MAJALAH ICT – Jakarta. Presiden Joko Widodo menyampaikan, Data adalah jenis kekayaan baru bangsa kita, kini data lebih berharga dari minyak. Karenanya, Jokowi menegaskan bahwa kita smeua harus bersiaga menghadapi ancaman kejahatan siber termasuk kejahatan penyahgunaan data.
Demikian disampaikan Jokowi dalam Pidato Kenegaraan di Kompleks MPR-DPR Jakarta, Jumat (16/8/2019). “Kita harus siaga menghadapi ancaman kejahatan siber termasuk kejahatan penyalahgunaan data. Data adalah jenis kekayaan baru bangsa kita, kini data lebih berharga dari minyak,” kata Jokowi.
Karena itu, kata Jokowi, kedaulatan data harus dilindungi termasuk regulasinya. “Kedaulatan data harus diwujudkan hak warga negara atas data pribadi harus dilindungi. Regulasinya harus segera disiapkan tidak boleh ada kompromi,” tandasnya.
Menanggapi apa yang disampaikan Jokowi, Direktur Eksektufi Indonesia ICT Institute Heru Sutadi, menyampaikan hal senada. “Data is new oil, data adalah minyak bawa. Bahkan data juga adalah mata uang baru,” katanya.
Untuk itu, ditambahkan Heru, kita harus menjaga dan melindungai data masyarakat, data kekayaan alam dan data yang dikreasikan masyarakat lewat berbagai media, utamanya adalah internet, aplikasi dan media sosial. “Data yang diproduksi dan berasal dari Indonesia, harus diproses dan ditempatkan di Indonesia. Sehingga, bicara perlindungan data, kita juga harus bicara lokalisasi data,” yakinnya.
Dijelaskan Heru, dalam PP No.82/2012 dinyatakan pusat data dan pusat recovery data publik harus ada di Indonesia. “Sayangnya, beberapa waktu terakhir ini ada upaya untuk mengubah kewajiban ini yang ada dalam PP tersebut dengan membolehkan pusat data di luar negeri. Kita harus waspada adanya “penumpang gelap” revisi PP No.82/2012, yang bertentangan dengan semangat Pak Jokowi yang menegaskan bahwa data adalah laksana sumber daya minyak baru yang harus kita lindungan,” pungkasnya.
No comments:
Post a Comment