Dirjen Aptika Kemkominfo: Jadikan TIK Sebagai Enabler

MAJALAH ICT – Jakarta. Penerapan pemerintahan elektronilk atau e-government di lingkungan lembaga pemerintah dapat dipercepat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan melakukan berbagai terobosan. 

Penerapan e-Government akan memudahkan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat maupun dengan pihak-pihak lain. Guna memastikan adanya keterlibatan publik, lembaga pemerintah perlu memastikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai enabler agar inovasi tetap berlangsung dan bisa diterima oleh publik.

Menurut Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Semuel A. Pangerapan, bisa dalam bentuk penerapan sistem outsourcing untuk pekerja dan sumberdaya manusia, infrastruktur, platform aplikasi, serta regulasi yang lebih fleksibel.

“Perlu penyesuaian kebijakan dan penganggaran yang dinamis dan cepat, serta kemauan untuk saling terhubung antara satu layanan dengan layanan yang lain.  Jadi informasi semakin hari akan semakin bertambah. Hubungan komunikasi pemerintah dengan masyarakat dan stakeholders akan bertambah harmonis sehingga akan tercipta good governance,” jelasnya dalam Pembukaan Workshop Teknis Pimpinan Pengelola Infrastruktur e-Government Kementerian dan Lembaga di Hotel Aston Sentul Lake Resort, Bogor, Selasa (22/05/2018). 

Sementara dari sisi manajerial, menurut Dirjen Semuel penerapan e-government perlu didukung dengan pelatihan sumberdaya manusia, dukungan infrastruktur yang baik serta strategi pemasaran. 

“Strategi pemasaran e-government tidak cukup hanya melalui tampilan website yang menarik. Tapi dibutuhkan juga suatu forum diskusi online, penyuluhan dan pelatihan ke masyarakat perdesaan yang notabene belum mengetahui adanya internet dan belum mengenal e-government. Dengan demikian masyarakat akan terbiasa menggunakan teknologi infomasi yang bisa jadi mendatangkan keuntungan,” jelasnya.

“Mengapa inovasi di luar sana bergerak sangat cepat dan diterima oleh publik? IT menjadi enabler, berbasis kebutuhan publik, komunitas atau korporasi,” katanya.

Menurut Dirjen Aptika lembaga pemerintah harus memastikan bisa beradaptasi dinamika inovasi teknologi yang kini berkembang sangat revolusioner. “Dunia saat ini penuh inovasi dan sudah mengalami revolusi budaya hidup ketika TIK dan inovasi  makin masuk ke dalam kehidupan manusia,” jelasnya.

Bahkan, saat ini banyak perusahaan digital yang sangat berkembang. “Contoh sederhananya bisa dilihat dari perusahaan telekomunikasi terbesar di dunia, namun tidak memiliki BTS dan jaringan. Perusahaan Taxi yang tidak memiliki Taxi (Uber). Perusahaan bioskop yang tidak memiliki gedung bioskop (iflix), juga tidak perlu menunggu pensiun dan modal besar untuk memiliki toko besar. Tidak perlu menunggu pensiun dan modal besar untuk memiliki toko besar,” katanya.

Aplikasi dan sistem informasi menjadi kunci guna mendukung dan memperkuat sistem pemerintahan.  Oleh karena itu, menurut Dirjen Semuel, kementerian dan lembaga pemerintah memanfaatkan teknologi e-government dalam mendukung fungsi pemerintah. “Terutama dalam melakukan pelayanan publik yang memenuhi kriteria better, cheaper dan faster,” katanya.