MAJALAH ICT – Jakarta. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyebut kehadiran teknologi Blockchain di Indonesia memiliki beberapa sisi manfaat. Salah satunya untuk mengefisienkan sistem birokrasi dalam setiap lini. Menteri Rudiantara menyebut birokrasi dalam pemerintahan saja, melainkan dari suatu sistem atau proses di perusahaan maupun korporasi.
“Manfaat dari blockchain itu menghilangkan mata rantai birokrasi dari suatu sistem, karena di Indonesia sudah diimplementasikan. Teknologi ini kan dikenalkan dengan pemikiran yang sangat revolusioner agar bisa dipakai di seluruh dunia,” kata Rudiantara dalam Seminar Business & Economics National Conference: Blockchain & Prospek Bisnis Masa Depan di Unika Atmajaya, Jakarta, Selasa (27/08/2019).
Menteri Kominfo mencontohkan, setiap korporasi atau perusahaan tentu mempunyai kewajiban membayar pajak, misalnya saja dengan membayar pajak karyawan yang dibayar melalui Bank. Tembusan buktu pembayaran tersebut harus melalui beberapa pihak. Misalnya ke kantor pajak dan Bank Indonesia. Oleh karena itu, menurut Rudiantara, agar semua ekosistem mendapatkan informasi yang lebih detail, maka diadopsi lah teknologi bockchain tersebut.
“Jadi, tidak ada alasan dari siapapun yang menjadi bagian dari ekosistem merasa tidak mendapatkan informasi. Ini salah satu contoh yang sudah diterapkan di Indonesia,” ungkapnya.
Menteri Rudiantara juga menambahkan, ada dua model yang digunakan Blockchain, yang relatif bisa diaplikasikan untuk proses bisnis yang lebih mengarah kepada desentralisasi dan tersentralisasi.
“Contoh di kita, untuk mem-verifikasi seseorang sebagai warga negara Indonesia melalui KTP, itu merujuknya kepada Dukcapil. Itu yang tersentralisasi. Jadi, Dukcapil bekerjasama untuk menyiapkan database penduduk yang menggunakan NIK untuk siapapun yang melakukan otorisasi,” jelasnya.
No comments:
Post a Comment