Maju Mundur Badan Siber Nasional (Bagian 1)

MAJALAH ICT – Jakarta. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menegaskan, keberadaan berita hoax harus segera ditangkal atau diredam karena berpotensi pembangunan nasional dan mengancam kedaulatan bangsa. Masyarakat, menurut mantan Panglima ABRI di era Orde Baru ini, bisa termakan informasi pada berita-berita bohong. Untuk menjawab tantangan hoax, Wiranto kembali memastikan bahwa Badan Siber Nasional akan segera terbentuk dalam waktu dekat.

Menurutnya, saat ini pembahasan tersebut terus dilakukan agar lembaga baru itu bisa berjalan. “Bukan tahun ini, kalau perlu bulan ini sudah harus selesai,” ujar Wiranto. Ditegaskan Wiranto, Badan Siber Nasional ini dibentuk untuk menangkal adanya berita bohong atau hoax di media sosial yang saat ini sedang marak dan sangat meresahkan. “Kegiatan Siber Nasional untuk pemilahan agar kita bisa tidak melihat berita-berita hoax,” tandasnya.

Namun begitu, kemudian Wiranto meralat pernyataannya. Wiranto menegaskan bahwa rencana pembentukan Badan Siber Nasional jangan dicampuradukan dengan tugas untuk melawan hoax yang berkembang beberapa bulan terakhir ini. Bahkan, Wiranto menjamin Basinas tidak ditugaskan untuk mengurusi hoax, sebab masalah hoax akan menjadi tugas Satgas Anti Hoax, Lembaga lain yang akan dibentuk pemerintah. “Badan Siber Nasional itu wilayah kerjanya lebih luas, nasional, memproteksi kegiatan-kegiatan Indonesia yang berhubungan dengan siber untuk bebas dari cyber attack,” kata Wiranto.

Ditambahkannya, Badan Siber Nasional dan Satgas Anti Hoax yang tengah dirancang oleh Pemerintah, memiliki tugas yang berbeda-beda. “Jangan dicampuradukkan antara Badan Siber Nasional dengan satu kegiatan anti hoax,” tambah Wiranto. Dijelaskannya, Satgas Anti Hoax Wiranto memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melakukan pengendalian terhadap konten-kontenyang tidak berdasarkan informasi yang kuat atau kabar bohong, yang beredar di internet dan media sosial. Ini, katanya, untuk menetralisir perilaku-perilaku yang saat ini masuk di media sosial yang bisa merusak ketentraman masyarakat, bisa merusak kepercayaan masyarakat dan membingungkan masyarakat. “Pengguna media sosial yang tidak sejalan dengan membangun dan mengamankan negeri ini dimana-mana itu dilarang,” ujar Wiranto.

Selain rencana pembentukan Badan Siber Nasional, Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo meminta Presiden Jokowi memperkuat unit siber di Kepolisian, Badan Intelijen Negara, dan Kementerian Pertahanan, untuk menangkal potensi serangan siber yang marak belakangan ini. Hal itu karena Indonesia saat ini sudah memiliki unit Cyber Security di Polri, Cyber Intelligence di BIN dan Cyber Deffence di Kementerian Pertahanan.

“Penguatan semua unit siber itu menjadi sangat penting untuk menangkal potensi serangan siber yang marak belakangan ini, termasuk serangan yang mengganggu aspek pertahanan dan keamanan nasional, serta serangan yang berpotensi merusak ketertiban umum,” kata Bambang di Jakarta.

Menurut Bambang, penguatan unit Cyber Security di Polri, Cyber Intelligence di BIN dan Cyber Deffence di Kementerian Pertahanan, hal itu karena tantangannya terus tereskalasi, penguatan unit-unit siber di Polri, BIN dan Kementerian Pertahanan itu perlu menjadi perhatian khusus dari Presiden Joko Widodo.

“Eskalasi tantangan itu bisa dilihat dari keberhasilan agen rahasia Rusia menjebol pertahanan siber Amerika Serikat (AS). Badan-badan intelijen AS seperti CIA dan FBI sudah membuat pengakuan terbuka bahwa jaringan agen rahasia Rusia berhasil membobol pertahanan mereka,” jelasnya.

Bambang menambahkan, melalui serangan siber, Rusia mampu mengintervensi pemilihan Presiden AS, November 2016, dan sukses membantu kemenangan calon dari Partai Republik Donald Trump.

Selanjutnya >>