Data tingkat pusat mempunyai tugas: a. menetapkan Standar Data yang berlaku lintas Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah; b. menetapkan struktur yang baku dan format yang baku dari Metadata yang berlaku lintas Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah; c. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; d. melakukan pemeriksaan ulang terhadap Data Prioritas; dan e. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditegaskan dalam Perpres ini, untuk Data Statistik tingkat pusat, Pembina Data Statistik tingkat pusat yaitu badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik. Untuk Data Geospasial tingkat pusat, Pembina Data Geospasial tingkat pusat yaitu badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial. Untuk Data Keuangan Negara Tingkat Pusat, Pembina Data Keuangan Negara Tingkat Pusat yaitu kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Adapun Walidata tingkat pusat mempunyai tugas: a. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; b. menyebarluaskan Data, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk di Portal Satu Data Indonesia; dan c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.

“Setiap Instansi Pusat hanya memiliki 1 (satu) unit kerja yang melaksanakan tugas Walidata tingkat pusat di masing-masing Instansi Pusat,” bunyi Pasal 14 ayat (2) Perpres ini Ketentuan lebih lanjut mengenai Walidata tingkat pusat diatur dalam Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga, atau Peraturan Badan.

Sementara Produsen Data tingkat pusat mempunyai tugas: a. memberikan masukan kepada Pembina Data dan Menteri atau kepala Instansi Pusat mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data; b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan c. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata.

Menurut Perpres ini, penyelenggara Satu Data Indonesia dilaksanakan oleh: a. Pembina Data tingkat daerah; b. Walidata tingkat daerah; c. Walidata pendukung; dan d. Produsen Data tingkat daerah.

Disebutkan dalam Perpres ini, Produsen Data melakukan pengumpuian Data sesuai dengan: a. Standar Data; b. daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indoncsia; dan c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data, dan selanjutnya disampaikan kepada Walidata.

Sedangkan Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata.

Adapun Penyebarluasan Data yang merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data, menurut Perpres ini, dilakukan oleh Walidata melalui Portal Satu Data Indonesia dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

“Data yang disebarluaskan oleh Walidata tingkat pusat dan Walidata tingkat daerah harus dapat diakses melalui Portal Satu Data Indonesia,” tegas Pasal 38 Perpres ini.

Menurut Perpres Instansi Pusat dan Instansi Daerah mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia tidak dipungut biaya, idak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 44 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 17 Juni 2019.

Loading...



Gandeng KADIN, DANAMART Perluas Jaringan Ke Pelaku UMKM Jawa Barat

MAJALAH ICT – Jakarta. Danamart bermitra dengan Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Barat, sebagai langkah strategis memperluas jaringan layanan UMKM. Melalui kerjasama tersebut, Kadin Jabar nantinya akan merekomendasi dan mensosialisasikan jasa layanan Danamart kepada anggota, mitra, atau afiliasi yang berprospek untuk menjadi pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi atau finansial teknologi (tekfin).

CEO Danamart Patrick Gunadi mengatakan kerjasama ini sebagai tanda bahwa pembiayaan berbasis fintech diterima secara positif. “Kami gembira dapat berperan dalam memperbaiki arus kas serta meraih tujuan finansial UMKM, karena UMKM merupakan mitra kami yang bernilai,” ujarnya di Bandung dalam acara penandatanganan kerjasama Danamart dengan KADIN Jawa Barat dan sosialisasi Modal Kerja Di Era Digital.

Patrick menambahkan, kehadiran Danamart adalah untuk memudahkan UMKM dalam mengatasi permodalan. “Terlebih Bandung menurut kami merupakan kota yang mengedepankan teknologi Digital dan Smart City. Ini akan mempermudah literasi fintech.” Patrick optimis Danamart mampu menghadirkan proses pinjam meminjam yang lebih aman, mudah, dan fleksibel dibandingkan institusi keuangan konvensional.

Banyak pihak mengatakan fintech adalah masa depan di era industri 4.0 yang akan menggantikan berbagai  layanan keuangan tradisional. Dalam industri ini, usaha kecil dan menengah dapat mengakses permodalan secara digital tanpa berbagai persyaratan yang rumit.

“Agar dapat berkontribusi optimal bagi pertumbuhan bisnis UMKM, Danamart menawarkan dua layanan jasa bagi UMKM. Yakni invoice financing dan pembayaran Purchase Order (PO). Kami akan selalumenjadi mitra terpercaya bagi UMKM dalam mengembangkan bisnisnya,” sambung Patrick.

Hingga saat ini Danamart sudah menyalurkan dana untuk sektor UMKM sekitar Rp 40 miliar dan terus berkomitmen menjadi mitra strategis UMKM dalam mengembangkan usahanya.

 

Loading...



Hadiri KTT G-20, Jokowi akan Bicara Soal Inovasi Ekonomi Digital

MAJALAH ICT – Jakarta. Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana bertolak ke Osaka, Jepang untuk mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) negara-negara yang tergabung dalam Group 20 (G-20). KTT itu berlangsung dari tanggal 28 sampai dengan 29 Juni 2019. Kepala Negara beserta rombongan berangkat dari Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada hari Kamis (27/6/2019) malam.

Presiden menyatakan dua agenda agenda yang dibawa Indonesia dalam KTT tersebut dirinya akan berbicara dua hal. “Yang pertama yang berkaitan dengan inovasi di bidang digital ekonomi dan juga yang kedua yang berkaitan upaya dalam mengatasi kesenjangan,” kata Presiden.

Saat konferensi pers  Presiden juga akan mengingatkan kepada kolega-koleganya yang hadir, baik perdana menteri, presiden, maupun raja di G-20 terkait situasi dunia yang sekarang ini dipenuhi dengan ketidakpastian dan dibayangi dengan isu perang dagang yang semakin besar.

“Saya berharap agar negara-negara G20, pemimpin-pemimpinnya bisa menunjukkan kearifan dan kepemimpinan kolektif sehingga situasi yang ada menjadi lebih baik dan pasti bagi kita semuanya,” ujar Presiden.

Sebagaimana diketahui, kelompok negara-negara Grup 20 atau disingkat G20 dibentuk pertama kali pada pertemuan G7 di Berlin, Jerman pada tahun 1999. Pada bulan September tahun 2008, KTT G20 pertama kali digelar di Washington, Amerika Serikat yang dihadiri oleh 20 (dua puluh) kepala negara.

Negara-negara tersebut di antaranya adalah Argentina, Australia, Brasil, Kanada, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Korea Selatan, Turki, Inggris, Amerika Serikat, Republik Rakyat Tiongkok, Afrika Selatan, dan anggota Uni Eropa.

Harapan dengan diaktifkannya pertemuan G-20 adalah untuk menghindarkan dunia dari krisis global yang menjalar seperti yang terjadi tahun 1997-1998 dan 2007-2008.

 

Loading...



Indonesia dan Korea Selatan Perkuat Kerja Sama Sektor Industri Prioritas 4.0

MAJALAH ICT – Jakarta. Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kerja sama bilateral dengan Korea Selatan di berbagai bidang terutama di sektor industri, baik itu peningkatan perdagangan maupun investasi. Guna membuka peluang sinergi lebih besar di antara kedua negara ini, Menteri Perindustrian (Menperin) RI Airlangga Hartarto menggelar pertemuan dengan Menteri Perdagangan, Industri dan Energi (MoTIE) Korea Selatan, Sung Yun Mo.

“Pertemuan ini untuk follow up leaders’ meeting, yang juga menindaklanjuti Memorandum of Understanding (MoU) pada September 2017 lalu,” kata Menperin seusai pertemuan tersebut di Seoul.

Secara umum, menurut Airlangga, pada sektor bisnis dan ekonomi Indonesia dan Korea Selatan telah membuat banyak kemajuan. Beberapa kerja sama strategis yang sudah dilakukan meliputi joint task forceuntuk mempromosikan kerja sama ekonomi.

“Kami memiliki Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement di 2019 yang menargetkan perdagangan bilateral hingga USD30 miliar pada 2022 mendatang,” imbuhnya.

Menurut Airlangga, saat ini Kementerian Perindustrian telah memiliki total 10 kesepakatan kerja sama internasional dengan berbagai mitra di Republik Korea. Keenam kesepakatan itu di antaranya merupakan kerja sama antara unit di lingkungan Kemenperin dengan lembaga pemerintah di Korea.

“Secara umum, tingkat implementasi kerja sama Kemenperin dengan mitra di Republik Korea sangat baik, yaitu sembilan dari 10 kesepakatan telah terimplementasikan,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu, dilakukan pula penandatanganan kerja sama lanjutan antara Kemenperin dengan Dewan Riset Nasional untuk Ekonomi, Kemanusiaan, dan Ilmu Sosial atau National Research Council for Economic, Humanities, and Social Sciences (NRC) Korea Selatan. “Ini sebagai perjanjian turunan MoU terkait industri 4.0 yang telah ditandatangani pada 10 September 2018,” tuturnya.

Menperin menjelaskan, kerja sama lanjutan tersebut akan memfasilitasi penempatan tenaga ahli teknis, termasuk menyelenggarakan implementasi industri 4.0 yang bakal dilakukan di lima sektor industri, yakni otomotif, makanan dan minuman, tekstil dan produk tekstil, kimia, dan elektronik.

“Sebagai follow up MoU, tadi kami menandatangani perjanjian kerangka kerja sama teknis dengan NRC,” ujarnya.

Menperin juga menjelaskan perkembangan investasi industri asal Korea Selatan di Indonesia. Contohnya, perusahaan industri baja Posco yang telah berinvestasi dalam empat tahun terakhir untuk memproduksi 3 juta ton baja dari proses  blast furnace hingga slab. “Kami sedang diskusikan roadmap 10 juta baja di Cilegon untuk tahun 2025, selanjutnya membangun downstream industri dengan produk seperti CRC,” paparnya.

Sementara itu, di industri kimia, Lotte Chemicals telah melakukan ground breaking pabrik dengan nilai investasi USD4 miliar. “Diharapkan pabrik ini beroperasi pada tahun 2020. Sementara itu, kami berdisuksi dengan Hyundai Motor Corporation tentang rencana investasinya di Indonesia. Pada prinsipnya, kami memberikan dukungan untuk investasi ini,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Kemenperin terus mendukung peningkatan kolaborasi di lima sektor industri sesuai prioritas Making Indonesia 4.0 untuk melakukan kerja sama yang lebih mendalam. “Salah satu pertimbangannya adalah pasar ponsel Indonesia yang sebesar 60 juta. Selain itu, ekonomi digital sangat berkembang di Indonesia dengan didukung generasi muda,” papar Menperin.

Airlangga berpendapat, kerja sama Korea dan Indonesia dapat dilakukan untuk mendalami struktur industri, terutama untuk mendukung industri ponsel dan IoT. Apalagi, dengan kondisi persaingan dagang saat ini, terdapat beberapa industri peralatan telekomunikasi yang berlomba untuk pasar 5G, termasuk perusahaan asal Korea.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Sung Yun Mo menyampaikan, Indonesia merupakan negara mitra yang penting bagi Korea. Dengan terciptanya iklim usaha yang kondusif, sejumlah investasi industri asal Korea Selatan masih terus ekspansif.

“Mengenai Posco yang terus ekspansi di sektor industri baja, kami mengucapkan terima kasih karena proyeknya berjalan lancar. Kemudian, terkait Lotte, kami berharap terus mendapat dukungan untuk kelanjutannya. Melalui investasi ini, akan menopang pembangunan di Indonesia dan Korea. Jadi, ada hasil yang win-win,” tuturnya.

Menteri Sung Yun Mo menambahkan, penguatan kerja sama kedua negara tidak hanya di sektor baja dan kimia, tetapi juga akan menyasar ke sektor otomotif. Hal ini penting karena dapat memperkuat daya saing industri di Indonesia.

“Kerja sama otomotif juga membuka kesempatan untuk penyedia komponen, dengan kebutuhan komponen kendaraan yang cukup banyak, ini bisa memperkuat juga IKM di Indonesia. Kerja sama ini sangat berarti, karena akan meningkatkan daya saing, dan berkontribusi terhadap ekosistem industri yang lebih sehat,” imbuhnya.

 

Loading...



Mantap, Kini Pelaku IKM Mulai Banyak Masuki Pasar Online

MAJALAH ICT – Jakarta. Pelaku industri kecil dan menengah (IKM) di dalam negeri dinilai mulai banyak yang memasuki pasar online untuk mempromosikan produknya. Hal ini seiring dengan era transformasi digital yang dapat memudahkan masyarakat bertransaksi jual beli secara efisien dan cepat.

“Penetrasi penggunaan internet diharapkan bisa dimanfaatkan untuk usaha-usaha produktif yang mendorong efisiensi dan perluasan akses seperti jual beli online, khususnya bagi pelaku IKM kita,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian Eddy Siswanto di Jakarta, Kamis (27/6).

Guna membantu para pelaku IKM dalam menangkap peluang sekaligus menghadapi tantangan dengan kedatangan e-commerce, Kemenperin melalui Ditjen IKMA telah meluncurkan program e-Smart IKM sejak tahun 2017. Program ini mejalin kerja sama dengan para pelaku e-commerce di Indonesia, seperti Bukalapak, Tokopedia, Shopee, BliBli, Blanja.com, Ralali, dan Gojek Indonesia.

“Adapun kegiatan yang dilakukan dalam program tersebut adalah workshop e-Smart IKM, pembinaan sebagai tindak lanjut workshop, bimbingan teknis kepada IKM champion, serta pendampingan tenaga ahli digital marketer untuk membantu pemasaran,” sebutnya.

Menurut Eddy, pihaknya menargetkan sebanyak 10.000 pelaku IKM dari berbagai sektor dapat masuk ke pasar online melalui e-Smart IKM selama periode tahun 2017-2019. Mereka terdiri atas sektor industri makanan dan minuman, logam, furnitur, kerajinan, fesyen, herbal, kosmetik, serta industri kreatif.

“Hingga saat ini, animo peserta cukup tinggi, di mana jumlah peserta yang mengikuti workshop e-Smart IKM telah mendekati 9.000 pelaku usaha,” ungkapnya. Total nilai transaksi e-commerce dari seluruh IKM tersebut, tercatat mencapai Rp2,3 miliar. Dari jumlah ini, sebanyak 31,87 persen di antaranya atau sekitar Rp755 juta berasal dari sektor industri makanan dan minuman

Eddy menambahkan, agar dapat bersaing di platform digital, IKM nasional perlu menjaga kualitas dan standar produk (quality control) secara terus-menerus serta meningkatkan kemampuan untuk memproduksi massal sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar domestik hingga ekspor.

“Kami juga berharap, melalui e-commerce ini akan menjadi gerbang bagi pelaku IKM kita untuk melakukan transformasi digital dengan menggunakan alat promosi digital, sistem informasi digital, pembayaran digital, serta manajemen relasi dengan pelanggan secara digital pula,” tuturnya.

Menyadari pentingnya peranan IKM terhadap perekonomian nasional, Dirjen IKMA Kemenperin Gati Wibawaningssih menegaskan, pihaknya tetap fokus untuk aktif melakukan pembinaan terhadap para pelaku usaha dan calon wirausaha sektor IKM. “Semua program yang kami jalankan, pada dasarnya bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan IKM di Indonesia,” tandasnya.

Program-program tersebut di antaranya adalah penumbuhan wirausaha IKM, penguatan sentra IKM dan Unit Pelayanan Teknis (UPT), fasilitasi pengembangan produk dan penguatan kapasitas, fasilitasi link and matchdengan industri skala besar, serta implementasi industri 4.0 pada sektor IKM.

“Untuk program penumbuhan wirausaha IKM, pada tahun 2018, kami telah memberikan bimbingan teknis wirausaha kepada lebih dari 12.500 IKM, dan telah memberikan fasilitasi legalitas usaha kepada sekitar 5000 IKM,” ungkap Gati.

Adapun penerima manfaat program tersebut diantaranya juga terdiri dari pelaku IKM di lingkungan pondok pesantren, lembaga pemasyarakatan (Lapas), peserta Program Keluarga Harapan (PKH), dan alumni pekerja migran dari BNP2TKI.

Sementara itu, untuk program penguatan sentra IKM dan UPT, Ditjen IKMA Kemenperin telah memfasilitasi melalui peningkatan kemampuan SDM, fasilitasi mesin dan peralatan produksi, serta pembinaan sentra oleh TPL IKM dalam bentuk pendampingan untuk program penguatan sentra.

“Sedangkan program link and match, pada intinya bertujuan untuk menghubungkan rantai nilai pelaku IKM, baik dengan sesama anggota dalam rantai nilai, baik di rantai nilai sebelum ataupun sesudah pelaku IKM tersebut berada,” jelasnya.

Dengan terjalinnya hubungan di dalam rantai nilai tersebut, diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk pelaku IKM, yang kemudian akan memberikan dampak positif kepada usahanya. “Terkait bergulirnya era industri 4.0, kami juga mendorong pelaku IKM untuk dapat memanfaatkan penggunaan teknologi digital,” ujar Gati.

 

Loading...



Logitech G Mengembangkan Sensor HERO 16K Pada Generasi Mouse Gaming

MAJALAH ICT – Jakarta. Logitech G sebuah brand dari Logitech, hari ini mengumumkan tiga jajaran mouse yang telah disempurnakan oleh Logitech G dengan performa tinggi HERO (High Efficieny Rated Optical) sensor 16K. Mouse Gaming edisi penyempurnaan performa HERO diantaranya ada the Logitech G903 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse, Logitech® G703 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse, and Logitech® G403 HERO Gaming Mouse, Semua mouse ini di desain untuk performa yang tidak terkalahkan dan akurasi yang menakjubkan untuk semua tingkatan gamers.

“Sejak pertama diumumkan, Sensor HERO eksklusif kami menjadi terobosan pada sensor teknologi, dan orang-orang menyukainya,” ujar Ujesh Desai, vice president dan general manajer Logitech Gaming.

Flagship G903 ini disempurnakan dengan sensor 16K yang merupakan sensor terbaik di kelasnya, sehingga menunjang permainan game dan ketahanan baterai yang 10x lebih efisien dari generasi sebelumnya. Dibuktikan dengan ketahanan baterai selama 140 jam. G903 ini dikategorikan dalam: Logitech G LIGHTSPEED wireless teknologi, dan sesuai dengan Logitech G’s POWERPLAY Wireless Charging System, didukung dengan 16.8M LIGHTSYNC RGB, desain yang kokoh, dan tersedia sebelas tombol pemrograman untuk bermain game yang akurat.

Desain yang sangat nyaman dan pas di tangan, G703 LIGHTSPEED juga disempurnakan dengan sensor HERO 16K untuk pengalaman melacak dan akurasi yang luar biasa. Dengan G703, Logitech fokus untuk mengurangi berat keseluruhan menjadi 95g, selain itu juga meningkatkan daya tahan baterai sampai dengan 35 jam dalam sekali pengisian daya. Teknologi wireless LIGHTSPEED ini menawarkan ketepatan bermain pada 16,000 max DPI dan tembakan yang mulus, serta meningkatkan performa wirelessnya, dan hal ini cocok dengan Logitech G POWERPLAY Wireless Charging System.

Melengkapi formasi pembaruan, ada G403 HERO. Dengan kapasitas yang ringan, bentuk desain yang ergonomis, serta sensor HERO baru, G403 HERO wired ini memberikan para pengguna akurasi pelacakan dan performa yang mereka butuhkan untuk menang. Selain itu, dilengkapi juga dengan LIGHTSYNC RGB, alat pemberat 10g opsional dan enam tombol pemrograman yang bisa diatur sesuai dengan pengaturan oleh gamers itu sendiri.

Demi membantu para gamers mendapatkan hasil maksimal dari gear mereka, ketiga mice gaming ini dapat di atur kustomisasi nya menggunakan software gaming Logitech’s G HUB advanced. Dilengkapi dengan balutan permukaan yang modern dan terlihat mewah, software yang membantu para gamer mengatur gear sesuai dengan game yang dimainkan, serta dapat membagikan dan mengunduh profil dengan orang lain. 

Harga dan Ketersediaan

Logitech G903 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse dengan sensor HERO, Logitech G703 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse sensor HERO dan Logitech G403 HERO, ditargetkan akan tersedia dipasaran Indonesia pada tanggal 25 Juni 2019. Dengan harga yang diberikan Rp 2.390.000 untuk G903 Lightspeed, Rp 1.549.000 untuk G703 Lightspeed dan Rp 1.099.000 untuk G403 Hero.

 

Loading...



Media Arus Utama Masih Dibutuhkan untuk Lawan Penyebaran Hoaks

MAJALAH ICT – Jakarta. Media mainstream masih dibutuhkan untuk melawan penyebaran berita hoaks. “Karena produk media mainstream adalah produk jurnalistik yang benar,” kata Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Atal S Depari, dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 di Ruang Serba Guna, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta.

Dalam diskusi bertajuk “Pers di Pusaran Demokrasi” itu, Depari menyatakan saat ini publik akan senantiasa percaya kepada hasil kerja wartawan. “Banyak orang yang mengatakan bahwa medsos seperti ancaman bagi pers yang serius. Tapi saya tidak begitu yakin. Menurut saya, kepercayaan publik sejainya tetap berada di pundak wartawan,” tandasnya.

Mengapa demikan, Atal menjelaskan, karena cuma wartawan yang memiliki pedoman penulisan, ada kode etik, dan produknya terverifikasi.  “Oleh karena itu, pers profesional tetap yang terpercaya dan terbaik. Asal mereka menghasilkan produknya dengan benar,” tuturnya. 

Lebih lagi, Atal menjelaskan, dengan berpegang pada pedoman penulisan jurnalistik, maka pers tidak mungkin melakukan kebohongan. Sedangkan di sisi lainnya, sambung dia, ini era di mana siapapun bisa melakukan kebohongan informasi. 

 “Jadi mengapa pers tetap layak dipercaya, karena ada regulasi dan aturan yang mengkoridori kinerja jurnalis dalam menghasilkan informasi,” pungkasnya. 

 

Loading...



Wednesday 26 June 2019

Migrasi Penyiaran Bisa Genjot Pertumbuhan Industri Kreatif Nasional

MAJALAH ICT – Jakarta. Perubahan Undang-undang (UU) Penyiaran No.32 tahun 2002 harus segera dilakukan untuk mengatisipasi cepatnya perkembangan teknologi. Selain itu, jika tidak dilakukan kemungkinan Indonesia akan banyak mengalami kerugian. Hal itu ditegaskan Komisioner KPI Pusat, Agung Suprio, ketika menjadi salah satu narasumber Seminar Komunikasi dan Media Penyiaran pada Konferensi Penyiaran Indonesia di Padang, Sumatera Barat.

Sampai saat ini, kata Agung, Indonesia belum mengubah sistem penyiaran nasional dari analog ke digital yang mengakibatkan penggunaan frekuensi jadi berlebih dan tak ada ruang untuk internet. Efek lain yang muncul akibat ini, lemahnya pertumbuhan industri kreatif di dalam negeri.

Menurut Agung, yang harus segera dilakukan adalah DPR segera mengesahkan rancangan UU Penyiaran. Jika UU Penyiaran perubahan ini tidak diketuk, pemerintah harus ambil alih dengan membuat semacam peraturan atau permen tentang migrasi dari analog ke digital.

“Hampir seluruh negara di dunia sudah melakukan migrasi ini. Di Asia Tenggara, tinggal dua negara yang belum melakukannya yaitu Myanmar dan Indonesia. Butan negara yang kecil dan jarang terdengar sudah melakukan perpindahan itu. Teknologi semakin berkembang cepat dan tak terbendung. Oleh karena itu kita harus cepat mengadaptasinya,” kata Agung di depan peserta seminar.

Akademisi dari Univeristas Padjajaran, Atwari Bajari, mengatakan pergeseran yang terjadi harus menjadi perhatian khususnya bagi lembaga penyiaran konvensional seperti radio. Media penyiaran harus mampu berdaptasi dan juga mereorganisasi.

“Revenew pada media konvensional sudah mengecil. Ketika hal itu diambil media baru, mereka sudah tidak kebagian jatah iklan dan hal itu sudah terjadi pada radio di Bandung. Sebenarnya pasti akan ada perlawanan terhadap perkembangan tersebut dengan proses kreatif. Reorganisasi ini telah dilakukan di Cina dan New Zealand,” kata Atwari yang menjadi salah satu narasumber seminar.

Menurut Atwari, tidak ada pemenang di era konvergensi. Polemik di ruang virtual akan selesai dengan sendiri. Melalui prose itu, ada pembelajaran atas ketidastabilan menuju kepada kestabilan. “Dalam era ini tidak ada yang menang. Ketika AS menjadi super power, Cina justru mengintip kelemahan negara adidaya tersebut. Dan, muncullah 5G,” tambahnya.

Sementara itu, Datuk Prof. Ismail Sualman, Akademisi Komunikasi dan Penyiaran dari Universitas Teknologi Malaysia (UTM), mengatakan teknologi harus bisa dipresdiksi karena akan terus berkembang. Karenanya, kalangan perguruan tinggi khususnya mahasiswa harus ikut terlibat dengan ikut berpikir sekaligus beradaptasi sejalan dengan perkembangan tersebut.

 

Loading...



Aplikasi Video Streaming Telkomsel Maxstream Hadirkan Techstorm

MAJALAH ICT – Jakarta. Telkomsel meluncurkan saluran televisi TechStorm HD yang menghadirkan tayangan-tayangan populer seputar gadget yang sedang diminati, kewirausahaan dan eSports Asia.

Crispin Tristram, Head of Digital Lifestyle Telkomsel mengatakan, “Sebagai sebuah perusahaan telekomunikasi digital, Telkomsel sangat berkomitmen menjadikan MAXstream sebagai layanan portal video lengkap dan berkualitas, dimana pelanggan kami dapat menikmati hiburan video digital yang sesuai dengan apapun kebutuhan dan minat pelanggan.”

“Kerjasama kami dengan TechStorm, sebuah saluran televisi tematik pertama di dunia yang menghadirkan tayangan seputar start-up, teknologi dan eSports Asia, memungkinkan MAXstream untuk mengakomodir minat dari para tech-savvy di kalangan pelanggan dan untuk meningkatkan pengalaman digital lifestyle pelanggan,” lanjut Crispin.

Sejalan dengan terobosan besar ini, MAXstream dan TechStorm juga akan meluncurkan Shark Tank, sebuah reality show tentang bisnis nomor satu di dunia yang telah memenangkan empat penghargaan Emmy serta serial drama start-up dengan rating tertinggi di Amerika Serikat berjudul Start Up pada platform ini.

Serial bertema bisnis yang diambil dari kisah nyata tersebut menampilkan multi-millionaire dan billionaire tycoons yang dikenal sebagai sharks yang akan memberikan kesempatan kepada beberapa pengusaha muda untuk memperoleh kesepakatan bisnis. Tayangan ini akan tersedia mulai tanggal 15 Juli 2019 mulai dari hari Senin-Kamis, pukul 20:00 dan akan menyelenggarakan kompetisi media sosial dan memberikan hadiah spesial bagi pelanggan MAXstream melalui akun Instagram @maxstream.tv.

Debbie Lee, Founder & CEO TechStorm menyampaikan, “Kami sangat antusias dengan peluncuran TechStorm untuk pengguna layanan MAXstream Telkomsel. Pelanggan Indonesia sangat meminati tayangan yang berhubungan dengan start-ups, kewirausahaan dan eSports Asia dan saat ini merupakan waktu yang tepat untuk menghadirkan TechStorm ke dalam layanan OTT Indonesia.”

Sebagai portal video yang lengkap, MAXstream menawarkan MAXstream Original content dan beberapa content lainnya seperti film, acara televisi, siaran langsung dan kartun dari berbagai saluran video-on-demand dan saluran televisi internasional. Sejak diluncurkan pada pertengahan 2018, MAXstream telah menjadi layanan video streaming terpopuler di Indonesia dan telah diunduh sebanyak 16 juta kali.

 

Loading...



Menkominfo Ajak APJII Susun Kajian Industri Internet Indonesia

MAJALAH ICT – Jakarta. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengajak Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) bersama menyusun kajian mengenai industri internet di Indonesia agar dapat tumbuh sehat. Salah satunya, dengan memperhatikan isu Data Free Flow with Trust (DTTF). 

“Saya mengimbau APJII untuk mengadress isu mengenai DTTF. Dengan prasyarat yang perlu disesuaikan dengan konteks yang tidak sama dengan G20 sebagai  penggagas isu tersebut di The G20 Ministerial Meeting on Trade and Digital Economy,” jelas Rudiantara di depan peserta Rakernas APJII Tahun 2019 di Hotel Santika Premier Dyandra, Medan, Sumatera Utara.

Menurut Menteri Rudiantara saat ini Indonesia tergolong negara besar. Data rata-rata pengguna internet internasional mencapai 60%. Bahkan, Indonesia melampaui rata-rata tersebut yaitu 65%. “Negara-negara berpenduduk besar dapat mengarahkan standar internasional karena kekuatan pasar negara tersebut. Penduduk yang besar berarti pasar yang besar, pasar yang besar berarti data yang besar. Indonesia adalah negara besar hanya jika kita berpikir besar,” tuturnya. 

Menteri Kominfo menyatakan keyakinannya Indonesia sebagai negara besar dan  memiliki kekuatan besar di sektor telekomunikasi. “Data is new oil. Saat ini Indonesia sudah menjadi anggota G20, dan ditargetkan 2030 menjadi G7, pada tahun 2050, Indonesia akan masuk menjadi negara G5,” tandasnya.

Namun, Menteri Rudiantara mengakui, Indonesia memiliki tantangan tersendiri dan lebih sulit dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lain dalam sektor teleomunikasi. “Negara-Negara ASEAN relatif lebih banyak daratan, dan bukan negara kepulauan seperti Indonesia. Persoalan terkait backbone, transmisi dan akses harus terus diselesaikan,” ungkapnya.

Selain itu, Menteri Kominfo berharap industri telekomunikasi di Indonesia bisa semakin sehat, mampu menciptakan ebitda dan laba yang tinggi. Dan perusahaan-perusahaan lain juga dapat tumbuh dan berkompetisi dengan memanfaatkan infrastruktur bersama.

“Infrastruktur bersama umumnya dimiliki oleh perusahaan besar. Karena it takes two to tango. Hal ini penting untuk memastikan penetrasi pengguna internet di Indonesia yang semakin besar. Apalagi kecenderungan saat ini aplikasi semakin mengkonsumsi bandwidth. Hal itu tidak dapat dicegah karena tuntutan permintaan (demand), namun dapat diatasi salah satunya dengan teknologi kompresi. Saat ini ada startup yang sedang mengembangkan teknologi tersebut,” jelas Rudiantara.

Bahkan Menteri Kominfo mengajak APJII merumuskan bagaimana peran pemerintah untuk mengakselerasi kondisi tersebut. “Mumpung ballpoint saya masih ada selama 4 bulan, apa yang bisa kita percepat, ayo kita percepat,” tandasnya.

 

Loading...



Ketua KPI: Media Arus Utama Tetap Dipercaya Masyarakat

MAJALAH ICT – Jakarta. “Media arus utama di penyiaran tetap dipercaya masyarakat,” demikian disampaikan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Yuliandre Darwis dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 bertajuk “Pers di Pusaran Demokrasi”.  Acara itu berlangsung di Ruang Serba Guna, Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Menurut Darwis, segala kepastian informasi hanya dipercaya masyarakat adalah media arus utama. Meski ada media sosial namun pada akhirnya masyarakat akan bermuara juga pada media arus utama.

Ia menambahkan bahwa media arus utama harus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Juga  dapat bertahan dengan arus informasi dari berbagai saluran yang begitu deras.

Dalam kasus Pemilu 2019, KPI memiliki petunjuk sesuai dengan ukuran proporsionalitas berdasarkan etika jurnalistik yang dilakukan oleh media penyiaran. Untuk masa Pemilu 2019, KPI mengawasi 16 jaringan TV nasional, 800 TV lokal dan 2000 radio di seluruh Indonesia. “Alhamdulillah berjalan dengan baik sesuai dengan petunjuk yang kita buat untuk dipatuhi,” tegasya.

Yuliandre Darwis mengatakan bahwa media arus utama yang terkena sanksi berupa teguran ada juga namun belum sampai pada sanksi yang berat seperti pencabutan izin siaran.  Berkolaborasi juga dengan Dewan Pers khususnya penerapan kode etik jurnalistik dalam pemberitaannya. 

Menurutnya, hingga pemilu selesai pemberitaan pemilu di media arus utama cukup proposional.”Bahkan hoaks yang diributkan di media arus utama  ternyata salah. Karena yang disebarkan tu adalah berita lama yang diedit dan disebarkan di media sosial sehingga menjadi viral,” tukasnya.

Turut hadir sebagai narasumber dalam FMB 9 kali ini antara lain Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Atal S Depari, dan Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga Dewan Pers Agus Sudibyo.

 

Loading...