Perang Melawan Hoax (1)

MAJALAH ICT – Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyesalkan penuhnya media sosial (medsos) mengenai Indonesia dengan konten yang berbau provokasi dan berisi fitnah. Menurut Presiden, hal tersebut yang harus diperbaiki karena tindakan-tindakan tidak terpuji itu bukan merupakan karakter bangsa Indonesia yang sesungguhnya. “Kalau kita lihat di media sosial pada satu bulan belakangan ini isinya saling menghujat, isinya saling mengejek, isinya saling memaki, isinya banyak fitnah, isinya adu domba, provokasi,” kata Jokowi di medio pertengahan November.

Keprihatinan Jokowi kembali diungkapkan saat membuka Tanwir Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah di Tangerang, Banten, beberapa minggu setelah pernyataannya di November tersebut. Jokowi masyarakat untuk berdakwah lewat media sosial. Hal itu menurut Jokowi diperlukan karena saat ini media sosial justru diisi banyak hal negatif seperti mencela, menghina, menjelekkan, mengejek mengadu domba, fitnah dan kebohongan. Jokowi meyakini dengan upaya untuk berdakwah dan menyebarkan hal-hal yang baik di media sosial, maka berbagai hal negatif yang ada saat ini bisa hilang dengan sendirinya. “Apakah ini tata nilai islami? Inilah perlunya dakwah lewat medsos,” tandasnya.

Karena itu Jokowi mengajak agar semua dapat menyampaikan tentang integritas, kejujuran, optimisme. “Karena yang kita hadapi sekarang adalah persaingan antar negara yang semakin sengit, dan itu dibutuhkan sebuah semangat,” ujarnya.

Dua kali diingatkan, namun kondisi tak berubah. Sampai kemudian, Presiden Joko Widodo memerintahkan agar aparat penegak hukum bersikap tegas terhadap media online dan pengguna media sosial yang terbukti melakukan pelanggaran hukum. Hal itu karena Jokowi melihat teknologi informasi yang digunakan sekarang ini juga memberikan dampak negatif bagi masyarakat.
“Saya minta penegakan hukum harus tegas dan keras untuk hal ini. Dan kita harus evaluasi media-media online yang memproduksi berita-berita bohong tanpa sumber yang jelas, dengan judul yang provokatoif, mengandung fitnah,” tegas Presiden Jokowi.

“Seperti yang kita lihat akhir-akhir ini, banyak berseliweran informasi yang meresahkan, mengadu domba, memecah belah, ujaran kebencian, pernyataan kasar mengandung fitnah dan provokatif. Bahasa yang dipakai juga bahasa-bahasa, yang misalnya bunuh, bantai, gantung. Sekali lagi ini bukan budaya kita, bukan kepribadian kita,” tambahnya.

Jokowi juga mengaku resah dengan bahasa yang digunakan di media sosial. Bahasa yang digunakan justru semakin menjauhkan masyarakat dari jati diri bangsa. “Kalau kita lihat bahasa-bahasa yang dipakai juga bahasa-bahasa yang misalnya bunuh, bantai, gantung. Sekali lagi ini bukan budaya kita, bukan kepribadian kita, dan oleh sebab itu jangan sampai kita habis energi untuk hal-hal seperti ini,” ujarnya. Karena itu, Jokowi meminta ada evaluasi lebih lanjut agar segala hal negatif bisa diredam. Termasuk evaluasi terhadap media online yang sengaja menyebarkan berita bohong.

Menurut Jokowi, saat ini 132 juta penduduk Indonesia termasuk kategori pengguna aktif internet. Pengguna internet yang tinggi juga mendorong pesatnya perkembangan media sosial dan teknologi informasi yang sangat luar biasa. “Kita mendapatkan data bahwa di Indonesia sekarang ada 132 juta pengguna internet aktif atau 52 persen dari jumlah penduduk yang ada,” kata Jokowi.

Jokowi berharap, perkembangan teknologi informasi yang pesat itu harus diarahkan, kepada hal-hal bermanfaat, positif , dan untuk kemajuan bangsa. Dan media sosial juga harus dikembangkan ke arah produktif, mendorong kreativitas dan inovasi, serta peningkatan kesejahteraan masyakarat Indonesia. “Untuk menambah pengetahuan, memperluas wawasan, menyebarkan nilai-nilai positif, optimisme, kerja keras, integritas, kejujuran, toleransi, perdamaian, solidaritas dan kebangsaan,” harap Jokowi.

Kegelisahan Jokowi, yang tadinya hanya ditanggapi santai para pembantunya, kemudian berubah. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menegaskan, keberadaan berita hoax harus segera ditangkal atau diredam karena berpotensi pembangunan nasional dan mengancam kedaulatan bangsa. Masyarakat, menurut mantan Panglima ABRI di era Orde Baru ini, bisa termakan informasi pada berita-berita bohong. “Negara ini mau jadi apa. Belantara hoax jadi tidak jelas. Akan mengganggu proses pembangunan nasional,” katanya. Ditambahkannya, siapapun boleh mengkritisi kinerja pemerintah asalkan sesuai dengan fakta-fakta yang ada.

“Jangan kebenaran berita diragukan media sosial malah memperkeruh suasana dengan menyebarkan hoax. Kembali lagi kebebasan boleh diizinkan, mengkritisi pemerintah diizinkan, tetapi dengan cara yang elegan,” katanya.

Untuk menjawab tantangan hoax, Wiranto kembali memastikan bahwa Badan Cyber Nasional akan segera terbentuk dalam waktu dekat. Saat ini pembahasan tersebut terus dilakukan agar lembaga baru itu bisa berjalan. “Bukan tahun ini, kalau perlu bulan ini sudah harus selesai,” ujar Wiranto.

Sementara itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan bahwa perbuatan menyebarkan informasi yang tidak valid atau hoax adalah berdosa. Karena itu Lukman berharap masyarakat yang menerima kabar maupun pesan yang tak jelas asal-usulnya agar tidak meneruskannya kepada orang lain. Ditambahkannya, bangsa Indonesia sekarang tengah menjadi generasi emas. Generasi ini, menurutnya, harus menata bangsa dengan aura positif. “Bukan hujatan, bukan fitnah, atau caci maki,” ujarnya.