MAJALAH ICT – Jakarta. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa Indonesia harus bergerak cepat dalam mengembangkan ekonomi digital. Menurutnya, hal tersebut dimaksudkan kebijakan-kebijakan pemerintah harus segera direformasi mengikuti perkembangan ekonomi digital yang sudah berkembang pesat.
“Harus ada reformasi birokrasi. Formulasi kebijakan yang cepat dan tepat. Dan bisa menciptakan keyakinan dan kepercayaan pribadi. Dengan adanya reformasi pemerintah, nantinya akan memperkuat tata kelola, dan mendorong fleksibilitas,” katanya.
Dikatakannya juga, jika sistem birokrasinya tidak bisa secepat apa yang bisa dikerjakan oleh pemerintah, hal tersebut akan membuat perkembangan ekonomi digital tidak sesuai dengan yang diharapkan. “Terkadang presiden ambisius, menteri bekerja keras, tapi birokrasinya? Belum tentu bekerja sama cepatnya,” katanya.
“Kita harus mengakui bahwa untuk membuat kebijakan, kita tidak bisa secara paksa memahami apa yang sedang terjadi. Jadi pembahasan tentang birokrasi dan menjadikannya lincah mungkin menjadi tantangan nyata. Saya mengatakan bahwa, kebijakan menavigasi, mengelola perubahan adalah salah satu cara, dan saya pikir dengan banyak menawarkan kerja sama dengan swasta atau PPP (public private partnership) merupakan cara termudah,” jelas Menteri Keuangan yang baru saja mendapatkan Penghargaan Menteri Terbaik di Dunia (Best Minister in the World Award) di World Government Summit.
No comments:
Post a Comment