KemenPAN-RB Percepat Implementasi E-Government

MAJALAH ICT – Jakarta. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus berupaya mempercepat implementasi e-government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Salah satunya melalui sharing knowledge. Kegiatan ini merupakan salah satu cara untuk menggali pengalaman yang dilakukan sejumlah instansi pemerintah, baik kementerian/lembaga maupun pemda.

Menteri PANRB Asman Abnur mengatakan, banyak daerah yang sudah melakukan inovasi lebih dulu dari pemerintah pusat, termasuk Banyuwangi. Namun, tidak semua daerah yang bisa dijadikan sebagai role model.

“Inovasi e-gov Pemerintah Kabupaten Banyuwangi ini bisa kita sebar ke seluruh Indonesia. Biasanya kalau ilmu dibagi maka akan lebih berkembang lagi,” katanya.

Menurut Asman, pemerintah ingin mengetahui teknik penerapan e-government di daerah secara lebih detail, sehingga tim yang akan membuat kebijakan e-gov menjadi lebih realistis.

Kata dia, nantinya akan ada Instruksi Presiden yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah melaksanakan pemerintahan berbasis elektronik.

Selain Kabupaten Banyuwangi, ada beberapa daerah yang diundang Kementerian PANRB untuk melakukan sharing knowledge. Di antaranya Kabupaten Bojonegoro, Kota Surabaya, Kota Yogyakarta, dan Provinsi Jawa Tengah.

Selain itu, dari instansi pusat ada Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), Sekretaris Negara (Setneg), dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

Sementara, Deputi Kelembagaan dan Tatalaksana Kementerian PANRB Rini Widyantini mengatakan, dengan sharing knowledge ini diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan e-Gov di seluruh instansi pemerintah.

“Setelah ini kita akan merumuskan aplikasi umum yang nantinya harus digunakan di seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah,” ujarnya.

Menurut Rini, saat ini sudah terlalu banyak aplikasi yang fungsinya sama namun dalam format yang berbeda, sehingga menyebabkan pemborosan anggaran belanja IT.

“Kalau kita buat satu aplikasi umum yang bisa digunakan di seluruh instansi maka tidak akan ada lagi pembangunan aplikasi-aplikasi di masing-masing instansi. Dan pastinya akan menghemat anggaran belanja negara,” imbuh Rini.