MAJALAH ICT – Jakarta. Indonesia resmi miliki National Payment Gateway atau Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo, mengharapkan GPN bisa mendorong interkoneksi dan interoperabilitas sistem pembayaran di Indonesia. “Apalagi di era digitalisasi ini BI mencermati (berkembagnya) instrumen pembayaran nontunai untuk pembayaran ritel. Saat ini sistem pembayaran dituntut cepat dan praktis juga aman, lancar, efisien dan andal,” katanya dalam acara peluncuran GPN, di Gedung BI, Jakarta.
Menurut Agus Martowardojo setiap menitnya terjadi 10.000 transaksi baik dari ATM, kartu debit dan kartu kredit. “Karena Indonesia itu populasinya besar dan secara geografis luas sudah waktunya memiliki sistem pembayaran yang aman, lancar, efisien dan andal,” paparnya.
Meski demikian, dalam pandangan Gubernur BI, kebutuhan transaksi saat ini dinilai masih kurang efisien dan berisiko dari segi keamanan yang dihadapi konsumen. Oleh karena itu, dengan adanya GPN diharapkan terbangun sistem pembayaran yang lebih interkoneksi. “Sehingga tdak perlu deretan mesin ATM disatu tempat atau mesin EDC dikasir kasir dengan beragam mesin EDC yang masih begitu banyak di lokasi kasir menyebabkan inefisiensi. Pasalnya, jika sudah terkoneksi maka mesin yang ada bisa direlokasi dan didistribusikan ke seluruh wilayah RI yang belum memiliki infrastruktur,” jelasnya.
Untuk mendukung, BI mengatur merchant discount rate (MDR) 1% untuk setiap kali transaksi. Sebelumnya, toko atau merchant memberlakukan MDR 2-3% untuk transaksi, biaya MDR sebelumnya dinilai membebani masyarakat sebagai pengguna, dengan kondisi itu maka GPN sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia.
Di tempat yang sama Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara memberikan ucapan selamat atas peluncuran GPN. Menkominfo Rudiantara menegaskan saat ini tidak bisa dihindari sistem pembayaran menggunakan teknologi. “Dari sisi infrastruktur, pemerintah dalam hal ini Kominfo membangun terus, seperti Palapa Ring yang akan selesai tahun 2019,“ tuturnya.
Menurut Menteri Rudiantara, saat ini sekira 80.000 SD, SMP, dan SMA masih ada yang belum terhubung dengan internet. “Kita punya 30.000 lebih Puskesmas, dengan adanya Palapa Ring tidak ada lagi daerah di Indonesia yang tidak memiliki internet berkecapatan tinggi. Tentunya Pemerintah tidak berhenti karena mempunyai tanggung jawab besar. Jadi pemerintah memilih affirmative policy untuk membangun satelit, meluncurkan dan mengoperasikannya,” terangnya.
Menteri Kominfo berpesan agar teman-teman perbankan menyediakan product finance bukan corporate finance. Dari sisi infrastruktur yang disediakan pemerintah dan didorong industrinya yang penting lagi adalah aplikasi. “Seperti contoh di Hongkong ada Mobile Virtual Network Operation (MVNO) dengan aplikasi e-wallet dan itu memudahkan buruh migran untuk melakukan remmitance transfer tanpa harus ke bank. Dan tentunya dengan kebijakan dari foreign-nya mengatur transfer antarnegara dan segala macamnya di bank sentral. Tapi ini juga tantangan kita bersama bagaimana kita membuat ini menjadi lebih murah, aman bagi masyarakat Indonesia,” jelasnya.
Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan agar perbankan lebih memperhatikan kepentingan rakyat. “Mohon diperhatikan supaya uangnya diperbanyak untuk rakyat, bukan untuk perbankan saja. Karena dengan makin efisien, tidak ada alasan perlu fee transaksi antarlembaga. Jadi kita berharap agar semakin efisien dan efektif. Jadi seluruh transaksi dari baik bendahara umum negara, baik kementerian, lembaga dan daerah yang terdiri dari 23 satuan kerja di Indonesia dapat lebih efisien dengan menggunakan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN),” tuturnya.
Menteri Sri Mulyani memaparkan jika satu menit ada 10.000 transaksi baik melepas maupun menerima, dan itu terekam secara elektronik tentu datanya akan dapat digunakan. “Maka ujungnya data itu menjadi database penting untuk pajak yang adil. Jadi untuk Indonesia yang makin adil dan makmur, Indonesia harus memiliki semua transaksi keuangan dalam database keuangan yang bagus sehingga RI memiliki seluruh rekaman,” ungkapnya.
Lebih rinci, Sri Mulyani mengharapkan dapat melihat objek pajak, subjek pajak serta mengklasifikasi dana yang tidak harus membayar pajak. “Itu yang akan membuat RI menjadi negara yang lebih baik, memiliki certainty dari sisi hak dan kewajiban dan tentu bagi kami akan makin mengurangi kemungkinan aparat pajak yang membuat data sendiri. Jadi kalau semua transaksinya sudah online dalam GPN, kita bisa membuat Indonesia dengan tata kelola yang baik, konsisten dan tentu ada hak dan kewajiban,” harapnya.
Sri Mulyani juga mengatakan ketahanan dan keamanan harus terus menerus dijaga sehingga Indonesia dari sisi ekonomi akan makin maju, makin baik, dan makin aman. “Dan benefit dapat dirasakan bagi masyarakat. Semoga dengan adanya GPN ini saya tidak akan pusing lagi untuk ditawari alat untuk merekam pajak,” pungkasnya.
Acara peresmian GPN diisi dengan penandatanganan Kerja sama Interkoneksi dan Interoperabilitas Penerbit Uang Elektonik antara PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), PT Bank Mandiri, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), dan PT Bank Central Asia Tbk (BCA). Selain itu kerja sama interkoneksi empat lembaga switchingyaitu Artajasa, Rintis, Alto dan JPN (Jalin Pembayaran Nusantara).
No comments:
Post a Comment